Studi Wilayah dan Kota

Land Value, Land Use, Land Value, Real-property

2012-01-13T14:30:00.001-08:00

Rekans ysh,

Mencermati perubahan land-use perkotaa, satu aspek Geo-ekonomika ialah tentang "lahan perkotaan". Lahan perkotaan supplynya terbatas, penduduk nambah terus. Demand yang meningkat menaikkan harga lahan. Makin mendekati pusat kegiatan permintaan umumnya makin tinggi, sehingga terjadi pola kurva 'land value' seperti gambar gunung berpuncak di pusat kegiatan (CBD).

Pola land-use perkotaan sangat dipengaruhi oleh kompetisi berebut lokasi ber"akses" tinggi. Dengan implikasi, kegiatan ekonomi (perdagangan, bisnis) mendominasi pusat-pusat kota, karena harga lahan tinggi, maka yang bisa bayar yang menang.

Mulanya kota hanya punya satu pusat (monocentric), lalu membesar menjadi banyak pusat (policentric), tumbuh kota-kota satelit di pinggiran (suburban). Lalu pada kotaraya bertumbuhan "new-town in town". Jabodetabek, Surabaya, Makassar termasuk kategori terakhir ini.

Kekuatan faktor ekonomi/pasar ini merupakan kekuatan gravitasi "naga/kuda liar" yang potensial sebagai sumber magnet kota, sekaligus eksesnya. Manakala logika pasar makin dominan maka tekanan untuk perluasan land-use kegiatan perdagangan/jasa sulit dibendung. CBD meluas terus, land-use perumahan, taman, pertanian jadi lahan usaha.

Tingkat urbanisasi yang tinggi menjadikan bisnis properti (real estate) menjadi tambang emas coklat di kota-kota. Land rent/value yang dipelajari PWK menjadi "land-price", harga sewa kantor, harga rumah/apartemen di sektor properti.

Rumpun ilmu Geo-ekonomika, khususnya urban land economic punya cabang keprofesian yaitu bidang Real-estate (real property).

Salam apresiatif,

Risfan Munir

Sent from Yahoo! Mail on Android

Pendekatan Nguwongke

2011-11-12T23:22:00.001-08:00

Kata "nguwongke" (memanusiakan)berkait dengan "melu handarbeni" (rasa memiliki). Sebetulnya keduanya norma umum dalam budaya Jawa. Tapi Pemkot Solo mengangkatnya dan menerapkannya secara pas dalam pembangunan kota.

Ini juga perlu dilihat dalam konteks, yang dipahami dengan baik oleh Walikotanya. Kota Solo lahnnya sempit, sementara urban area nya sudah mencakup Kab Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar. Jadi wilayah administrasi Kota Solo terbatas ditengah, kepadatan penduduk tinggi, membangun pabrik tak bisa.
Beruntung bahwa budaya dan tradisi masyarakat sangat kuat, potensial. Sehingga andalan ekonomi betul-betul UKM yang sebagian besar informal, yang besar terbatas hotel-hotel dan sedikit industri lama. Tak heran kalau visi yang dipilih ialah, "Eco-cultural City".

Dengan konteks sosial ekonomi tsb, pendekatan "nguwongke" sangat dibutuhkan. Setiap rencana, kegiatan diusahakan berasal dari, atau disepakati oleh masyarakat. Kalau masyarakat belum tahu, diberikan edukasi lebih dulu. Apalagi kota yang terkenal "kalem" ini ternyata menyimpan potensi konflik sosial, terbukti sering "meledak" menjadi konflik fisik.

Dalam hal penataan trotoar (pedestrian), lingkungan pasar yang kumuh, relokasi, tampak pendekatan "nguwongke" yang diterapkan jitu. Relatif tak ada keributan dalam prosesnya. Setiap rencana, kegiatan selain pertimbangan untung/rugi, juga ada kriteria "selaras dengan aspirasi masyarakat", serta "proses dan kelembagaannya tidak konflik atau mengganggu lembaga/pranata masyarakat yang ada. Contoh: demi menjaga eksistensi ekonomi rakyat, sampai saat ini izin jaringan "mini-mart" sangat dibatasi.

Oleh karena itu Otonomi Daerah juga diefektifkan oleh Pemkot Solo. Program Nasional tak serta-merta diterima, tapi mereka kaji dulu acceptablity, dan keserasiannya dengan pranata dan kegiatan masyarakat, agar tak berdampak negatif terhadap pranata keberdayaan masyarakat yang ada. Sinkronisasi dengan program lainnya, dst.
Proses yang terkesan lama (alon-alon) ini seringkali membuat kementerian, program sektor tak sabar, karena kendala proses anggaran dan pelaksanaan proyek. Tapi apa mau dikata, dengan pendekatan "nguwongke" (menempatkan masyarakat sebagai mitra itu terbukti efektif. Membuat masyarakat menerima relokasi, pembersihan trotoar dan lainnya. Dan, sukses.
Sementara kota-kota lain yang pendekatannya sepihak, menggusur, justru membuat pemilik kios pasar tradisional menjadi PKL karena tak mampu bayar DP. Kegiatan "penertiban" menjadi aktivitas "kejar, peras" (kadang dikejar, kadang dipungut retribusinya). Dan, masyarakat tidak "merasa memiliki", sebaliknya kian sinis kepada Pemda.

Di luar Jakarta, mungkin Solo yang terbanyak menggelar festival budaya berskala international, termasuk Habitat, Keroncong, dst. Kota Bandung yang katanya Parijs van Java tampak kalah jauh dengan Solo dalam berbagai hal. Semoga kian banyak kota yang membaik di era otonomi daerah ini, melalui pendekatan perencanaan dan pembangunan yang partisipatif, inklusif, community driven, dan dinamika selanjutnya. (Salam apresiatif,
Risfan Munir, twit @masrisfan)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Perencanaan Pedestrian dan Pengendaliannya

2011-11-12T16:17:00.001-08:00

Terpikir oleh saya bhw pada umumnya semua produk perencanaan fisik kok berujung pada pertanyaan Bu Yati:
"Siapa yg ngawasin? Bisakah menegur atau beri sangsi?" Juga, siapa yang melaksanakan?

Soal pedestrian, kalau menurut saya, perlu dipiliah: (1) di lingkungan ramai aktivitas (CBD, sekitar terminal, RS, sekolah) ; (2) di lingkungan sepi.

Untuk lingkungan sepi (2), dgn kebijakan, standar dan panduan yang applicable, selain pemda, warga juga bisa melakukan perbaikan, pemeliharaan, pengawasan. Pemda stimulan saja. Di kampung miskin saja bisa kok.

Untuk lingkungan ramai (1), disini trotoar bisa jadi "medan pertempuran" orang cari makan. Disini konflik antara ide "perencana keindahan" vs "perencana ekonomi rakyat" bisa terjadi.

Pemda kalau intervensi juga perlu berfikir jangka pendek dan panjang. Bisa dikerahkan Tibum untuk waktu ttt, tapi namanya orang "cari makan", PKL akan datang dan datang lagi. Bisa bersih di tempat ttt saja (sesuai jumlah dan kualitas Tibum), tp sulit di semua tempat sepanjang waktu.

Solusi memberi "lokasi lain" perlu pendekatan yg sangat acceptable (partisipatif? memanusiakan?), tidak minta down-payment dst. Juga mendidik publik supaya mau berbelanja di lokasi yg disediakan.
Tapi kalau jumlah urbanisan nambah terus, kemiskinan masih membayangi, kemungkinan PKL baru juga datang lagi. Kisah berulang sebagai romantika urbanisasi.

Ha ha , kok seperti kisah kehidupan umumnya, masalah datang, pergi, dan datang lagi. Mungkin ini beda antara "merencana ruang publik" dengan "merencana rumah pribadi". (Salam apresiatif, Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Fenomenologi dan Appreciative Inquiry

2011-11-06T15:45:00.001-08:00

Menarik alasan Pak Djarot memilih pendekatan fenomenologi, belajar dari best-practice, karena "semakin tidak percaya" pada negara (system?). Termasuk juga tak percaya pada "keahlian", merefer pada BSP.

1. Repotnya skala PWK dan Arsitektur Kota ada dalam pusaraan sistem itu. Karena itu untuk mencoba memahami PWK dan berpikir proporsional saya membayangkan adanya 3x3x3 unsur kombinasi, yaitu:
- skala: site, urban, regional
- aspek: fisik/lingkungan, sosial, ekonomi
- aktor: masyarakat, pemerintah, swasta
Jadi memang ada risiko 27 konflik. Apalagi pemerintah saja ada beberapa sektor, provinsi, kab/kota.

2. Dengan realita itu saya melihat "rencana" sebagai produk "public policy", sehingga agak memaklumi kalau selalu ada "pertarungan kepentingan" dalam menggoalkannya jadi peraaturan, maklum kalau memaang harus ada advokasi dari "pressure group". Dan, ada yg kalah atau menang. Maklum kalau 20th itu mungkin terlalu panjang dibanding umur rezim politik.

3. Kalau pak Djarot memilih melihat secara fenomenologis, memahami dinamika prilaku nyata, empiris. Saya menggunakan "appreciative inquiry" yang bertolak dari strength, potensi, sukses yang ada, daripada menggali persoalan yang itu-itu juga dan akar berakar. Pendekatan apresiatif yaang tadinya diterapkan dalam skala organisasi, komunitas, ternyata juga untuk kota. (Saya tulis di buku Manajemen Apresiatif).

Apapun yang penting maju terus toh. Sejalan dengan prinsip "kaizen" atau perbaikan berkelanjutaan.

Salam apresiatif,
Risfan Munir
www.manajemenapresiatif.blogspot.com
Tweet @masrisfan

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kredit Sindikasi Pembangunan Prasarana

2011-10-01T19:25:00.001-07:00

Karena nama disebut oleh pak Nuzul, ya ikutan berpendapat. Kalau mengikuti berita, kredit sindikasi (dari beberapa bank) dimungkinkan juga untuk pembangunan sarpras yang tidak "cost-recovery", misalnya untuk perkantoran, RSUD, prasarana. Jadi yang pinjam Pemda, seperti kata Pak Nuzul, jaminannya mungkin dana bagi hasil. Tentu setelah persetujuan DPRD dan proses lainnya.

Tapi mengamati fakta, dgn banyaknya Pemda yang masih belum sepenuhnya akuntabel, transparan, banyak yang punya tunggakan hutang, maka banyak yang sulit mendapatkan kredit, termasuk dari sindikasi. Termasuk juga BUMD nya.

Mengenai "municipal-bond", seperti SUN tapi dari Pemda, ini juga alternatif. Sewaktu kerja untuk Municipal Finance project, juga Regional Development Account dulu, saya ikut mengkaji bahkan mempromosikannya. Masalahnya sama, "trust" atau akuntabilitas dan transparansi Pemda syaratnya. Tak banyak Pemda siap dan mau terbuka sesuai yang dipersyaratkan. Pada waktu itu yang dikaji juga masih terbatas yang terkait proyek "cost recovery". Semoga nambah info.

Salam apresiatif,
Risfan Munir
www.manajemenapresiatif.blogspot.com

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Sel-sel Wilayah: Look East!

2011-09-30T17:42:00.001-07:00

Jumlah daerah tertinggal di Indonesia mencapai 183 kabupaten, 128 di antaranya di KTI. Desentralisasi belum merubah keadaan (Republika, 30-11-11)

Pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan tampaknya sulit diatasi pemerintah sendiri. Sementara sektor swasta terbatas pada daerah dan bidang yang segera menguntungkan. Maka tak berlebihan kalau masyarakat perlu saling memberdayakan diri.

Dari zaman sebelum merdeka civil society organization seperti NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, organisasi agama dan sosial lainnya telah mengembangkan jaringan sekolah dan sarana kesehatan. Pada masa kini banyak trust-fund, social entreprises semacam Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan berbagai organisasi sejenisnya yang profesional. Ada pula yang berbasis rumah ibadah (masjid, gereja, vihara). Mereka sudah memperluas pelayanannya ke KTI.

Alangkah indahnya kalau semua itu bisa jadi "jembatan kesetia-kawanan sosial" untuk mendorong pemerataan kesempatan. Bukan hanya mengumpulkan bantuan dan menyalurkan ke KTI, tapi juga menjadi jejaring pemasaran produk dari KTI ke KBI. Advokasi agar hambatan-hambatan policy yang menghambat bisa ditembus. Pertukaran dalam fasilitasi pemberdayaan masyarakat.
Manfaatnya bukan hanya pemerataan ekonomi, yang mungkin lama, tapi rasa kebersamaan, kesatuan nasional di antara warga. #Salam apresiatif, Risfan Munir#
Powered by Telkomsel BlackBerry®

PWK: 3 steps, 3 concerns, 3 actors (2)

2011-07-17T19:29:00.001-07:00

Kubus 27 aspek, dalam buku land-use plan aslinya matriks "concerns x
actors = 9 aspects"; karena dalam UUPR ada 3 steps (perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian). Jadi untuk mengingatkan/memicu pikiran kita saya gabung menjadi:
3x3x3 = 27 aspek.

Dibuat simple sebagai pengingat-ingat, dalam aspek apa kita bicara, dan aspek
apa yang belum kita garap.

Dari literatur begitulah aspek policy dari land-use. Tentu saja aspek
teknis (ukuran-ukuran) yang Anda garap dengan teman2 harus
dikembangkan/dipertajam terus. Tapi buku land-use dan pemgamatan juga
mengingatkan jangan lupa ada aspek pemanfaatan, pengendalian; ada actors dan
concerns nya yang perlu dipertimbangkan.

Soal komprehensif, a.l. Berke menyebut bahwa potensi konflik antar concern
(economic vs equity vs environment) memang selalu terjadi, dan ini terkait
dengan kepentingan antar aktor pula. Proses perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian idealnya merupakan proses menuju equilibrium, menuju posisi
"liveable" yg lebih baik.

Konflik tambang vs hutan (Kalimantan), hutan vs kebun (Sumatera); tambang vs
sumber air penduduk (Blora); dan mal vs konservasi (Jateng vs Solo), realestat
vs pelestarian pantai (Pantura Jakarta); mal vs RTH (banyak kota) dll, adalah
kasus riil yang terbukti menghambat pengesyahan rencana, tentu soal pemanfaatan
dan pengendalian juga. (Risfan Munir, perencana pembangunan wilayah dan kota)

Pengembangan Wilayah/Kota - 3 Steps, 3 Concerns, 3 Actors

2011-07-16T22:33:00.000-07:00

Dari pengamatan, pengalaman dan perenungan, kayaknya kunci keberhasilan pengembangan wilayah dan kota ditentukan oleh keberhasilan menggarap: "3 Steps, 3 concerns, 3 actors"

3 Steps: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian
3 Concerns: fisik, sosial, ekonomi (Economic, Equity, Sustainability)
3 Actors: Pemerintah, Society, Swasta.

Sehingga ada 3x3x3=27 aspects; kalau kita, katakanlah hanya bermain di step Perencanaan, concern Fisik, aktor Pemerintah. Berarti hanya menggarap 3 dari 27 aspect, maka maksimum keberhasilan memajukan kota/wilayah, hanya 11.11 % saja. Dengan asumsi tiap aspek nilainya setara. Sehingga perlu didorong penggarapan 24 aspek lainnya agar sejalan.(Risfan Munir).

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Pengembangan Wilayah/kota - 3 Steps, 3 Concerns, 3 Actors

2011-07-16T22:31:00.000-07:00

Percaturan Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional

2011-07-07T19:29:00.000-07:00

Tulisan ini merupakan upaya saya memahami "masa panca-roba" ini dari kacamata "kebijakan publik (KP)" (public policy).

PERTAMA - Dari kacamata KP, masa Orde Reformasi ini memang beda dengan Orba. Dulu perencanaan kota, wilayah, tata ruang - relatif bisa diputuskan sebagai peraturan oleh pemerintah, dengan persetujuan dewan yang relatif "mitra pemerintah", serta para pakar (elit) yang diundang kontribusi. Begitu solidnya kekuasaan hingga sepertinya untuk meng-goal-kan rencananya, satu departemen tak harus banyak berembuk dengan departemen lain, yang penting "big-bos" sudah setuju. Alat-alat negara, bahkan TNI/Polri akan ikut mengawal kebijakan (ekstremnya dalam pembebasan lahan).

Alumni Planologi pertama bekerja mulai sekitar tahun 1965, sehingga praktis proses KP yang kita kenal adalah model seperti itu. Istilah KP-nya otoritarian/elitis. Baik proses penyusunan Masterplan, RIK, RSTRP, dan berbagai variannya hingga yang skala nasional (konsep pengembangan wilayah, NUDS, SNPPTR) prosesnya seperti itu.

Memasuki era Reformasi, dengan Desentralisasi dan Demokratisasi, proses KP dirubah, lebih demokratis, melibatkan konsultasi publik, proses partisipasi, dan proses politik. Ini sesungguhnya perubahan drastis. Akibatnya, ada pertarungan kepentingan yang terbuka, bukan saja antara kepentingan politik para anggota dewan dan antar kelompok masyarakat. Tetapi ternyata "antar instansi pemerintah" juga konfliknya menjadi terbuka (banyak RTRW alot persetujuannya karena konflik ini). Dalam proses KP, Proses Perencanaan yang kita kenal dulu, hanya ditempatkan sebagai "Proses Teknokratis". D.p.l. kerja planner model lama baru
mencapai "tahap teknokratis" itu, dan ada proses partisipatif (setidaknya konsultasi publik), proses politis, agar "produk rencana" menjadi produk "kebijakan publik". (tulisannya pak BSP banyak menyinggung soal ini)

KEDUA - Aplikasi ilmu PWK, kalau saya amati dari sudut KP, memang ada dua jalur Pak Eka. Ada yang berusaha tetap "murni/netral" ada yang tematis. Di kantor Anda, PWK diartikan sebagai Penataan Ruang, dan dicoba dibawakan secara netral, komprehensif. RTRW (dari kota/kabupaten, provinsi, nasional), adalah satu bentuk penataan ruang yang netral (komprehensif?). Saya tidak tahu apakah ini yg Anda aksud dengan "engineering untuk engineering". Walaupun area-nya berbasis "wilayah administratif" ya, tidak seperti ilmu PWK yang berbasis wilayah fungsional.

Di instansi/sektor lain ilmu PWK diterapkan dengan tema tertentu, misalnya: pembangunan daerah tertinggal, pembangunan regional dan daerah, pembangunan koridor ekonomi, kawasan industri, pengembangan sentra produksi, pengambangan kawasan terpadu mandiri, pengembangan pesisir dan pulau2 kecil, pembangunan perumahan dan permukiman, dst.

Mengingat bahwa sekarang semua perlu melewati proses untuk bisa diputuskan sebagai "kebijakan publik", maka tema-tema ini menjadi "penentu", karena publik, politikus, pengambil keputusan, menimbang berdasarkan "nilai strategis" di mata masyarakat. Publik akan lbh mudah tergerak, beropini, lalu politikus kemudian memasukkannya sbg prioritas "Agenda Kebijakan", kalau itu sound. Oleh kerana itu, Pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah tertinggal, konflik peruntukan lahan, sepertinya lebih mengundang opini.

Kalau kita ingat "Konsep Pengembangan Wilayah" Pak Pornomosidhi HS, sesungguhnya juga tidak netral, tapi bias ke "jalan raya", pengembangan wilayah disoroti dari sisi "kol-dip" (koleksi, distribusi), bahasa lainnya "transportasi dan logistik wilayah". Selanjutnya diperluas dengan "pengembangan permukiman transmigrasi". Di sisi lain, sepertinya juga kurang memasukkan sistem wilayah/daerah aliran sungai.

Pak Eka, pemahaman saya sementara ini kok begitu. Sehingga dari kacamata "kebijakan publik" itu, memang perlu selalu kolaborasi, sinergi, atau juga saling koreksi, antara yang "mengawal kaidah penataan ruang", dengan instansi2 yang menerapkan PWK secara tematis. Urusan kita "publik", jadi tidak terlalu soal "siapa dikendalikan siapa", tetapi bagaimana supaya ide dan misi PWK itu bisa menjadi Agenda Kebijakan nasional dan daerah, supaya dibahas, dan dirioritaskan, untuk diputuskan seperti rencana, dan mendapat dukungan sumberdaya pula (dana, kerjasama instansi lain, dst). (Oleh Risfan Munir)

Percaturan Kebijakan dan Implementasi

2011-07-03T08:42:00.000-07:00

Suatu kebijakan yang telah diputuskan sekalipun, tak ada jaminan akan dilaksanakan atau dipatuhi.

Bisa jadi ini tergantung komitmen para aktor (pemerintah, stakeholders), atau ketiadaan sumberdaya pendukung, atau perubahan situasi, dst. Bisa perencanaan dan keputusannnya memang kurang matang, reaktif menjawab tuntutan masyarakat.

Sebagai contoh, kebijakan pembangunan rumah susun, sudah sempat jadi opini publik awal 1980an, karena kebutuhannya saat itu sudah terasa di kota besar. Akhirnya berhasil jadi kebijakan, dengan UU 16/1985 ttg Rumah Susun. Tapi ternyata kebijakan setingkat UU pun bisa tak berjalan, mungkin karena usulan anggaran tak pernah goal. Karena Rusun biaya konstruksinya mahal (struktur baja sama untuk yg murah ataupun mewah). Ada rasa tak adil, karena penerima manfaat sedikit. Kampanye waktu itu gencar, sampai ada film "Cintaku di Rumah Susun" (Eva Arnaz).

Baru 20-25 th kemudian, setelah commuting kian menyita waktu dan uang (macet), maka warga mulai menerima rusun. Kota besar kian padat, semrawut. Lalu ada faktor leader, Wapres JK mencanangkan pembangunan 1000 towers Rusun. Maka pembangunan Rusun jadi marak. Kalangan menengah lebih bisa menerima, karena ada subsidi juga.
Tapi untuk kelas bawah, tampaknya harga masih terlalu mahal. Tapi bagaimana setelah pendorongnya lengser, apakah kecepatan pembangun rusun masih pesat? Waktu lah yang membuktikan.

Kesimpulan dari aspek "percaturan kebijakan", bhw perjalanan dari "Isu » Opini Publik » Agenda Kebijakan » Kebijakan" itu lama, bisa a lot persetujuan tiap aktor. Tapi setelh jadi UU juga, pelaksananannya masih perlu pergulatan untuk bisa realisasi anggaran. (Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Perjuangan Isu menjadi Kebijakan

2011-07-02T02:56:00.000-07:00

Mengapa beberapa isu perencanaan akhirnya menjadi Kebijakan Pembangunan? Mengapa jadi kebijakan tapi tidak dilaksanakan? Mengapa yang lain hanya berhenti pada karya tulis saja?

Menurut Parsons (2005), tahapannya:
(ISU » Opini Publik » Agenda Kebijakan » KEBIJAKAN)

ISU ialah persoalan yang permasalahkan. Misal: merokok dianggap mengganggu kesehatan publik. Lalu ada yang mengangkat, mempromosikan isu ini.
Muncul pro vs kontra, terjadi debat » artinya jadi Opini Publik (OP).
Kalau debat, diskursus, kampanye berlanjut, menunjukkan jumlah massa dan kekuatan (elit, dana, power) maka bisa kembang jadi » Agenda Kebijakan (AK) yg punya nilai untuk dibahas politikus, petinggi institusi publik, legislatif. Dan, kalau menang/goal akan jadi KEBIJAKAN.

Kasus rokok, diperjuangkan, diwacanakan oleh beberapa dokter, melalui media massa, talk-show, dst. sempat beberapa kali masuk RUU, tapi akhirnya 1/2 berhasil, jadi perda anti rokok. Polemik tentu muncul karena ada kepentingan ribuan petani tembakau; dari pabrik rokok.

Dalam perencanaan wilayah, dulu "think-thank" dari Planologi ITB memperjuangkan konsep perencanaan wilayah. Ini mendapat response dari Dr. Poernomosidhi, yang antusias dgn masalah "pemerataan pembangunan", bersamaan dengan beliau yang dulunya Deputi Regional Bappenas, lalu menjadi Dirjen Bina Marga, lalu Menteri PU yang juga mengembangkan Transmigrasi. Maka akhirnya menjadi Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional. Yang dilaksanakan dengan investasi berbagai prasarana (jalan raya) wilayah dan prasarana kota (NUDS, P3KT, dst).

Tantangan ke depan, apa ISU perkotaan/ wilayah yang akan diusung Planner, untuk bisa jadi OP, AK, dan akhirnya jadi Kebijakan dalam PWK? Tentu dengan cara Orde Reformasi, yang beda caranya dengan era Orba (Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Percaturan Agenda Kebijakan PWK

2011-07-01T15:26:00.000-07:00

Tidak seperti dugaan para perencana atau teknokrat, rupanya "percaturan kebijakan" (naik/turunnya agenda kebijakan) tidak selalu berdasarkan alasan logis dan analisis rasional.

Naiknya suatu isu menjadi agenda kebijakan digambarkan seperti "benda-benda berserakan yang mengapung di kolam", ide-ide mengambang, bisa saling bergabung menjadi agenda kebijakan, bisa cerai-cerai (Parsons, 2005)

Isu tentang dampak lingkungan pembangunan fisik intensif di pantura Jakarta, atau aspek pengelolaan risiko bencana, misalnya, bisa menipis dalam agenda kebijakan RTRW 2030 Jakarta.

Sebaliknya, kasus hukuman mati bagi Ruyati, dan penghentian pengiriman TKI ke Saudi, mendesakkan agenda percepatan penciptaan lapangan kerja di "kantong-kantong" asal daerah TKI. Implikasi kebijakannya, realokasi dana pembangunan dari prioritas2 sebelumnya, dialihkan kepada "pengembangan ekonomi lokal" ke daerah asala TKI tersebut.

Kemendesakan, kejadian, situasi yang menyedot simpati publik, bisa jadi momentum perubahan prioritas atau agenda kebijakan sebelumnya, tanpa kesulitan. (Risfan Munir)
Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kota, Kebijakan Perumahan bagi orang Miskin

2011-06-30T02:22:00.000-07:00

Apakah kebijakan perumahan sudah pro-poor?
Proses (politik) kebijakan pembangunan perumahan bagi orang miskin, saya merupakan contoh percaturan kebijakan dalam pembangunan kota.

Defisit (backlog) rumah dari 8,1 juta menjadi 13,6 juta, artinya sejumlah itu keluarga yang tak berumah. Mereka mungkin numpang di rumah famili, atau di rumah darurat. Implikasi lain, ada pertambahan lingkungan kumuh di perkotaan.

Sementara target resmi pembangunan rumah Kemenpera 2011-2014 hanya 1 juta unit. (Bisnis Indonesia, 30/6/2011)

Pertanyaannya: yang menutup kekurangan 12,6 juta rumah siapa? Apakah memang itu tanggung-jawab Pemerintah semua?
Lalu, 1 juta rumah yang dibangun Pemerintah itu untuk siapa? untuk masyarakat miskin? Pemerintah (Kemenpera) membangun atau memfasilitasi saja? Dst.

Berbagai pilihan kebijakan, kritik dan saran disampaikan, a.l.:
- prioritaskan masyarakat miskin; karena contohnya Rusunami, hanya 20% tepat sasaran, selebihnya untuk lapisan lebih tinggi, karena harga terlalu mahal (kata Adrianof Chaniago dari UI)
- libatkan peran penbgembang besar - pengembang superblok harus membangun rusunami. Agar skema 1:3:6 untuk pembangunan diterapkan lagi (Ali tranghanda dari Indonesia Property Watch/IPW)
- Pemerintah sebaiknya menguatkan kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah perlu duduk bersama dengan para stakeholders, baik di pusat atau daerah, guna memfokuskan koordinasi dengan pemerintah daerah (kata Zulfi Syarif Koto dari "housing n urban development (HUD)" institute;

Sementara itu Menpera sehubungan pesatnya pertumbuhan perkotaan saat ini mengatakan diperlukannya "perubahan paradigma dan preferensi masyarakat dari tapak ke hunian vertikal".

Menanggapi backlog jumlah rumah, Menpera mengharapkan peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam pembangunan "perumahan swadaya" agar layak huni.

Dari membaca beberapa pernyataan para analis dari lembaga independen dan Menpera ada beberapa pemikiran yang bisa dipadukan untuk memperbaiki kebijakan pembangunan perumahan rakyat.

Tapi pernyataan2 tersebut belum lengkap, karena belum menangkap aspirasi dari "masyarakat yang belum punya rumah", legislatif, pihak pembangun/ pengembang perumahan, lembaga keuangan, atau pemerintah daerah, dan lainnya.

Berita ini sendiri dimuat di koran para pelaku usaha, sehingga coraknya masih dari sudut pandang bisnis.

Percaturan ini tak mengungkap adanya unsur pro/contra seperti umumnya "debat kebijakan publik". (Risfan Munir)

Kota dan Pertarungan Kebijakan Publik

2011-06-29T15:56:00.000-07:00

Pendekatan penyusunan dan implementasi kebijakan pada masa Orde Reformasi ini secara konsep mengandalkan "konsensus stakeholders & dukungan publik". Ini berbeda dengan pendekatan di masa Orba yang lebih mengandalkan "otoritas institusi pemerintah ybs" dan "dukungan aparat keamanan".

Oleh karena itu, saat ini proses perencanaan selain melalui tahap teknokratis (Planner menyusun Rencana, design), juga mesti melalui serangkaian "penjaringan aspirasi masyarakat", konsultasi publik, juga melalui proses politik a.l. persetujuan legislatif dan instansi atau pihak terkait.

Saya jadi mengerti mengapa sekarang media massa (TV, radio, koran majalah) menjadi ajang "pertarungan" dalam memenangkan "opini publik". Karena "opini" inilah yang jadi "legitimasi" dan yang menjadi alasan (sebagian) atas "dukungan legislatif".

Media bisa menentukan suatu perkara/
masalah menjadi "isu" yang layak diperjuangkan legislatif, politisi, atau tidak. Oleh karena itu, media massa akhirnya menjadi semacam media "pertarungan membentuk opini publik".

Contoh aktual a.l. proses penyepakatan dan pengesyahan RTRW DKI Jakarta 2010-2030 yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk penyepakatan dan pengesyahan Draft Final nya. Banyak sektor, ormas, orpol, koalisi, profesional yang menyampaikan opininya di media massa.

Masalahnya, cukup ditanggapi atau diakomodir kah opini berbagai pihak itu dalam Rencana atau RTRW 2030 tsb? Inilah tantangan Merencana kota/ wilayah masa kini, baik rencana tata ruang, perumahan, prasarana, transportasi dan lainnya. (Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kota dan Proses (politik) Perumusan Rencana

2011-06-28T20:40:00.000-07:00

Baik dalam skala nasional, wilayah, kota, lingkungan ada Proses (politik) Perumusan Kebijakan Publik.

Kebijakan publik dirumuskan sebagai "setiap yang dibuat oleh suatu sistem politik , dan untuk itu sistem tsb menghimpun dan mengerahkan sumber daya publik ybs" (Wibawa, 2011)*.

Dengan demikian perumusan rencana kota, tata ruang, rencana perumahan, CBD, rencana pembangunan prasarana, transportasi, pariwisata, dst termasuk "proses (politik) perumusan kebijakan".

Proses ini bisa "elitis" (diputuskan oleh penguasa, instansi ttt saja), bisa "pluralis" (melibatkan berbagai kelompok kepentingan). Sistem di masa Orba umumnya elitis, otokratis. Sebagai antitesisnya di masa ORef (orde reformasi) dituntut untuk lebih partisipatif dan demokratis dalam perumusan rencana atau kebijakan publik.(Risfan Munir)

*(Bacaan yg disarankan - Dr. Samodra Wibawa, 2011, "Politik Perumusan Kebijakan Publik". Graha Ilmu. Yogya)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Perencanaan Kota dan Kebijakan Publik

2011-06-28T08:09:00.000-07:00

Membaca nama prodi SAPPK/ITB, saya masih berusaha memahami. Sekolah Arsitek, Perencanaan, Pengembangan Kebijakan. Kata Perencanaan, tentunya PWK. Persinggungannya dengan Arsitek umumnya planner tahu. Tapi bagaimana persinggungan dengan "pengembangan kebijakan"?

Nampaknya PWK memang tak bisa dipisahkan dengan "pengembangan kebijakan (publik)". Dan, proses kebijakan publik ini telah berubah, dari pola Orba, yang mana pemerintah yang menetapkan kebijakan pembangunan kota/wilayah, sementara masyarakat (harus) menerima saja.

Tapi era reformasi ini, suka tak suka, melibatkan stakeholders, kelompok2 kepentingan dalam proses pengambilan keputusan atas "bentuk/isi rencana."

Tentu saja proses demokrasi juga tak selalu sempurna. Kelompok kepentingan ada yang kuat, ada yang lemah. Ada elit kota yang kuat. Ada mayoritas warga kota, yang walau kepentingannya tinggi, tapi posisi dalam ikut bersuara sedikit, karena ketidak-mampuan, kurang informasi, bisa juga karena "kesempatan bersuaranya dihalangi."

Begitulah yang sementara ini saya baca dari tulisan2 para pengkaji kebijakan publik. (Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kota dan Sejarah

2011-06-26T07:05:00.000-07:00

Gunawan Mohamad menulis Catatan Pinggir berjudul "Kota" (Tempo, 26/6/11) dalam Caping ini di melihat Kota juga sebagai saksi sejarah. Yang juga merekam betapa penguasa dan warga juga mencoba "melupakan sejarah."

Pada masanya Jakarta sebatas Weltevreden, kawasan bagi "kemapanan". Namun sejarah telah membuat kawasan itu hanya kenangan di peta kusam sepia.

Sebagian warga mengenal kejayaan kawasan Kebayoran Baru sebagai kawasan perumahan asri bagi kalangan atas. Sekarang hampir semua jalan besarnya jadi jalan hiruk-pikuk, rumah-rumah yang bak visualisasi mimpi itu kini telah banyak berubah jadi resto, spa, minimart, poliklinik, dengan warung2 tenda di sekitarnya.

Mungkin betul, kota memang potret perkembangan masyarakat yang dinamis, menggeliat terus. Entah dinilai positif atau sebaliknya, tapi setiap geliat itu memang seperti punya alasan masing2. Mungkinkah kembali kepada kondisi semula? (Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kota, Urbanisasi, dan Pemberdayaan

2011-06-24T19:21:00.000-07:00

Permasalahan kota, baik dilihat dari aspek spatial, fisik, dan pembangunan umumnya, akan terkait dengan aglomerasi kegiatan ekonomi; arus migrasi dan urbanisasi (ke kota dan mengkota). Dan, aspek penataan, pengembangan, yang mau tak mau buuh "pemberdayaan" masyarakatnya juga.

Landskap kota terdiri dari blok-blok perumahan teratur kelas atas, perumahan kelas menengah, kampung2 padat, dan lingkungan kumuh. Pada kegiatan ekonomi dan sosialnya, ada CBD (mal, hotel mewah), perkantoran, deretan ruko2 sepanjang jalan utama, minimarts, micromarts, kiosks, dan tendae, dan PKL.

Semua tak terlepas dari proses pembangunan nasional, yang melahirkan migrasi desa-kota. Ada yang kekota bawa ilmu dan uang; ada yang "bondo nekat" karena keterpaksaan dan asal bisa cari peluang apapun, numpang dimanapun. Wal hasil, itulah itulah lanskap kota-kota kita, dan mungkin umumnya Dunia Ketiga.

Kenyataannya, pada level perencanaan kota dan wilayah, harus diterima. Oleh karena meniadakan fakta tidak bisa, maka perlu "pendekatan appropriate" untuk menghadapinya. Yaitu, antara lain, dengan "pemberdayaan". Membangun bersama masyarakat.(Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kerjasama Antar Daerah

2011-05-14T02:22:00.000-07:00

Kerjasama Antar Daerah dalam Pengembangan Wilayah rupanya sudah menjadi agenda baru. Mungkin ini antitesis dari trend pemekaran (pemecahan) daerah. "Metropolitan" karena merupakan bentuk kerjasama. Saya baca Prof. Dr. Tommy Firman, guru besar Perencanaan Wilayah dan Kota ITB juga menulis di jurnal ttg KAD metropolitan Jabodetabek, juga Kertomantul. Beberapa teman alumni German malah S2 nya pd Progam KAD (rupanya sdh jadi prodi).

Seperti pacaran, atau pertetanggaan, sebab awalnya bisa macam2, inisiatornya juga macam2. Tapi "nyambung" kah antar hati, antar kebutuhan. Adakah kepentingan bersama, atau kepentingan komplementer, supply-chain antar pihak yang mau bekerjasama. Adakah kemesraan historis, atau sebaliknya dendam kesumat di antaranya?

Kata "governance" dalam Metropolitan Governance tentu krn menyangkut tidak hanya Pemda, tapi juga Nasional/pusat, unsur swasta, swadaya masyarakat, ormas, orpol, individu, dari dalam daerah, dari daerah lain, dari nasional, dst. Karena itu selalu "multi-kepentingan". Bukan jamannya lagi menilai policy, inisiatif berdasarkan siapa inisiatornya. Ukuran efektivitasnya mungkin lbh pada "ada saling menguntungkan" antar daerah atau tidak.

Kalau kerjasama itu karena jaringan prasarana regional, atau alam (DAS), juga tidak apa toh. Karena ada ikatan masalah bersama, mengatasi masalah transportasi, atau kerjasama komplementer hulu (konservasi), hilir (memanfaatkan), bagaimana kompensasi bagi yang konservasi, perlu dibahas dalam kerjasama. Juga kerjasama soal angkutan umum, sanitasi, persampahan, air bersih.

"Cinta" dalam KAD mungkin tak harus "suci dan murni", namanya antar kepentingan, yang penting masing-masing merasa ada timbal balik.

Kembali ke inisiator, sebetulnya "dijodohkan" juga tak apa,asal kepentingan "antar dan masing2 daerah" yang jadi sasaran, bukan kepentingan "mak jomblang" yang ditonjolkan, kepentingan tiap daerah justru dikesampingkan.

Yang sulit kalau saya amati ialah "keterbukaan" dan "tak ada dusta antara daerah". Ini menyangkut Pemda yg banyak aturannya (dihujani aturan pusat), ewuh-pekewuh soal menyatakan "take n give" (apalagi soal materi) antar daerah. Tidak berani, atau tidak bisa menghitung brp/apa cost, brp/apa benefit masing2 membuat mereka "diam2, menunda" pelaksanaan kerjasama. Ini beda dgn swasta yang krn bisnis lbh mudah pasang "tuntutan dan kontribusi".

Penutup, KAD ini merupakan kajian yang perlu dikembangkan dan dikaji dari berbagai pengalaman sukses/gagal yang ada. Saya setuju dengan pak BSP, spt dalam manajemen umumnya, kerjasama antar SKPD sejenis dengan topik konkrit soal manajemen persampahan, SDA, dst, step-by-step akan lebih efektif, mengingat aktor yang mulai kerjasama biasanya satu profesi, satu bahasa. Daripada mendadak kerjasama multi-sektor antar daerah; karena tidak
konkrit maka topik politis mudah masuk. Antar planner, sanitary engineer, insinyur sipil Kota Abece dgn Kab. Abece bisa lebih mudah kerjasama, daripada KDH-nyan karena hasil pemekaran biasanya menyimpan "ganjalan tertentu."

Juga, mak-comblang ya jadi jomblang saja tak haris tampil sebagai "lembaga
koordinasi" yang menyaingi mereka yang "berpacaran". [Risfan Munir, perencana pengembangan wilayah dan kota]

Pengembangan Wilayah, Geografi Ekonomi, dan Kepemerintahan

2011-05-08T17:06:00.000-07:00

Dari diskusi beberapa topik, termasuk soal Batam dst, saya semkin yakin bahwa struktur dan perimbangan pengembangan wilayah atau pembangunan daerah secara nasional saat ini lebih ditentukan oleh aspek kelembagaan.

Dulu dalam kajian NUDS ada skenario melihat masa depan dari dua faktor: (1)laju transformasi kegiatan ekonomi dari pertanian - manufaktur -jasa; (2) laju desentralisasi pemerintahan.

Yang terjadi, kayaknya skenario: laju transformasi ekonomi melambat (malah mungkin deindustrialisasi); sementara desentralisasi dipercepat (hanya kesiapan daerah diluar dugaan).

Tampaknya juga agak sulit diharapkan adanya pembangunan infrastruktur yang signifikan/dramatis di daerah. Pembangunan koridor2 ekonomi terbatas menguatkan pola yang sudah ada wilayah barat.

Ke depan nampaknya tantangan pengembangan wilayah nasional akan banyak menyangkut "kepemerintahan". Bagaimana arah pembangunan daerah oleh Pemda-pemda. Bagaimana kerjasama antar daerah membentuk keunggulan ekonomi? dst.

Yang saya tidak tahu apakah pemerintah nasional masih punya anggaran untuk investasi besar di pusat2 pertumbuhan di daerah, dan apakah justified di era otonomi ini? Karena masih banyak anggaran dibutuhkan untuk skala nasional, untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan subsidi BBM dll.

Kalau memang masalah capacity building "kepemerintahan" ini yg dianggap kunci mengatasi regional inequality (misi utama regional planning), apa yang mesti dilakukan? (Risfan Munir, penggiat pengembangan ekonomi lokal)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Besaran Anggaran Perencanaan Spasial

2011-05-01T05:25:00.000-07:00

Soal keluh kesah menurut saya kalau memang itu masalah, oke-ke saja untuk dibicarakan. Kayaknya IAP juga merespons hal tersebut. Pada acara Ultah kemarin disebar angket soal "pekerjaan n imbalan". Mudah-mudahan ada tindak lanjut.

Tapi perlu juga disadari plafon APBN, APBD untuk suatu urusan, kegiatan juga ada batas plafon-nya.
Asumsi sd 60-65% untuk rutin/aparatur; 20% urusan pendidikan; 5-10% kesehatan. So, sekitar 15% diperebutkan banyak urusan/sektor. Yang fisik (sarpras), pengadaan, biasanya makan banyak. Untuk perencanaan juga ada macam2 disamping untuk RTRW.

Sehingga nominalnya bisa dihitung. Kalau untuk tingkat nasional bisa ditanya pengurus yang kerja disitu rata2 budget tahunan dapat berapa?
Secara keseluruhan bisa tahu: BELANJA NEGARA tiap tahun untuk (penataan ruang) itu berapa.

Lalu, dari sisi kebutuhan Penyusunan Rencana: bagaimana komposisinya?
Berapa % untuk pengadaan peta, survey (transpor, akomodasi, tenaga lapangan), dst. Berapa biaya overhead bagi "perusahaan". Berapa untuk konsultasi, persetujuan "PERDA". Sehingga tahu "Berapa % anggaran untuk Perencana?"
Dengan mengalikannya dengan unit cost (sesuai daerah) untuk nilai wajar biaya Penyusunan Rencana.

Dengan begitu, secara nasional IAP atau anggota bisa menghitung berapa unit RTRW (atau revisi) bisa dibuat. Berapa jumlah Planner dengan gaji wajar (sesuai unit cost) bisa diserap?

Bagaimana kalau ternyata terjadi over-supply tenaga Perencana?
Bisa disimulasi supply perencana nambah (brp?), maka gaji turun jadi berapa?
>> How low can you go?
>> Apakah alokasi anggaran bisa dinaikkan? Siapa yang mesti berjuang? Kemana? (Bowheer juga tak kuasa dalam keputusan besar anggaran ini)--
Sekedar sumbang saran, Risfan Munir, anggota.

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Anggaran Perencanaan Fisik

2011-05-01T05:19:00.000-07:00

Time Dimension of Planning

2011-04-28T15:14:00.000-07:00

Pertanyaan soal time-frame? Anda menggabungkan pertanyaan untuk tanggung-jawab kontraktor bangunan dengan tgjwb planning berjangka panjang?

Kalau soal konstruksi lebih jelas aturannya, Anda yang di-PU tentu lebih tahu. Dan, kayaknya yang 3-5 th itu yang kontraktor harus menjamin (liability, warranty) seperti kalau mobil s/d 1000km. Kalau ada apa2 di masa itu, wajib ganti. Tapi dalam jangka panjang, walau tak wajib mengganti, tapi secara moral, tanggung-jawab (responsibility) profesional ada. Pengertiannya lebih luas.

Saya pikir mesti dibedakan antara wajib (liability) ganti, dengan tanggung-jawab (responsibility) yang pengertiannya lebih luas, dan tidak selalu berarti "mengganti", karena banyak faktornya.

Dalam konteks itu pula barangkali dalam melihat tanggungjawab ttg RPJP, dengan berbagai nama dan variasinya. Perencanaan wilayah dan kota, kita tahu berdimensi sos-ek-link-(pol), dimana setiap faktor dari dimensi2 ini zaman sekarang sulit diramal. Yang paling eksak katanya veriabel ekonomi. Ini pun sekarang unpredictable. Iklim pun sekarang unpredictable. Tantangan bagi perencana berjangka menengah, apalagi jangka panjang.

Bicara liability perencana PWK, kalau kita memforecast betul2, tentu kita sadar bahwa asumsinya banyak sekali. Gugur satu asumsi, maka gugur pula liability (?) Teorinya begitu, dalam praktik? Juga apakah kita tulis secara eksplisit asumsi-asumsi tersebut. (Risfan Munir, scenario planning analyst) .

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kerjasama Antar Daerah (KAD)

2011-03-30T07:39:00.001-07:00

Perencanaan Wilayah dan Kota umumnya mengenal atau mengembangkan konsep Regionalisasi atau Perwilayahan, yaitu mengorganisir pengelompokan daerah-daerah bertetangga yang secara alamiah memang membentuk satu kesatuan (direncana ataupun tidak). Sebagai contoh yang paling populer kita kenal Jabodetabek, Gerbangkertosusila, Subosukawonosraten, Bandung Raya, Barlingmascakep dan lainnya.

Secara teori, regionalisasi tersesut ditetapkan berdasarkan analisis "daya tarik pusat (centrality)" dan/atau "kesamaan karakter (homogenity)".
Regionalisasi tersebut selama ini dilihat dari aspek spatial atau fisik keruangan, disamping potensi ekonomi wilayahnya. Dan, kemudian rekomendasi rencana pengembangan wilayahnya yang biasanya meliputi rencana pengembangan ekonomi, pembangunan saran dan jaringan prasarana, dan sarana pelayanan publik. Sejauh ini masih kurang perhatiannya kepada aspek pengelolaan kerjasama antar daerah dalam perwilayahan tersebut.

Pada sisi lain, ternyata ada yang menitik-beratkan kajiannya pada Manajemen Kerjasama Antar Daerah (KAD), bahkan di Jerman KAD ada jurusan MKAD di beberapa universitas. (Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Kerjasama Antar Daerah (KAD)

2011-03-30T04:38:00.001-07:00

Penanganan Transportasi Ibukota

2011-03-21T14:25:00.000-07:00

Transportasi ibukota ini tampaknya puncak kemacetannya sudah lebih cepat dari perkiraan macet total tahun 2014.

Pelajaran PWK yang saya pahami dulu ya adanya saling keterkaitan antara "penyebaran kegiatan" (pengembangan wilayah, struktur kota, land use), "sistem jaringan prasarana" dan "sistem sarana angkutan"nya.

Ketimpangan pembangunan antar daerah, dan keterpusatan pertumbuhan nasional di sekitar metropolitan, terutama Jabodetabek, dengan sendirinya mendorong terjadinya kepadatan lalu lintas. Kian terpusat kegiatannya, kian tinggi risiko kemacetannya.

Dengan demikian, pemecahan masalah kemacetan lalu lintas Jakarta dan sekitar yang mendekati titik macet total ini dalam disiplin PWK dilihat dalam: jangka panjang, menengah, pendek.
Dengan solusi: (1) Non-transportasi; (2)Transportasi: (2a) Sistem jaringan prasarana; (2b) Sistem Angkutan.

Jangka panjang Nasional dengan pemerataan - perjalanannya tampaknya masih panjang, karena pilihan pada "pertumbuhan ekonomi" sulit dihindari, sehingga kalau toh pemerataan ya ke sekitar. Penyebaran lebih luas masih di wilayah barat dan mengarah kepada konektivitas ke Jakarta lagi.
Opsi kepada pembangunan armada transportasi laut untuk wilayah timur, yang selama ini jadi kendala utama pertumbuhan kegiatan ekonomi wilayah tsb masih belum jadi alternatif.

Sementara otonomi daerah yang diharapkan menjadi stimulan pertumbuhan daerah untuk mendorong pemerataan juga belum menunjukkan tanda kesana.

Dengan asumsi tersebut dapat dibayangkan beban kegiatan Jakarta dan sekitar masih akan tinggi untuk jangka menengah bahkan panjang. Pembangunan jalan tol Jkt-Bdg juga kian meningkatkan arus kendaraan antar kedua kota.

Kalau begitu, selanjutnya bertumpu pada penanganan dalam skala wilayah sekitar. Dalam hal ini ada kenyataan bahwa tempat kerja, terutama sektor jasa yang menjadi magnet Jakarta sulit ditandingi pusat2 yang dibangun di sekitarnya. Tak seperti diimajinasikan perancangnya, kota mandiri umumnya lebih merupakan dormitory towns atau satelit cities bagi Jakarta. Dengan kata lain lalu lintas harian ke/di Jakarta konsisten meningkat.

Wilayah Jabodetabek kian menyatu, sekat fisik antar kota/daerah ini kian menipis. Namun tidak demikian dengan hubungan antar Pemda nya. Kerjasama antar Pemda masih banyak kendalanya. Hal ini juga dipersulit dengan pandangan umum (termasuk dr Pusat) bahwa seolah masalah itu masalahnya kota Jakarta sendiri, disebabkan oleh Jakarta, tanggung-jawab DKI sendiri. Mungkin tak seekstrem itu, tapi tetap kerjasama dari pemda sekitar dan beberapa kementerian dalam banyak kasus penanganan transportasi ibukota ini sangat terbatas.

Bicara pengaturan transportasi melalui sebaran pusat, landuse; dan sistem jaringan prasarana (jalan); dan sistem angkutan - tampak bahwa krjasama tersebut sangat jauh dari harapan, jalan sendiri-sendiri, bahkan menambah persoalan. Dibangunnya jalan untuk atasi masalah kemacetan, justru mendorong pertumbuhan ekstensif (sprawl), menimbulkan masalah masalah baru. Sementara itu jumlah kendaraan pribadi meningkat terus, sedang alternatif ke angkutan publik tak kunjung membaik.

Kurangnya dukungan kerjasama, keterbukaan untuk mengelola transportasi sebagai sistem terintegrasi antar daerah, antar instansi ini membuat berbagai upaya terkesan sepotong-sepotong. DKI seperti harus menangani sendiri.
Sementara itu dalam "kepanikan", DKI juga jadi menanganinya secara per urusan (sektoral), sehing terkesan kurang terpadu, antara urusan pembangunan/peningkatan jalan, dengan urusan sistem angkutan perhubungannya.
Pembangunan jalan, dengan lahan yang kian terbatas dilakukan sepenggal2 seperti bikin sudetan aliran yg macet, yang hanya memindahkan kemacetan saja. Membangun jalan lingkar lagi, sudah masuk wilayah administrasi tetangga, atau diambil alih pusat.

Sebetulnya kalau peluang bangun jalan juga terbatas, tak efektif, mengapa tidak konsisten memfokuskan anggaran untuk membangun sistem angkutan umum yang mencakup semua area dan nyaman, dengan pilihan-pilihan moda, sehingga mendorong transformasi (revolusi?) penggunaan angkutan publik.

Ibukota ada di jakarta, juga jadi kontributor masalah, karena itu sudah sewajarnya Pusat juga berkontribusi memecahkan masyalah, terutama yang menyangkut kerjasama antar daerah di jabodetabek. Melibatkan tidak hanya instansi terkait langsung transportasi, tapi juga seperti Kemenkeu yang menyangkut kemudahan prosedur kerjasama investasi antar daerah, kemudahan kepabeanan, perpajakan sarana angkutan publik yang diimpor.

Kesimpulan - kemacetan Jakarta dan sekitar perlu diatasi dengan kombinasi penyebaran kegiatan, land-use, peningkatan keandalan sistem jaringan prasarana; dan peningkatan kapasitas dan daya tarik angkutan umum. Serta melihat masalahnya sebagai masalah semua daerah jabodetabek; serta masalah Pusat juga, sehingga kontribusi instansi pusat juga mesti diperjelas.
Semoga bermanfaat.(Risfan Munir)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Arsitektur Kota Kecil

2011-02-17T14:50:00.000-08:00

From: "Risfan M" <risfano@yahoo.com>

Sender: referensi@yahoogroups.com

Date: Thu, 17 Feb 2011 20:10:35 +0000

To: referensi<referensi@yahoogroups.com>

ReplyTo: referensi@yahoogroups.com

Subject: Re: [referensi] Arsitektur Kota Kecil

Pak Djarot dan rekans ysh,

Salam jumpa. Trims ceritanya. Ini mengingatkan pada Kevin Lynch "Image of the City" ya, yang memberi kerangka pandang untuk mengamati pola dari unsur: nodes, paths, districs, landmark, edges - dalam mengamati suatu kota.

Ada pusat kegiatan (pasar didekatnya kantor, masjid, lapangan), jaringan jalan, blok-blok hunian (menurut pola sosekbud), landmark, dan batas-batas pinggirannya.

Jika dilihat dari fenomena land-use, pertimbangannya yang diamati biasanya fenomena interaksi pertimbangan "3EL" - economy, ecology, equity, livability (Berke).

Human settlement pada awal terbentuknya bisa saja petimbangan antar elemen 3EL nya harmonis. Seiring dengan perkembangannya (kalau punya potensi ekonomi) bisa jadi antar aspek "economy vs ecology, equity vs economy, equity vs livability, dst" bisa konflik. Fenomena-fenomena yang terjadi spontan itulah yang menjadi tantangan perencanaan kota (urban land-use planning) untuk mengharmoniskan lagi, begitu seterusnya secara dinamis.

Seperti rumpun tanaman (semak), semua anggota populasi tanaman itu cenderung menyongsong arah sinar matahari. Tugas pekebun setelah memahami fenomena arah dan kecepan tumbuh masing2 tanaman, manatanya, kalau perlu mencukur (?), memindahkan, agar semua mendapatkan sinar matahari yang cukup. Atau pola taman yang bagus (menurut kriteria siapa?)

Fenomena pertumbuhan kota tentu saja bisa dilihat dari sudut pandang land-use, arsitektur, antropologi (Geertz's Mojokuto), sosiologi, urban geography, ecology, dst.
Selamat untuk Dr. Jokowi, semoga hasil studinya menambah pemahaman atas fenomena perkembangan (organisme/mahluk) kota.

Salam,
Risfan Munir
www. wilayahkota.blogspot.com

From: Djarot Purbadi <dpurbadi@yahoo.com>

Sender: referensi@yahoogroups.com

Date: Thu, 17 Feb 2011 22:14:14 +0800 (SGT)

To: referensi<referensi@yahoogroups.com>

ReplyTo: referensi@yahoogroups.com

Subject: [referensi] Arsitektur Kota Kecil

Dear Sahabats,

Setelah beberapa waktu kita melakukan silentium, setelah "membedah" gaya planning Bpk BSP, di Jogja kemarin lahir satu doktor arsitektur dan perencanaan yang baru, yaitu Dr. Ir. Djoko Wijono, M.Arch. Dari invertigasi lapangan yang mendalam, secara morfologi maupun fenomenologi, Mas Djoko Wijono menemukan sebuah kata dahsyat, yaitu SAGED sebagai spirit arsitektur kota kecil. Saya sendiri harus membaca disertasinya beberapa kali dan masih belum mengerti betul. Minimal saya punya teman baru, sebab saya meneliti "desa vernakular", nah Mas Djokowi ini meneliti "arsitektur kota vernakular". Situasinya menjadi menarik, para planer di milis ini sangat sering berbicara kota skala megalopolitan tetapi di Jogja ada ahli yang meneliti kota masih dalam tahap embrional yang dikembangkan masyarakat sendiri tanpa intensi membangun kota seperti yang para planner bayangkan. Beritanya ada di bawah ini.

Teliti Arsitektur Kota Kecil, Djoko Wijono Raih Gelar Doktor

Terbatasnya konsep dan teori arsitektur kota secara deskriptif dan normatif menjadikan praktik rancang kota di Indonesia cenderung mengadopsi konsep dan teori barat. Akibatnya, rancang bangun arsitektur yang ada belum memenuhi kesesuaian dengan karakteristik kehidupan masyarakat Indonesia yang spesifik dan heterogen. "Inilah situasi yang mendorong dikembangkannya teori-teori arsitektur kota berbasis fenomena arsitektur kota yang berkembang di Indonesia," tutur Ir. Djoko Wijono, M.Arch. di Sekolah Pascasarjana UGM, Rabu (16/2), saat menempuh ujian terbuka program doktor.

Dalam mempertahankan disertasi "Konsep Saged: Spirit Arsitektur Kota Kecil", Djoko Wijono mengatakan arsitektur kota merupakan entitas karya manusia yang berada pada ranah abstrak hingga konkret berupa konfigurasi bentuk yang berwujud ruang geometris saling bersilang dan ruang fungsional. Ia merupakan produk tak tersengaja, tetapi bermakna bagi masyarakat, baik dari elemen-elemen fisik buatan maupun alam yang telah dimodifikasi. "Itu merupakan konsekuensi praktis dari pewadahan kegiatan masyarakat kota, termasuk swasta dan pemerintah, yang berlangsung sehari-hari, reguler, periodikal, maupun berkala, yang merupakan aplikasi praktis norma-norma yang berlaku yang diinterprestasikan secara praktis dari nilai-nilai yang ada pada kekuatan konsep saged," ucap Djoko.

Arsitektur kota kecil merupakan konfigurasi ruang geometris terbentuk linier dalam tiga dimensi berkarakter, terkonsentrasi pada persilangan yang terbentuk oleh gugusan bangunan dengan pelbagai fungsi, yang didominasi oleh komersial dan sosial. Sementara itu, pepohonan serta komponen kecil lain yang terangkai oleh kekuatan infrastruktur, terutama jalan, dinilai mampu memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan masyarakat. "Semakin sesuai infrastruktur dengan tujuan yang diinginkan masyarakat, maka semakin kuat eksistensi arsitektur kota," terang pria kelahiran Yogyakarta, 15 Agustus 1952 ini.

Dalam pandangan Djoko Wijono, arsitektur kota kecil merupakan produk tidak langsung dari berbagai kegiatan manusia karena aktivitas kehidupan memiliki kaitan erat dengan kota tersebut. Para warga mencari kualitas hidup dengan pelbagai cara yang dapat dilakukan. Arsitektur kota kecil juga bukan hasil kreasi kerekayasaan manusia yang dilakukan dengan sengaja (blue print atau grand design), melainkan terbuat dan terbangun oleh upaya mewadahi kegiatan dan menyeleksi masalah manusia. "Serta berbagai kegiatan manusia dalam mencapai tujuan-tujuan mempertahankan dan mengembangkan kualitas kehidupan," kata dosen Jurusan Teknik Arsitektur FT UGM ini.

Menurut Djoko, kualitas kehidupan yang diinginkan dalam berbagai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik, dan psikologi merupakan aspek sentral dan paling penting dalam kehidupan manusia. Kualitas kehidupan yang dimaksud ternyata memiliki kekuatan besar dalam membentuk dan membangun arsitektur kota dalam berbagai karakternya.

Konsep saged berpotensi untuk berkembang dan berlaku dalam pelbagai skala yang berbeda dan bahkan di luar konteks arsitektur kota, seperti arsitektur ruang dalam, arsitektur bangunan, dan arsitektur lanskap.

Saged juga berpotensi berkembang pada arsitektur kota pada kota besar dan kota yang dibangun berdasar cetak biru rancang bangun arsitektur kota. "Nilai-nilai yang selalu melekat secata laten pada pola pikir manusia akan selalu muncul dan menjadi kekuatan dahsyat bila lingkungan tidak mampu memenuhi pola pikir tersebut," terang Djoko Wijono yang dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi doktor ke-1346 yang diluluskan UGM. (Humas UGM/ Agung)

Salam,
Djarot Purbadi

__._,_.___

Reply to sender | Reply to group | Reply via web post | Start a New Topic

Messages in this topic (3)

Recent Activity:

New Members 1

Visit Your Group

Komunitas Referensi
http://groups.yahoo.com/group/referensi/

Switch to: Text-Only, Daily Digest • Unsubscribe • Terms of Use

__,_._,___

Planning dan Public Poilicy

2011-02-11T02:14:00.001-08:00

"Perencana", atau "fasilitator"?

Rekans, menurut saya ada masalah "tanggung-jawab profesi", ada soal "kewenangan seorang (pekerja) perencana".

1. Pemerintah bisa dinilai "plin-plan" soal tata ruang. Itu opini biasa. RTRW adalah produk kebijakan publik, seperti "policy" apapun selalu bisa dilihat oleh kelompok yg bertentangan sbg "pro-con", plin-plan.

2. Peran Sarjana Perencana? Terhadap produk hukum, suatu saat bisa saja terbelah sebagai "perencana" (pemerintah), sebagai jaksa (penggugat), sebagai pembela, perencana developer, sebagai saksi ahli. Sebagaimana Sarjana Hukum, pembela terdakwa bukanlah pengkhianat profesi hukum. Begitukah?
Ukurannya: kaidah teknis, kriteria proses dan standar teknis yang dipatuhi. Tapi kalau soal judgement, keberpihakan, ini sulit "dihakimi". (Anda bias ke growth vs social? Dua2nya tak bisa dinilai sbg benar/salah.

3. Sebagai "fasilitator"? Pekerjaan saya saat ini banyak sebagai fasilitator. Dalam skala teknis atau tahap tenokratis, partisipatif: Oke. Tapi tahap politis, kalau fasilitasi sampai melewati keputusan bupati/Walikota, melewati Dewan. Emangnya ada manusia bisa "memfasilitasi proses politis seperti itu"? Emangnya nunun, alin, atau Supermanto atau Superwati?
Lagipula sebagai profesional (pekerja) secara legal anda bekerja pada siapa?

4. Perlu dibedakan antara: "tanggung-jawab (kolektif) profesi" dgn "peran individu yg bekerja". Sebagai anggota profesi kalangan dokter juga perlu bicara soal kesehatan masyarakat, biaya esehatan dst. Tapi sebagai "individu" anda: dokter thd pasien, atau pekerja sosial, Kepala dinas kesehatan, penilik kesehatan. Masing-masing tgjwb pada lingkup "tupoksi"nya.

Insinyur Sipil, sebagai asosiasi bisa peduli semua hal konstruksi. Tapi kalau bekerja jelas ada pemisahan wewenang n tgjawab: pada konsultan? Ahli pd kontraktor? Pada manajemen kostruksi? Pada pengawasan? Bahkan masing-masing bisa mengeluarkan "judgement, opini beda".

5. Kementerian perencana tata ruang? Saya pikir sulit. Analog: ada Kementerian "kesehatan" (sektor kehidupan), bukan "kementerian kedokteran" (profesi, pekerjaan).
Ada Kementerian Lingkungan Hidup, juga tak menjamin aspek lingkungan hidup selalu menang. Tak ada jaminan. Lagi-lagi proses politik.

6. Mas Dwiagoes sering mengatakan: perencana jangan cuma jadi perencana "hit n run". Itu betul dalam kontek profesi (kolektif). Tapi sebagai "profesional (pekerja)", Anda bekerja sesuai TOR. Kalau Anda dikontrak sebagai konsultan RTRW Balikpapan, pontianak, misalnya, apa ya harus ngawal sampai setiap ruang diisi? Artinya 20 tahun?

Anda bisa jadi pendeta, ustad, bikshu yg berceramah, dan tak harus menjamin jamaah Anda jadi lurus terus. Ada saja yg masih nyuri, narkoba, selingkuh. Dan, anda tidak harus dibilang gagal.
Tapi sebagai kelompok pendeta, ulama, agamawan memang perlu memikirkannya secara kolektif dan melakukan upaya2 perbaikan.

7. Spesialisasi perencana "kawasan pesisir", "zonasi" dst bisa saja. Tapi Anda ini bekerja di pemerintahan atau konsultan? Kalau sbg konsultan, itu makin "mempersempit ruang gerak". Dan kalau makin mempersempit yg sudah sempit ini, feeling saya profesi ini akan ditinggalkan. Analog, dokter umum juga selalu layak jadi rujukan kok.

Kenyataannya, pekerjaan tata ruang itu relatif sedikit. Sebaliknya, malah saya lihat "potensi keahlian PWK" sebagai "development planner" cenderung lebih luas dan berkembang.

Profesi "perencana tata ruang" kalau di daerah paling cuma jadi Kasi Tata Ruang (tak banyak Dinas Tata Ruang) atau Kabid Fispra (tak harus PL pula). "Perencana Wilayah dan Kota" cakupannya lebih luas, cakupan berpikirnya ala Ka. Bappeda, Sekda.

Konsultan pun banyak yang menyusun RPJPD, RPJM, Renstra SKPD, Renja dst. Rencana pengembangan (komprehensif) kawasan. Juga Monev pembangunan, dst. Tidak melulu tata ruang. Mungkin alumni ITB, ITS memang bias ke tata-ruang. Tapi teman-teman Undip, UGM, IPB (pengembangan wilayah, pedesaan), dst, kayaknya lebih kopmprehensif/longgar mengartikan PWK.

Saya pikir profesi memang mengacu ke bidang (sarjana PWK), bukan ke produk (penyusun RTRW). Analog, profesi "sarjana ekonomi" bukan "sarjana feasibility study". Seorang SE bisa jadi perencana ekonomi, analis ekonomi, evaluator ekonomi, dst.

Kesimpulan saya, dudukkan profesi pada porsinya yang wajar (seperti Ir Sipil, SH, dr, SE, geolog, anthropolog, sosiolog, pendeta, jangan sbg Suparman/wati). Semua profesi ada "tujuan dan boundary"nya.

Bedakan "tanggung jawab kolektif profesi" dgn "tanggungjawab individu (pekerja) perencana" (yg terakhir ya sesuai TOR).

Memfasilitasi proses politik dgn Dewan adalah "pekerjaan Suparman" (ingat Century, GS BI, dst), juga koordinasi antar kementerian (kalau Presiden aja gak bisa) juga "pekerjaan Suparwati (nunun, alin, dst)". Tidak realistis sebagai pekerjaan Planner (anggota IAP). Kalau "fasilitator teknis, partisipasi masyarakat" dalam penyusunan rencana", okelah.

Kembali, "pemerintah dinilai plin-plan". Ya, risiko pemerintah selalu menghadapi "pro-con". Niat baik Obama dgn "jaminan kesehatan" juga diserang habis oleh dewan/senat pro kapital.

Posisi pemerintah, tak selalu harus jadi posisi Planner toh. Karena Pemerintah bisa kopmpromis untuk tujuan politik.
Planner bisa pro Pem, LSM, masyrakat, developer. Dasarnya harus kaidah "NSPK profesi" yg disepakati. Ada dokter, ada dukun (penyembuh tradisional), ada praktisi para-medis, kesmas, tapi IDI punya NSPK untuk menarik garis wilayah keprofesian dokter. Begitu juga profesi advokat, hakim, jaksa, sama-sama SH yg syah, tapi role-play nya beda.(Risfan Munir, alumni Teknik Planologi, ITB)

Peran Perencana di Era Demokrasi, Otonomi, Hukum

2011-02-11T00:16:00.000-08:00

Pada masa sekarang ini Planner harus pinter-pinter memilah masalah.

Apakah hambatan penyusunan dan pengesyahan itu:
(1) Masalah teknis merencana? - bantu daerah
(2) Soal anggaran? Bgm advokasi APBDnya, stimulan dekon/DAK nya
(3) Soal politis? Nah ini yang repot: konflik kepentingan tingkat lokal? (Antar instansi lokal? Antar sektor/kemeterian? Dgn rencana lebih tinggi?
(4) Soal ketidak-jelasan panduan? Peraturan? Kebijakan? Dst
(5) Adanya perubahan-perubahan strategi, emergency nasional, provinsi, lokal? Dst.

Merespons itu, organisasi profesi bisa menentukan arah kontribusinya. Dgn SWOT yang juga jelas, menentukan bisa membantu apa, siapa, dimana, seberapa besar.

Apakah dalam bentuk: sounding wacana, bantuan teknis, fasilitasi, promosi, dst.

Yang penting juga perlu hati-hati agar tidak "mengimpor masalah umum" (keruwetan politik dan kebijakan publik) yg jadi masalah nasional, menjadi seolah masalah spesifik Profesi, apalagi menganggapnya "kegagalan". Salam, Risfan Munir, Alumni Teknik Planologi ITB

Peran Perencana dalam Paradigma Desentralisasi, Demokratisasi dan Legalisasi

2011-02-11T00:13:00.003-08:00

Kembali ke soal "efektivitas RTR", saya berpikir bahwa dunia perencanaan TR ini sedang memasuki paradigma baru. Dulu produk RTR terpusat, dari DTKTD. Dan, ada jaminan anggaran investasi prasarana utama yg besar. RTR bisa diasumsikan langsung dilaksanakan oleh Cipta Karya dan Bina Marga (apalagi dulu transmigrasi juga masuk). Pelaksanaan komponen utama kota/wilayah bisa diarahkan darisitu.

Dunia berubah, dana pembangunan Pemerintah terbatas. RTR tidak otomatis bisa dilaksanakan oleh Pemerintah dengan pembabgunan prasarana utama. Pelaksanaan diserahkan ke aktor pembangunan lain. Pemerintah regulator saja. Untuk ini, kemajuan layak dicatat munculnya UUPR dan PP nya.

Sementara itu ada otonomi daerah. Penyusunan RTR pun tidak lagi oleh instansi spt DTKTD atau Bangda, tapi harus oleh daerah. Sehingga aspek kapasitas dan kemampuan daerah menentukan.

Ada tuntutan demokratisasi proses perencanaan. Dan, ini membawa konsekuensi dimana "rancangan Perencana" menjadi "input" saja. Karena yang memutuskan adalah "proses partisipasi masyarakat" dan "dialog Dewan dgn Eksekutif".

Implikasi bagi Pekerjaan Perencana. Kalau dulu konsultan misalnya, bersama bouwheer dan instansi terkait, bisa membahas "murni teknis", sehingga "tanggung-jawab ilmiah" jelas.

Sekarang, kejelasan "tanggung-jawab ilmiah" itu hanya bisa jelas di "tahap teknokratis", mungkin juga "tahap partisipatis" walau disini akomodasi juga tak bisa dihindarkan. Tapi pada tahap politis", penyepakatan antara "KDH dgn Dewan", antar instansi sektoral, antara "Pemda dgn Aktor besar", - mungkin terlalu berlebihan kalau dibebankan tgjwabnya pada kemampuan seorang atau sekelompok Planner. Baik soal kesepakatan substansi juga waktunya.

Ada yang optimis mengusulkan agar Planner jadi "fasilitator". Saya setuju sebagai fasilitator "tahap teknokratis" dan mungkin "tahap partisipatif". Itupun perlu jam terbang dan pelatihan khusus. Tapi kalau jadi fasilitator "tahap politis", saya kira yang mampu "menjamin hasil proses politis" di negeri ini cuma orang sekaliber "penghuni cipinang dan kelapa dua."

Pemerintah sendiri, kelihatannya agak kewalahan dengan proses pengesyahan RTRW yang waktunya sulit diprediksi, karena "proses politis" memang mestinya juga bukan pemerintah yg menentukan waktunya. Para aktor, investor, instansi sektoral mulai banyak teriak "proses pengesyahan Perda tata ruang kelamaan, membuat ketidak-pastian." Sehingga Pemerintah juga mulai menyusun Rencana Kawasan-kawasan nya sendiri (diluar RTRW reguler?) - spt saya pahami dari penyataan di Investor daily - karena proses pembangunan harus merespons kecepatan kebutuhan.

IMPLIKASI PROFESI:

Implikasi kpd Profesi Perencanaan (tata ruang). Kita memang sudah maju ke tahap paradigma "Politik Penataan Ruang", beyond paradigma "Teknik Penataan Ruang."

Menggunakan istilah "scaling up" dan "scaling deep".

Secara individu, Planolog tetap perlu menguatkan kemampuan teknis penataan ruang yang berkembang, dengan GIS dst, ketajaman analisis 3EL (ecology, economic, equality, liveability), plus penguasaan teknik sebagai "fasilitator, komunikator", stakeholders arranger (?), dst.
Tapi tahu dirilah, keputusan politik itu hanya "penghuni cipinang dan kelapa dua" yang bisa jamin.

Berprofesi seperti SE gitu loh, target pertumbuhan 6.5% tak tercapai gak apa-apa, buat analisisnya. Buat kesepakatan baru.

Gak usah "playing God" dgn obsesi menertibkan semua instansi pemerintah, menertibkan semua konglomerat, mau menertibkan jutaan PKL. Tapi tetap bisa memberi arahan keseimbangan 3EL secara dinamis. Ini yang susah (enak ngomongnya he he). Tapi memang harus terus dicari optimalisasinya.

Karena itu istilah "open-ended" dari Pak Manu, atau istilah "rencana sebagai sarana komunikasi" seperti kata Pak BSP layak dibahas terus.

Kata Jenderal McArthur kepada ahli strateginya:"Buatlah 3 alternatif strategi, (dgn itu) saya akan buat dan pakai yg ke-4." Keputusan memang kewenangan Pimpinan (politis)? [Risfan Munir, Alumni Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung]

Peran Perencana dalam Paradigma Desentralisasi, Demokratisasi dan Legalisasi

2011-02-11T00:13:00.001-08:00

Saya mencoba memahami (pandangan pak BSP) yang melihat perencanaan sebagai "proses komunikas" dan rencana sebagai kesepakatan yang dinamis.

Walaupun ada UUPR, PP15, UUPemerintahan Daerah, UULH, perlu disadari bahwa pemberlakuan hukum tetap lewat proses hukum. Tak bisa kita awam membaca pasal, profesional judgement pun, terus menghakimi. Ada proses pengadilan, praduga tak bersalah yg hasilnya bisa "menang atau kalah".

Dari "klipping" yg dikutip, tampaknya developer secara hukum tidak salah, karena mengikuti KDB (?) Perda RTR lama, sementara RTRW baru memang belum disyahkan (?).

Mencoba memahami rencana sebagai kesepakatan. Memang, secara politis tiap 5th ada pergantian KDH, dan DPRD yang kalau keduanya sepakat bisa mereview dan merevisi Rencana Jangka Panjang. UU Pemerintahan Daerah memberi otonomi luas.

Disamping itu, secara teknokratis, zaman sekarang ini Proyeksi apapun bisa meleset. Proyeksi ekonomi meset terus asumsi dan hasilnya. Akibatnya proyeksi kegiatan ekonomi kota juga sulit dipegang 100%, terutama perdagangan dan jasa di perkotaan, sulit diramal jenis dan sebarannya. Bagaimana pula memproyeksikan untuk 20-25 tahun. Maka pengertian "dinamis" ini mungkin juga menuntut kedinamisan "status hukum peruntukan lahan". Seperti dulu ada wacana Tarudin (tata ruang dinamis). Dari sisi teknokratis ini tampak masuk akal pandangan Pak BSP yang melihat "produk rencana" sebagai kesepakatan multi-stakeholders, bukan 2 kutub "pemerintah vs yg diperintah".

Saya sendiri melihat bahwa profesi atau kesarjanaan Planologi/PWK sebagai bidang wilayah dan kota sebagai bidang yang luas. Analog dengan Sarjana T Sipil, urusannya konstruksi, bukan "sarjana perancang jembatan". Sarjana Ekonomi, kan bukan "sarjana feasibility study".
Banyak aspek kota dan wilayah yang mesti dipikirkan, membuat RTRW hanya satu subbidang/kegiatan saja.

Lingkup bidang PWK bisa seluas lingkup kerja KaBappeda, Sekda, Deputy Regional, KaBina Program, Pengentasan Kemiskinan wilayah n kota, pembangunan daerah tertinggal, penanggulangan bencana wilayah, manajemen kerjasama antar daerah, dst.

Kembali ke topik. Ada hukum, ada pengadilan. Risikonya bisa menang/kalah. Planolog juga bisa kerja untuk Pemerintah, developer, kelompok masyarakat, yang ketiganya bisa saja beda orientasi, beda ideologi juga, sehingga beda "judgement". Seperti SH, ada yg sebagai jaksa, ada sbg pembela terdakwa, sbg saksi ahli. Boleh toh? Warga bisa dituduh melanggar, tapi pejabat/institusi juga bisa di-PTUN-kan.

Menurut saya ini fenomena-fenomena baru sbg konsekuensi masuk "arena hukum" di era demokrasi ini. Mungkin tak terbayang dalam praktek Orba dan melimpahnya dana untuk pembangunan oleh pemerintah waktu itu. [Risfan Munir, Alumni Teknik Planologi ITB]

Strategi Adaptasi Nelayan

2011-01-31T08:48:00.001-08:00

Perubahan cuaca ekstrem telah berdampak pada kehidupan nelayan di Tanah Air. Ratusan ribu nelayan tidak bisa melaut dan puluhan nelayan hilang terseret ombak.

Nelayan dari 26 kabupaten/ kota di 15 provinsi mengungkapkan dampak cuaca ekstrem dalam "Temu Akbar Nelayan 2011 dan Pertemuan Nasional IV Koalisi
Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara)", Kamis (27/1) di Jakarta (Kompas, Jumat, 28 Januari 2011)

Strategi Membantu

Mungkin perlu klasifikasi masalah. Untuk Daerah yang frekuensi bencananya tinggi mungkin perlu ditawarkan untuk pindah lokasi kalau mereka bersedia, dan dicarikAn lokasi yang aman. Atau persiapan alih profesi dengan memperkenalkan kegiatan ekonomi baru, non perikanan.

Sedang untuk yang potensi bencananya sedang, bisa dipelajari kegiatan ekonomi alternatif, kalau musim tak memungkinkan mereka melaut. Dan seterusnya.

Untuk itu kerjasama sektoral dan antar daerah sangat diperlukan, karena permasalahan Daerah dan kementerian Kelautan dan Perikanan semata. (Risfan Munir, planner)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Masalah Klasik Pengembangan Wilayah

2011-01-20T02:23:00.001-08:00

Kalau pendapat Planner, mungkin hampir 100% mendukung multi-growth-center di luar Jawa.

Saya ingat diawal saya belajar Pengembangan Wilayah beberapa dekade yang lalu. Masalah regional inequality, fenomena primate city, terutama disebabkan negara yg baru merdeka, atau baru membangun (LDC/DC) dihadapkan tuntutan pertumbuhan ekonomi cepat untuk ketidak-sejahteraan, atau malah belum sempat mikir itu. Maka pertumbuhan termudah adalah di sekitar ibukota (peninggalan kolonial). Dalam kasus indonesia, ya Jakarta.

Namun pola itu nampaknya menerus, karena kecenderungan "lomba cepat pertumbuhan" itu adalah kebutuhan yang tak ada habisnya. Sementara membangun prasarana di luar jakarta, luar jawa itu biayanya mahal. Dan, dampaknya terhadap penyebaran penduduk, terutama kegiatan ekonomi juga tidak otomatis. Ingat trans-Sumatera, malah meningkatkan akses ke Jakarta. Trans Sulawesi, kalimantan, di Papua, kita semua tahu investasi Pemerintah sangatlah besar. Plus, transmigrasi. Lalu NUDS yang diimplementasikan dengan IUIDP. Mayoritas Planner tahun 70an-awal 90an umumnya terlibat upaya-upaya penyebaran.

Entah kenapa, pertumbuhan masih bandel di sekitar Jakarta dan Jawa. Susah betul menumbuhkan pusat-pusat yang telah didorong secara optimal selama 4 dekade itu.

Setelah Reformasi, kita memasuki era rezim-rezim seumur jagung. Boro-boro mikir penyebaran pembangunan skala nasional. Tiap hari rezim 5 tahunan ini tentu dikejar perbaikan kinerja indikator makro ekonomi, GDP, angka kemiskinan, pengangguran. Sementara hutang untuk membangun prasarana skala besar sudah kian sulit didapat. BUMN sudah dijual terus buat nombok anggaran.

Baru rezim ini yang mencapai masa 5 tahun kedua. Saya pikir rezim pula yang mulai sempat berpikir tentang 6 koridor pengembangan wilayah. Yah, moderate lah, mulai dari yang paling potensial. Jadi jangan cuma melihat ide "greater Jakarta" sebagai satu-satunya konsep rezim ini. Ada juga 6 koridor.

Tapi kembali ke soal klasik Pengembangan Wilayah, rezim pemerintahan di negara kita normalnya memang 5 tahunan, dan secara politis siapapun orangnya akan dituntut untuk menjaga angka pertumbuhan ekonomi, besarnya cicilan hutang, besarnya subsidi. Politikus lawan menekankan itu tiap hari.

Kita tahu DPD posisinya lemah, sementara DPR kurang berorientasi daerah. Instansi Pusat, seperti diskusi kita cenderung "mempersulit" Daerah untuk betul-betul otonom. Padahal, harapannya Otonomi daerah akan mendorong daerah lebih berinisiatif. Tokoh-tokoh inovasi Daerah pun terjerat hukum (prosedur), setelah pak Ibnu dari Sleman, sekarang Gede W dari jembrana terjerat hukum. Kian takut orang daerah melakukan inovasi.

Dengan situasi seperti ini, tidak tertutup kemungkinan memang, kecenderungan lbh mengutamakan Jangka Pendek (drpd jk panjang), lebih memprioritaskan Pertumbuhan (drpd pemerataan); kemungkinan masih akan jadi tantangan pengembangan wilayah di masa depan.(Risfan Munir, alumni SPPK-ITB)

Powered by Telkomsel BlackBerry®

Small is Beautiful 1

2011-01-09T01:30:00.000-08:00

Dua hari yang lalu Kompas mengangkat soal kemiskinan ("Utang, Kurangi Makan, Bunuh Diri"), selain berita harian kontinyu soal korupsi, dan tentu soal pembangunan kota-kota (macet, banjir, dst).

Kalau dibaca dan dipikirkan, masalahnya memang terjadi gridlock, semua disebabkan oleh semua, sehingga yang terjadi adalah inertia, kemandegan.

Dalam keadaan seperti ini, grand strategy, program dengan judul-judul besar ternyata malah jadi masalah baru. Misalnya, anti korupsi via KPK malah jadi persoalan politik, gosip nasional tanpa jalan keluar. Dan, grand strategi lain untuk mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja via pertumbuhan ekonomi nasional, dst.

Bagaimana mengharap grand strategy berjalan saat para pejabat daerah takut disoroti dan dicecar dengan berbagai peraturan yang seolah bersaing. Sementara yang berteriak juga tidak paham betul soal substansi.

Small is Beautiful

Kondisi inersia ini mengingatkan akan buku "Small is Beautiful" tulisan EF Schumacher. Ide ini muncul tatkala organisasi raksasa macet. Jalan keluarnya justru mulai dari langkah-langkah perubahan kecil-kecil di unit-unit kecil. Keberhasilan, perbaikan, walau kecil ternyata membesarkan hati, menimbulkan semangat baru, setelah lama menghabiskan sumberdaya untuk debat soal "grand strategy" yang tepat.

Small is beautiful ini juga mengingatkan pada Kaizen (continuous process improvement) dalam manajemen ala Jepang. Langkah-langkah kecil (baby steps) yang tidak memberatkan pelakunya, juga tidak mengancam pihak lain, shg halangan dari diri dan resistensi pihak lain tidak muncul.

Perubahan, perbaikan kecil, misalnya efisien pemakaian kertas, pada unit-unit kerja kita, secara keseluruhan tentu jadi signifikan. Kurangi beban orang miskin dengan memfasilitasi "link" dengan donatur kecil tapi kolektif, dgn filantropis (CSR), tentu secara bertahap memberikan hasil besar.

Bayangkan jika inovasi ibu-ibu PKK Banjarsari mengolah sampah direplikasi ke desa/kel lain secara bertahap, berapa ribu ton volume sampah dikurangi; berapa ribu tenaga kerja bisa diserap. Berapa ha taman bisa diciptakan dan dibersihkan.

Begitu pula dalam pembenahan tata ruang. Bagaimana kalau pemahaman, pengendalian dimulai dari skala ruang terkecil, RW, desa/kel. Sosialisasikan NSPK dan kaidah pengendalian ke beberapa desa/kel, lalu ditularkan ke desa/kel lain. Sehingga tak harus menunggu strategi disepakati, peraturan disusun, persetujuan DAK, dst.

Melalui perubahan2 kecil tersebut, semua pihak jadi bisa dilibatkan, karena syaratnya mudah. Keberhasilan walau kecil akan menimbulkan kepercayaan diri. Pada saat itu baru Grand Strategy menemukan pijakannya. Small is beautiful. [Risfan Munir]

Small is Beautiful 2

2011-01-09T01:29:00.000-08:00

Small is Beautiful memang dilontarkan saat sistem besar tidak jalan karena terlilit masalah yang "semua soal disebabkan oleh semua soal" alias grid-lock. Sehingga sistem macet. Mungkin seperti kita alami alami sekarang. Tidak tahu mesti mulai dari mana.

Anggaran tak cukup krn tidak efisien. Mau program efisiensi juga perlu anggaran. Lingkungan mau ditertibkan dihadang alasan sosial-ekonomi, sementara untuk mengatasi soal ekonomi perlu penertiban, dst.

Solusi pilihan dari atas biasanya "grand strategy" yang komprehensif, multisektor, dengan visi besar, dst. Tapi yang terjadi (yang dialami Schumacher juga), justru inersia, kemandegan. Justru visi nya jadi perdebatan, langkah besarnya jadi wacana. Sementara semua unit organisasi jadi diam. Menunggu, menonton. Contohnya, misi membasmi korupsi, yang dimulai dengan judul besar, dibentuk lembaga nasional. Yang terjadi malah mandeg disitu, pimpinan KPK nya digugat, ada Gayus, dst. Perlawanan dari jaringan koruptor terjadi. Program jadi macet, semua warga menonton. Sementara korupsi kecil2 tetap jalan.

Padahal kalau tidak digembar-gemborkan sebagai pembasmian korupsi. Tapi dijadikan gerakan efisiensi di kantor masing-masing, pada skala kecil, tapi semua orang bisa terlibat (tak hanya menonton). Pasti penghematan akan terjadi.

Begitu pula penataan kota. Kalau hanya mengandalkan masterplan, program besar, smentara tiap warga tidak bisa terlibat, karena besar dan invisible. Misalnya kita sebagai warga kota, bisa apa terhadap implementasi masterplan. Lain kalau itu dijadikan kerja skala kecil. Rasanya bisalah tiap warga menata lingkungan (RT/RW) nya. Memilah sampah, melancarkan drainase, membuat rambu lalu-lintas, menata rute lalu-lintas, membersihkan tanah terlantar dan menghijaukannya, dst. Termasuk kepedulian terhadap MBR (masyarakat berpenghasilan rendah), memfasilitasi pertemuan antar usaha mikro dan dengan yang lebih besar.

Pengalaman saya mengembangkan ekonomi lokal di banyak kab/kota juga demikian. Saat grand-strategy hanya membuat banyak pihak menunggu. Maka langkah kecil seperti "to connect people", mempertemukan pemasok dgn produsen, produsen dgn pedagang, eksporter, juga dgn bank. Ternyata langkah-langkah kecil itu yang mampu melakukan terobosan, bahkan akhirnya banyak yang bisa ekspor. Sementara yang menunggu program nasional, nunggu penyepakan strategi, masih tetap menunggu dan mulai tenggelam dalam kritik nasional.

Tentu saja Small is Beautiful bukanlah pendekatan tunggal, setelah unit-unit kecil bisa gerak, optimisme tumbuh, terbentuk trust, maka kesepakatan akan grand strategy lebih mudah dicapai, dan unit-unit mau melaksanakannya. Dan, tentu urusan publik skala besar tetap dilakukan instansi atau organisasi yg ditunjuk.

Sekali lagi, pendekatan SiB ini senada dengan Kaizen (perbaikan berkelanjutan) dalam manufacturing ala Jepang. Mengutamakan perbaikan kecil, sehingga semua orang bisa terlibat, tp dilakukan tiap hari secara kontinu. [Risfan Munir, perencana wilayah dan kota]

Kompetensi Perencana Wilayah dan Kota

2010-12-26T01:59:00.000-08:00

Pada awal topik ini rekan BSP dan Ibnu Taufan menanggapi bahwa Planolog bisa "masuk" ke berbagai bidang karena kompetensinya dalam kajian n "perencanaan pengembangan" yang "komprehensif n multisektor". Saya termasuk yang setuju dalam hal ini. Mengapa?

Kalau saya perhatikan, alami, memang "ciri pandangan" Planolog umumnya adalah multi-perspektif. Pertimbangan Sosial-Ekonomi-Teknologi-Ekologi-Policy (SETEP) digunakan sekaligus dalam analisisnya. Jarang sekali profesi lain yang punya kebiasaan multi-perspektif seperti ini. Naluri dasar Sipil di engineeringnya, naluri Arsitek di desain mikronya, Naluri para Ekolog kebanyakan ekologi berbasis biologi, kimia (mikro system).

Kalau saya flashback ke masa kuliah, yang paling sulit dari belajar Planologi/PWK bukanlah land-suitability analysis, kuantitatif. Tapi yang bikin banyak mahasiswa "senewen" adalah memahami interaksi pertimbangan SETEP di atas. Umumnya mahasiswa frustrasi, merasa ngambang karena membiasakan berpikir multi-perspektif ini. Kadang merasa frustrasi karena seperti "ilmu berkelit" saja, argumen teknologi dipatahkan pertimbangan ekonomi, diserang dari sisi sosial/demografi merespons dengan ekologi, dst. Tapi, setelah mengalami dan dari pekerjaan/karier, kesuksesan teman-teman, maka saya yakin yang dulu sebagai "kesulitan terbesar" itu, saya pikir justru itu "core competence" dari Planolog.

Apa bedanya dengan studi pembangunan yang juga komprehensif? Menurut saya bedanya terletak pada kata "perencanaan pengembangan". Studi pembangunan adalah "studi", mereka komprehensif dalam analisis, tapi kurang di "perencanaan, rekomendasi". Kalau kita perhatikan dalam berbagai kasus, analisis mereka panjang, lalu Kesimpulan, tapi Rekomendasi atau Rencana Tindakan nya terbatas sekali. Mereka kuat di analisis, tapi memang tidak dididik khusus untuk "merencana".

Pada waktu sekolah (S1), Planolog di didik untuk akhirnya bermuara ke studio Site Planning, Urban Planning, Regional (n Rural) Planning, Infrastructure (Transport) Planning. Ini adalah pengelompokan berbasis luas area, menurut saya bukan batasan bidang terbatas "Tata Ruang". Menurut saya Tata Ruang adalah salah satu bidang dari Planning/Planolog, karena Pengembangan Kota, Wilayah tetaplah bidang yang multi-perspektif dan multi-product.

Tata Ruang itu satu produk, dan entry point untuk memasuki dunia Perencanaan Wilayah dan Kota yang luas. Ada yang menyanggah, "kalau bukan tata-ruang, lalu apa?" Jawab saya: datanglah ke Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bangda, atau ke Kementerian Perumahan (n Permukiman). Akan tampak jelas disana ada judul-judul Pengembangan Kota, Pengembangan Wilayah, Pengembangan Perumahan, Pengembanga Program, Dir Perencanaan - yang "sangat Planologi, sangat PWK", tapi tidak hanya bidang tata-ruang.

Kesimpulannya, bidang kerja Planolog/PWK masih begitu luas, banyak bidang, irisan-irisan bidang yang perlu diterjuni. Yang penting ialah "entry-point" supaya Planolog diterima masuk ke situ. Tata Ruang adalah salah satu entry-point strategis, karena dalam memasuki dunia profesi atau pemikiran kalau tanpa pijakan bidang teknis yang mantap bisa terombang-ambing. Dan, orang lain mengenal kita dari situ, walau tidak terbatas, atau membatasi profesi pada tata ruang semata.

(Bagaimana pun, daya tampungnya terbatas dibanding lulusan sekolah Planologi/PWK yang banyak jumlahnya)

Malcolm Goldwell, psikolog dari MIT, pencetus "multiple intelligence", dalam bukunya tentang "5 kecerdasan (yang dibutuhkan) masa depan", menyebut salah satunya ialah "kecerdasan multi-disiplin". Ini adalah milik Planolog, yang dulu dipelajari dengan susah payah

Kembali kapada respons rekan BSP, Ibnu Taufan di atas, dari segi pengembangan profesi, menurut saya Planolog harus seperti sarjana Teknik Industri. Ilmu yang di ITB munculnya belakangan ini, secara agresif dosen dan alumninya memainkannya beyond "ilmu asli"nya. Origin TI setahu saya terkait dengan sistem produksi (cabang ilmu Mesin), tentang lay-out (tata letak) peralatan pabrik, time-motion studies, OR (kita ADK), ekonomi teknik (produksi). Tapi oleh pelakunya (dosen, alumni) bidang profesinya diperluas ke bidang manajemen yang luas, hingga ke manajemen proyek, manajemen operasi (semua industri jasa, termasuk perbankan dan pemerintahan). Dengan cara pandang bahwa operation research (OR), manajemen, ekonomi-teknik bisa "dimainkan" secara luas, secara profesi TI mencakup bidang yang luas, dan diakui di perbankan, manajemen pembangunan/ pemerintahan, dst.

Menurut saya, dari segi sebaran alumni, profesi Planologi juga telah mengantarkan alumni atau profesionalnya menjelajahi bidang yang sangat luas. Banyak Planolog yang menempati posisi Eselon 1 pemerintahan selain di Tata Ruang seperti di Bappenas, Kem PDT, Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kemdagri, KLH, BP Daerah Perbatasan, Kemenperkim, KemBudPar, KemDag, KemKUKM, dst. Posisi puncak di Provinsi,kabupaten, kota. Sebagai direktor beberapa perusahaan properti, di lembaga/program berbagai donor. Posisi di swasta pada berbagai jalur bisnis. Mereka berhasil menjelajah karier ke berbagai bidang kerja itu, antara lain karena kesiapannya dalam pemikiran "multi-perpektif" dan "preskriptis" (solusi, saran, rencana).

Banyak sekali yang sukses. Hanya saja, terus terang dalam hati kecil, yang saya juga rasakan, ada obsesi ingin bekerja sebagai orang teknik, seperti "kapan aku kerja sebagai insinyur". Psikologis ini sering membuat kita kurang bangga dengan profesi di pekerjaan yang kita geluti. Kadang ada perasaan telah, keluar jalur, keluar dari profesi. Ini mungkin perasaan yang kita ciptakan sendiri dalam pikran. Seperti anekdot Jenderal berbintang 4, yang pulang kampung, oleh ibunya dia ditanya,"Nak, kapan kamu jadi Sersan?"

Lihatlah di sekitar kita, banyak Arsitek, Ir Sipil, TI, Geografer, Ekonom, dst yang mau jadi perencana wilayah dan kota. Dengan menyadari hal ini saya sendiri bisa obsesi jadi ahli yang "teknikal dan terfokus", karena memang umumnya di bidang apapun, setelah 5 tahun kerja disitu, seseorang akan mulai dituntut untuk bisa berpikir multi-perpektif.

Dalam hati kecil saya juga ingin seperti "Arsitek rumah tinggal" yang kerjanya "gambar, hitung, dapat anggaran" lalu jadilah rumah yang membanggakan kita. Tapi Planologi/PWK memang bidang Publik, yang harus melalui proses dan efektivitas manajemen publik (dan politik tentunya). Maka, Planolog harus berprofesi dengan sabar seperti ahli transportasi yang menyaksikan kemacetan tak segera tertangani secara komprehensif; seperti ahli keuangan yang melihat kebocoran menerus; ribuan ekonom yang bergelut dengan angka ekspor yg sulit naik; ribuan sosiolog dengan kemiskinan yang sulit turun; seperti ribuan ahli hukum yang menyaksikan korupsi dan kejahatan kerah putih merajalela, dst. Tidak bisa ngomel, karena masalah pengangguran dan kemiskinan perkotaan, shg slum area, PKL, rumah jadi toko akan ada terus; ketertinggalan perdesaan, eksploitasi lingkungan; konflik peruntukan lahan (antar individu, sektor, daerah); rusaknya prasarana karena anggaran tak cukup, backlog rumah, air bersih, etc; pertarungan antar sektor/urusan berebut anggaran - itu semua akan terjadi sepanjang umur dunia. Itulah situasi pekerjaan Planolog sebagai perencana di area publik. So, seperti arsitek publik, ahli transportasi, ekonom, sosiolog, lawyers hadapi area publik apa adanya.

Dengan pemahaman diatas, maka karya, produk, hasil kerja Planolog sebagian besar akan berupa: domumen rencana, policy paper, draft-draft peraturan, pedoman-pedoman, saran-saran solusi, feasibility studies, dst, baik disusun Planolog sendiri, maupun bersama profesi terkait.

Mengenai perluasan wilayah kerja Planolog. Apapun istilahnya memang mesti dilakukan "marketing", kalau mau survive dengan puluhan PT (anggota ASPI) yang menyelenggarakan Prodi PWK. Dulu pendahulu kita melebarkan sayap dari PU ke Kemdagri, Bappenas, ke daerah-daerah, dst. Sebagian adalah mengikuti Planolog yang pejabat senior yang di tempatkan di suatu instansi. Ini bisa jadi salah satu strategi perluasan langan kerja. Atau, Planolog yang atas usahanya, kawannya, famiinya masuk ke bidang ttt seperti realestate, appraiser, bisa juga jadi sarana "promosi" bahwa (ternyata ilmu PWK) efektif diterapkan disitu.

Tapi, tentu perlu juga strategi "marketing", langsung mempromosikan ilmu, teknik dan karya-karyanya untuk memasuki wilayah-wilayah kerja baru (frontier).

Caranya, antara lain sejak mahasiswa perliu banyak mengadakan diskusi, debat, menulis tentang PWK dikaitkan dengan isu aktual, dengan bidang-bidang tertentu. Misalnya: green, climate change, konflik pertanahan, pengembangan perbatasan, daerah tertinggal, maritim, liveable city, kemacetan, sampah, krisis air, lingkungan perumahan yang nyaman, konflik "hutan - tambang - daerah", metropolitan dev, KEK, pelabuhan dan wilayah, newtown development, superblok, pemberdayaan ekonomi lokal, peran Planner sebagai fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat, dst. Peran PWK dalam pengurangan kemiskinan, dalam mendorong ekspor daerah, dalam meningkatkan devisa pariwisata dan klaster UKM, dsb. Dengan begitu makin banyak dunia yang tahu kontribusi multi-perspektif dari PWK.

Sekali lagi, setuju dengan rekan BSP dan Ibnu, kian hari dengan kompleksitas masalah pembangunan wilayah, kota, desa, prasarana, bisnis umumnya - profesi yang core competence nya "multi-perspektif" dan preskriptif (solusi, rencana) ini akan selaludan kian dibutuhkan kontribusinya. Semoga.

Renungan (Pribadi) 51th Planologi ITB (2)

2010-10-10T21:51:00.000-07:00

MELIHAT KE DEPAN

Setelah merenung ke belakang, ada kebutuhan untuk melihat ke depan. Ini tentu menyangkut trend faktors SETEP (Sosial, Ekonomi, Tekno, Ekologi, Politik).

Sosial

Jumlah penduduk sekarang 238 juta, pertumbuhan masih cukup tingg. Arus migrasi ke kota besar masih trendy. Sementara dari luar Jawa ke Jawa untuk belajar dan mencari kerja di perusahaa. Dari perdesaan Jawa banyak yang harus jadi migran ke luar negeri.
Implikasinya ke depan beban kota-kota besar masih kian besar dengan masalah konflik, kemacetan dan kekumuhannya. Di sisi lain masalah buruh migran di luar negeri, terutama di negara tetangga juga frekuensinya meninggi. Naik menjadi masalah hubungan antar negara.
Masalah sosial dib sekitar proyek investasi pertambangan, industri, perkebunan juga masuknya investor skala besar ke KTI juga di beberapa titik memicu masalah sosial setempat. Sementara konflik dengan sebab lain juga terjadi di beberapa wilayah.
Hal-hal ini juga ada hubungan sebab akibatnya dengan pengembangan wilayah.

Ekonomi

Bicara ekonomi mau tak mau bicara aktornya. Ekonomi nasional saat ini sedang dalam kondisi prima. Indeks IHSG melamapaui 3500, niai ekspor naik, surat utang pemerintah diminati, dan arus investasi asing meningkat. Kalau melihat akumulasi kapital beberapa perusahaan swasta nasional terjadi kelipatan mencengangkan. Bahkan ada developer di Jabodetabek yang land bank nya mencapai puluhan ribu hektar.

Secara kewilayahan pemain modal besar ini juga sedang menujukan investasinya ke KTI. Baik dalam industri ekstraktif tambang, kehutanan, belakangan pertanian skala besar, pariwisata, dan mulai di perkotaan juga. Event yang menandai trend yang layak dicatat misalnya penyataan LIPPO group yang pada ultah ke 60 bisnisnya menyatakan bahwa masa depan ada di KTI.

Di perkotaan pemain swasta juga ekspansif, di beberapa kawasan industri juga. Namun kecenderungan saat ini tampaknya manufaktur masih dibayangi deindustrialisasi. Mungkin karena besarnya kendala manufaktur, ekses modal banyak disaluirkan ke sektor properti, khususnya perumahan dan perdagangan, termasuk pembangunan banyak newtowns dan supermal. Ini tentu agak menghawatirkan kalau oversupply bisa menjadi bomb waktu akibat gelembung harga tanah dst dan kredit macet. Sementara ekspor tak terdorong karenanya. Belum lagi dampaknya bagi sektor perdagangan/retail setempat, karena keuntungan pertokoan modern lebih disalurkan ke luar daerah.

Pada kutub lain, perkembangan ekonomi masyarakat umumnya, sektor UMKM, khususnya yang Kecil dan Mikro yang mencakup 95% lebih pelaku ekonomi, dan menyerap 95% an lapangan kerja juga. Pada kenyataannya mereka ini pada data lain juga mayoritas sektor informal. Terlepas dari soal definisi 90% lebih peaku ekonomi Indonesia masih sektor pegel, gurem dan pegel (pelaku golongan ekonomi lemah). Mereka ini dalam statistik disebut pelaku ekonomi, namun tampak visualnya bisa PKL, usaha rumahan, pengisi lahan tak bertuan, lahan marginal, bantaran kali, pinggiran pabrik, konstruksi, tambang, kebun, hutan. Sehingga lebih mudah dianggap sebagai pelanggar aturan, yang selayaknya diusir. Jadi secara statistik disanjung sebagai "katup penyelamat", tapi secara riil "diusir", sehingga tidak pernah memupuk kapital, karena setelah menabung sedikit, dipakai untuk menebus alat kerja akau mengganti yang dihancurkan.

Masalah kemiskinan yang besar dengan berbagai manifestasinya masih akan menjadi tantangan pokok dalam pembangunan di Indonesia ke depan.

Pada sektor pemerintah, pernyataan Menkeu bahwa anggaran terbatas, BUMN pun akan terus diprivatisasi. Maka meskipun secara kenyataan anggaran pembangunan masih jadi penggerak ekonomi. Namun instrumen kebijakan fiskal mungkin bukan alat ampuh lagi untuk merubah pola, karena sebagian sudah dialokasikan sebagai DAU, anggaran rutin/aparatur, cicilan utang dan bunga, sedang DAK sifatnya sektoral.

Pola pembangunan regional dengan demikian akan lebih dpengaruhi oleh pola minat investasi swasta nasional dan asing. Sehing nantinya perlu dilihat juga pengaruh pemerintah dalam "menjaga keseimbangan kepentingan pertumbuhan ekonomi, fasilitasi investasi (swasta), dan partisipasi masyarakat".

Peran pemerintah sebagai regulator serta pengeturan, pembinaan dan pengawasan menjadi andalan daripada sebagai investor (prasarana). Dengan keterbatasan anggaran ini maka mesti sangat pandai dan jeli memilih titik-titikb "akupuntur" intervensi dan obyek pengaturan yang tepat. Di satu sisi, kalau dianggap menyulitkan swasta akan mendapat komplin, sementara kalau terlalu menekan dan menyudutkan usaha kecil, mikro akan mendapatkan "perlawanan" secara politik. Dan dengan populasi yang besar, maka usaha kecil, mikro berarti pula konstituen penyumbang suara yang perlu direbut hatinya.

Teknologi

Teknologi baru terutama bidang ICT (information, communication technologi) dan aplikasinya dalam mempererat komunikasi lintas jarak/ruang dan waktu tak bisa tidak akan mempengaruhi pola pengambilan keputusan bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya. Setiap kejadian, keputusan di satu tempat, dalam hitungan detik sudah ditangkap oleh orang di daerah lain, bahkan secara internasional. Ini berkah, tapi juga bisa jadi maslah baru pada sisi lain.

Banyak warga tinggal terpencil melihat "indahnya ibukota" dari televisi, sehingga pengharapannya meningkat, sementara lingkungan tidak mendukung, maka kekecewaan, rasa diperlakukan tidak-adil meningkat. Juga konflik antar kelompok dengan kelompok lain, atau dengan aparat, bisa memicu keresahan nasional, salah-salah diikuti kejadian serupa di tempat lain.

Sedang teknologi GIS membawa manfaat bagi akurasi perencanaan. Simulasi untuk antisipasi berbagai skenario bisa dilakukan. Serta penyebarannya secara nasional untuk saling sharing juga dapat dilakukan cepat. Ini akan sangat membantu efektivitas kerja perencana.

Di sisi lain, karena penguasaan ICT ini tidak merata, bagi yang mampu vs yang tak mampu, maka kesenjangan informasi juga jadi masalah baru. Penguasaan data ekonomi, sumber daya daerah yang timpang juga membuat yang kuat makin cepat meninggalkan yang lemah. Ini menjadi tantangan baru bagi kaum profesi untuk mengurangi kesenjangan informasi dengan aplikasi ICT yang lebih terjangkau, dan kemauan untuk berbagi informasi.

Ekologi

Masalah ekologi atau lingkungan hidup kian terasa dengan gejala climate change yang kian menunjukkan gejalanya. Pola musim hujan atau kemarau yang berkepanjangan kian menyulitkan kehidupan petani. Sulit menentukan kapan musim tanam yang tepat, dan tentu mempengaruhi stok bahan pangan, produksi untuk ekspor. Sehingga mempengaruhi pula pendapatan petani, harga pangan dan produk pertanian lainnya. Walhasil mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Kekeringan panjang sempat mengurangi sediaan air di waduk-waduk. Di beberapa daerah telah jadi salah satu sebab kurangnya pasokan listrik, sehingga proses produksi dan pembangunan cukup terganggu.

Pada sisi lain masalah lingkungan yang diakibatkan pembukaan hutan untuk perkebunan (sawit, dst), pertambangan, pertanian rakyat, telah menjadi masalah lingkungan yang dampaknya muncul secara nnyata seperti bencana alam Wasior yang baru terjadi.
Masalah lingkungan sekitar perkotaan atau permukiman, terutama kota besar yang berpenduduk padat juga kian akut, tanpa ada solusi yang significant dan applicable.

Kalau kecenderungan yang ada tidak bisa diubah, maka masalah ekologi di perkotaan dan di wilayah rawan akan semakin manjadi-jadi, sehingga kian sulit diatasi atau dikendalikan.

Politik

Dalam bidang politik, demam reformasi nampaknya belum menunjukkan segera mereda. Proses demokrasi formal yang memilih anggota legislatif (partai) dan pemimpin (nasional, daerah) ternyata juga tidak serta merta menghasilkan pemimpin yang didukung penuh dan efektif bekerja. Kericuhan, protes berkepanjangan, jegal-menjegal terjadi terus dimana-mana.

Misi memberantas korupsi juga telah menjadi ajang saling tuduh, cara untuk menggembosi lawan politik. Dan, tren yang memprihatinkan mengarah kepada tuduhan atau 'ketidak percayaan pada legitimasi lembaga' negara. Juga mempertanyakan aturan perundangan yang ada. Ini sungguh memprihatinkan, karena menghambat kerja lembaga pemerintah, disamping menyebarkan situasi saling tidak percaya.

Pola pemilihan umum yang mengandalkan cara-cara iklan berbiaya tinggi, mau tak mau membuat politik dicirikan kerjasama dengan pemodal. Kalau tidak dalam bentuk sponsor (hutang budi), juga pemodalnya sendiri terjun dalam poitik. Ini mau tak mau mengundang pertanyaan akan netralitas pilitikus dalam kebijakan ekonomi yang menyangkut kepentingan kaum padat modal.

Dalam situasi seperti ini, planning yang masih kuat mengandalkan instrumen "regulasi, law enforcement" dalam implementasi rencananya, menghadapi tantangan situasi politik yang sulit. Rencana yang selama ini diyakini bisa terlaksana dalam bentuk peraturan, jika ada konflik kepentingan, bisa-bisa aturan dan justifikasi rencana itu yang dipertanyakan.

Situasi SETEP itulah sementara ini yang melintas dalam pikiran saya dalam suasana setengah abad Planologi atau PWK di Indonesia ini.

Banyak tantangan, tentu banyak pula peluang yang terbuka untuk profesi perencanaan wilayah dan kota yang komprehensif lingkupnya.

SIMPULAN
Dari segi aktor, Perencanaan di masa depan, tak bisa tidak saya pikir perlu mempertimbangkan trologi "pemerintah - swasta - masyarakat" dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya.
Tak bisa lagi Perencana menyusun dengan asumsi instansi-instansi tertentu yang akan melaksanakannya.
Kenyataannya banyak swasta yang membangun realestat, newtown, kawasan industri, wisata dan lainnya.

Potensi masyarakat dalam pembangunan lingkungannya sendiri juga tidak bisa diabaikan. Selain karena pemerintah daerah tidak punya anggaran, partisipasi masyarakat akan menjadi wahana pemberdayaan.

Otonomi daerah boleh jadi pada dekade mandatang semakin dirasakan kenyataannya. Urusan-urusan pembangunan dan pelayanan publik semakin nyata ada pada pemerintah daerah. Untuk itu penguatan kapasitas dan kapabilitas Pemda dalam perencanaan dan manajemen pembangunan lebih lengkap menjadi semakin diperlukan.

Hal yang perlu dicermati adalah realita Pemda yang punya otonomi tetapi kapasitasnya relatif terbatas, kadang bertemu dengan pemodal yang kapasitas pendanaan dan kapabilitas manajemennya jauh melebihi Pemda, punya jaringan nasional bahkan internasional. Sementara kerjasama antar daerah juga masih sulit dilakukan. Dalam situasi ini peran Pemda sebagai regulator, fasilitator yang melindungi kepentingan publik menjadi tantangan besar.

Pada sisi lain, masyarakat, warga tetap butuh pelayanan, dukungan, fasilitasi, baik untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan lainnya. Sementara kemampuan anggaran Pemda terbatas. Kekecewaan masyarakat tentu tidak dapat dibiarkan.
Karena kemampuan Pemda (terutama anggaran) memang terbatas, maka perubahan sikap dan strategi perlu dilakukan.

Selama ini Pemda atau pemerintah umumnya berasumsi bahwa sumber daya di tangannya, dan masyarakat dianggap cuma bisa minta, sehingga juga diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek. Sehingga mudah diperintah, diatur, dilarang, digusur. Dengan kenyataan yang ada, akan dibituhkan sikap bahwa masyarakat (sebagian besar) punya kemampuan, hanya perlu difasilitasi, diizinkan (bukan malah dimintai surat, biaya, bahkan digusur) atau diberi stimulan dan diberdayakan agar mandiri. Peran inisiatif swadaya masyarakat sangat dibutuhkan, sayangnya kehadirannya masih terbatas dan sporadis.

Hal yang menarik dicatat ialah trend tumbuhnya kegiatan CSR sebagai cermin adanya agenda dari korporasi yang melakukan kegiatan membantu pembangunan masyarakat atau komunitas tertentu. Ini potensial untuk dipadukan dengan program pemerintah dan Pemda serta potensi swadaya masyarakat. Kalau bisa difasilitasi bisa menjadi potensi bagi pembangunan daerah.

Akan menjadi tantangan dalam perencanaan di masa depan dengan memadukan ketiga sumber daya "swasta - Pemda - masyarakat". Dan, kepentingan ketiganya bisa diakomodir. Karena selama ini, kenyataannya, kian lebih banyak pembangunan ekonomi dan fisik dilakukan swasta. Sedang masyarakat mencari solusi sendiri dengan membuka usaha mikro, kecil dan mengembangkan permukiman sporadis. Sementara Pemda tampak tak kuasa mengendalikannya karena menata diri dan memperbaiki prasarana yang rusak saja mesih kesulitan, belum lagi soal ekses Pilkada. Ini adalah salah satu tantangan riil bagi para perencana.[Risfan Munir]

Renungan (Pribadi) 51th Planologi (1)

2010-10-10T21:46:00.000-07:00

Menjelang 51th Planologi ITB (PWK-ITB) saya mengalami kemacetan kota Jakarta, membaca bencana alam Wasior, melihat kota yang acak dengan perkampungan padat, PKL cermin angka kemiskinan masih tinggi, dominanya sektor informal, karena kurangnya pekerjaan formal, dst. Apa hubungan kekacauan dan bencana dengan peran saya sebagai sarjana perencana wilayah dan kota (PWK)?

Dengan pikiran sederhana, peran sarjana PWK adalah merencana, lalu siapa yang melaksanakan rencana? Pemerintah. Namun beberapa waktu lalu saya baca berita Menkeu mengatakan bahwa pemerintah tak punya cukup anggaran untuk bangun infrastruktur. Diharapkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur (utama). Dengan kata lain dalam pembangunan kota dan wilayah, anggaran pemerintah juga terbatas.

Pada sisi lain saya melihat pembangunan newtown di wilayah Jabiodetabek, Surabaya, Makassar kian intensif. Para swasta justru kian mampu dan ekstensif membangun kota. Urban renewal pun banyak mereka lakukan, dengan menyulap kawasan "tak terencana" (atau terencana tapi tak terwujud) menjadi newtown in town, superblock, dst. Jadi, secara fisik sesungguhnya perencanaan kota bisa diwujudkan, bukan visi gambar semata. Sudah banyak kota diwujudkan sebagai implementasi rencana kota.

Seorang teman berkomentar, kalau untuk private bisa. Itu untuk masyarakat yang mampu beli rumah, kantor, belanja. Sementara tugas PWK adalah menyangkut publik, masyarakat kebanyakan yang kemampuannya terbatas. Lah, susah dong? Waktu belajar lingkungan visual dulu saya kok tidak belajar tentang indahnya "kampung kumuh"?

Tapi intinya ada pemahaman bersama bahwa PWK memposisikan diri di sisi publik. Tetapi apakah sikap dan peralatan keilmuan saya sebagai sarjana PWK begitu? Kalau dikaitkan dengan realita penyataan Menkeu bahwa negara tak punya anggaran untuk bangun infrastruktur utama. Lalu sebagai perencana kota saya mesti rekomendasikan apa? Gambar jaringan, hitung kebutuhan anggaran, terus sedih karena pasti pemerintah 5an daerah tak mampu melaksanakannya?

Pertanyaan berikutnya: perlukah keilmuan PWK juga masuk ke area implementasi, yang tentu (karena kata Menkeu pemerintah tak punya anggaran cukup) akan menyangkut partsipasi masyarakat dan swasta (kecil sd besar). Konsekuensinya "ilmu teknik" PWK ini akan "tercemari" dengan ilmu-ilmu sosial, kemasyarakatan (yang dulu tampak remeh), dan ilmu-ilmu keuangan, peran swasta (yang dulu nampak najis).

Sejenak membayangkan masa lalu, tahun 1959 kira-kira adalah era Marshal Plan, era rehabilitasi dunia pasca PD-II, dimana ada bantuan besar untuk membangun infrastruktur dan permukiman bagi dunia ketiga. Lalu dilanjutkan dengan era Orba, yang mana pemerintah punya anggaran tak terbatas (dari Bank, oil boom, dll) sehingga peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan permukiman untuk mewujudkan rencana PWK sangat besar. Tapi dengan pernyataan Menkeu di atas, era itu telah berlalu.

Renungan saya, kalau era pembangunan yang didukung dana Marshall Plan dan anggaran ditopang Oil Boom itu saja hasilnya adalah masih ribuan atau jutaan hektar "kawasan kumuh", lalu apa yang bisa diwujudkan perencanaan wilayah dan kota di era anggaran terbatas ini.

Nampaknya pilihan PWK mesti dipilih diantara dua Polar: merencana kota indah bersama Developer padat modal (sehingga ilmu desain kota bisa dipuaskan), atau terjun menjadi barefoot planner (sehingga merencana bersama kelompok tak mampu, sambil memberdayakan mereka, sehingga puas apa yang direncana bisa dilaksanakan). Tentu ada the third way, pilihan di tengah, merencana saja untuk instansi pusat atau daerah, lalu lupakan, atau berharap-harap.
Pilihan ketiga tersebut bisa positif kalau diikuti dengan advokasi, pengawalan rencana dengan perjuangan melengkapi aturan yang ada, memenangkan prioritas anggaran. Caranya bisa lobi antar instansi, mengerahkan demo, dst. Tapi apakah PWK itu sebuah gerakan? Ilmu tetaplah ilmu.

Tentu saja instrumen pelaksanaan rencana kota dan wilayah bukan cuma investasi pemerintah, ada instrumen police power (aturan, larangan), juga instrumen insentif/disinsentif. Tapi membuat larangan untuk pelanggaran massal PKL, rumah tumbuh spontan di tengah laut kemiskinan adalah seperti "menyapu daun kering dibawah pohon besar", pagi disapu, sore berserakan lagi. Kalau terlalu galak, aparatnya dikroyok. Kalau terjadi insiden, pejabat bisa dicopot. Jutaan massa miskin selalu siap mebanjiri kota.

Secara pribadi, saya tidak bisa mengusulkan solusi. Tapi karena tak ingin jadi korban "frustrasi" karena ketidak-berdayaan yang disebabkan oleh "ilmu merencana yang pelaksanaannya diluar pengetahuan". Maka ya saya pelajari public policy, pengembangan ekonomi lokal & regional, manajemen pelayanan publik dan urban management, perencanaan bersama masyarakat dan sejenisnya. Kalau toh rencana komprehensif (masterplan) sulit terwujud, setidaknya bisa kontribusi di pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, di perbaikan manajemen pelayanannya, public policy dan regulasinya.

Kesimpulan pribadi saya, seperti kata orang "koordinasi itu mudah dikatakan, sulit diwujudkan". Mempelajari hal yang komprehensif, sinergis, multisektor, metadisiplin itu sulit. Lebih sulit lagi menperjuangkan, meyakinkan mayoritas orang yang sekolah dan kerjanya di sektor/ilmu tertentu. Ilmu komprehensif seperti "hollowgram", pada titik/moment yang tepat saja dia tampak, pada moment lain dia invisible. Dari pengalaman juga, kesimpulan saya orang lebih mudah menerima apa-apa yang focused, konkrit, visible. Lebih spesifik lagi, yang ada nomenklatur anggarannya. Sehingga wajar kalau pada kenyataannya planolog sendiri (yang ngaku komprehensif, multisektor) juga ambil spesialisasi (bias) sesuai tempat kerja dan pengalaman profesi masing-masing. Dan, wajar kalau di lapangan terbentuk ragam planolog yang berspesialisasi sesuai tempat kerja dan pengalamannya dalam interaksi aspek fisik, lingkungan, teknoilogi, ekonomi, kemasyarakatan, manajemen, kebijakan publik, dst.

Tapi mungkin inilah profesi yang berkaitan dengan area publik. Seperti visi daerah, "gemah ripah repeh rapih" (baldatun toyyibatun wa robbun ghofur). Niat memakmurkan dan melestarikan semua secara komprehensif. Tapi kadang saya berpikir, bisa menanam satu pohon, memberi makan satu orang lapar, sementara cukup, asal dilakukan secara berkelanjutan. Paling tidak untuk melegakan diri bahwa dengan PWK saya bisa berbuat sesuatu untuk warga kota dan wilayah.[Risfan Munir]

Pertanahan: Hernando de Soto

2010-06-18T00:32:00.000-07:00

Menyangkut "public policy", termasuk perencanaan wilayah dan kota, yang mesti dihindari memang "pukul rata" (gebyah uyah). Begitu pula dalam membahas peran Hernando de Soto dalam formalisasi modal/aset kaum lemah (sektor informal).

Program pendaftaran/ sertifikasi (murah, masal) seperti PAP atau Larasita untuk komunitas2 yang memang membutuhkan memang perlu. Untuk memperjelas batasan hak milik, mengurangi risiko konflik. Bisa diagunkan untuk dapat cash/modal kerja yang dibutuhkan. Kalau ada pihak lain yang mengakuisisi memudahkan pemilik menerima ganti rugi secara wajar.

Kelemahannya, kontrol komunitas jadi berkurang, tiap individu bisa dibujuk pihak lain untuk melepaskan kepemilikan tanahnya. Tapi komunitas sendiri juga bisa punya kelemahan kalau feodalistik, nasib kelompok ditentukan satu-dua godfather saja, yang tidak adil lagi.

Tentang de Soto, saya melihatnya bahwa pada masanya (dulu) memang dia yang memperkenalkan "fenomena informal" (kaum miskin) kepada kelompok "kanan" atau pihak yang konvensional (pemerintah, perbankan) yang dalam policy nya cenderung tak peduli "yang informal" atau menganggap kaum miskin sebagai persoalan saja. Bahwa kaum miskin itu bukan tak punya apa-apa, mereka juga punya kapital/aset tapi informal. Sehingga program untuk meng-include kan mereka ya lewat formalisasi aset mereka. Omongan dia didengar karena dia juga dari sisi "kanan".

Tapi sekarang pemerintah dan perbankan sudah mulai banyak aware dengan potensi kaum "informal". Perbankan sudah punya linkage dengan BPR, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam dst. Di sektor riil kemitraan-kemitraan UB - UMKM juga banyak berkembang. Sehingga pilihan banyak. Oleh karena itu saran de Soto soal sertifikasi sudah saatnya jadi salah satu pilihan saja dari banyak pilihan. Bukan satu-satunya 'resep'. Kalau menempatkannya begitu mungkin jadi resep yang wajar.

Kenyataannya masalah colateral untuk kredit, atau syarat "berbadan hukum" itu masih jadi syarat prinsip menurut peraturan BI ataupun Pemerintah (Keppres 80 ttg procurement) Kadang lembaga swadaya kampung tak bisa mengerjakan program perbaikan fisik di lingkungannya, karena harus tender dan berberbadan hukum. Ini kan bukan saran de Soto, tapi pemerintah sendiri (yang pukul rata).
Mudah-mudahan ikut meningkatkan khasanah diskusi perencanaan wilayah dan kota yang lebih luas. [Risfan Munir]

Pengembangan Pariwisata Lesson Learned dari Vietnam

2010-06-08T21:19:00.000-07:00

Perencanaan wilayah dan kota bisa mengambil fokus pada perencanaan pariwisata. Pengembangan pariwisata bisa jadi pintu pembuka bagi pengembangan sektor lain di wilayah dan kota.

Sebagai contoh Vietnam menggenjot pengembangan ekonomi, juga wilayah dan kotanya antara lain dengan menarik wisatawan asing lebih banyak. Diharapkan jumlah wisatawan meningkat 50 persen dibanding tahun lalu.

Menurut Kementerian Statistik sampai bulan Mei tahun ini, tercatat 2,2 juta wisatawan asing. Naik 37 persen dibanding tahun lalu. (Sumber: VEN)
Wisatawan tersebut terutama dari China daratan, Australia, Korea Selatan, Taiwan, Perancis, USA, Thailand, Malaysia dan ASEAN lainnya.

Untuk menggenjot wisatawan asing tersebut Pemerintah Viet Nam bekerja sama dengan pemerintah beberapa provinsinya dalam melakukan promosi.

Momentum penting yang dimanfaatkan tahun ini a.l. Ialah: peringatan 35th of Liberation of South Vietnam atau National Reunification Day; ulang tahun founding father-nya, President Ho Chi Minh ke 120; lalu Sen (Lotus) Village Festival. Di tingkat provinsi ada Vietnam Ethnic Culture Week di Provinsi Thai Ngyen.

Banyak perusahaan jasa wisata, biro perjalanan memberikan paket diskon. Provinsi Khanh Hoa Tengah memberikan diskon untuk akomodasi, hiburan dan tiket penerbangan hingga 30-50 persen, sementara Kota Da Nang memberikan diskon 5-25 persen untuk bulan Agustus dan September. Ini sekedar contoh kerjasama yang sinkron.

Promosi pariwisata juga dilakukan secara ofensif ke negara asal tourist. Karena target utamanya China yang diharapkan menarik setidaknya satu juta foreign tourists dari Sang Naga.

Untuk itu Vietnam Airlines sebagai flag carrier membuka rute langsung dari Hanoi dan Saigon (HCMC) ke Shanghai. Promosi pariwisata juga digelar di Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou dan Sichuan tahun lalu. Hasilnya cukup significant ditunjukkan dengan antusiasme tak kurang dari 100 biro perjalanan dan penyelenggara paket wisata. Mereka bahkan merencanakan membuka rute penerbangan langsung ke Vietnam.

Fakta dan pengalaman tersebut menunjukkan, bahwa dengan obyek dan atraksi pariwisata yang sebetulnya terbatas, tapi dengan perencanaan pariwisata yang baik, kerjasama Pusat dan daerah yang optimal, terutama dengan fokus dan tema yang jelas, maka hasilnya significant. Padahal cukup banyak, misalnya penguasaan bahasa asing (English) operator pariwisatanya sangat terbatas.

Hal penting yang lain untuk Vietnam, dia berhasil me-REFRAME kenangan Masa Perang yang sesungguhnya "memilukan" menjadi misteri daya tarik tersendiri. Obyek wisata Cu Chi tunnels dan the War Remnant Museum membuktikan hal ini. Dan, satu hal lagi Vietnam juga menunjukkan citra yang "ramah" kepada wisatawan, padahal orang asing tahu ideologi politik negara itu. Nuansa keramahan dan iklim usaha yang welcome lebih terasa, daripada nuansa kekuasaan, propaganda, dst.

Mengenal Vietnam saat ini nuansanya seperti Indonesia di era 70an, atau awal 80an, ketika semua berpadu dalam suasana semangat "pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja". Pengembangan wilayah dan kota di tanah air mungkin perlu melihat potensi pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah. [Risfan Munir, alumni ITB]

Air Asia dan Pengembangan Pariwisata

2010-06-05T20:31:00.000-07:00

Penerbangan Air-Asia dan penerbangan budget lainnya harus diakui besar peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan daerah pariwisata di ASEAN dan East Asia. Perencanaan pariwisata perlu memperhitungkannya, karena nampak sekali meningkatnya wisatawan antar negara ASEAN atau East Asia, wilayah jelajah Air Asia.

Dengan tiket murah, terutama bagi yang merencanakan perjalanan jauh hari, memesan via internet. Trend ini juga secara tidak langsung meningkatkan wisatawan usia muda, mahasiswa, karena mereka yang paling banyak menggunakan internet. Ini dampak positifnya bagi hubungan antar negara ASEAN dan East Asia juga akan baik di kemudian hari. Saling berkunjung dan saling mengenal budaya masing-masing tentunya akan memudahkan mereka bekerja sama kalau sudah bekerja nanti. Apalagi kalau biaya transportasi murah mendorong mereka untuk belajar dan kuliah di negara tetangganya.

Bagi pedagang, businessmen, operator jasa pariwisata tentunya inovasi Air Asia ini juga menjadi katalisator hubungan perdagangan dan kerjasama bisnis antar negatra yang makin intensif.

Perencanaan wilayah dan kota juga akan dibukakan cakrawala berfikirnya untuk regional ASEAN dan Asia Timur. Banyak perencana kota dari Singapura yang melalui real estate & property business nya telah merencana beberapa kota di region ASEAN dan East Asia. Ini tentunya tantangan bagi perencana wilayah dan kota dari Indonesia untuk berkiprah di kawasan ASEAN dan East Asia juga. Sejauh ini urban designer Ridwan Kamil dari Urbane Indonesia Bandung yang telah berkiprah di kawasan ini. [Risfan Munir, alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB]

Perencanaan Pariwisata - ACFTA, Vietnam

2010-06-02T22:27:00.000-07:00

Perencanaan wilayah dan kota terkait perencanaan pariwisata dapat dirasakan dengan berwisata. Ini adalah cara praktis belajar perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan pariwisata (tourism planning) secara "gembira, asyik dan menyenangkan" (GASING, istilah fisikawan, pencetak juara Olimpiade Sains, Prof. Yohanes Surya).

Pengalaman melihat kemajuan pengembangan pariwisata Saigon atau Ho Chi Minh city (HCMC), kota ini lebih mudah dibandingkan dengan Medan. Airport Tan Son Nhat juga serupa dengan airport Sultan Hasanuddin Makassar atau airport internasional Padang, Sumatera Barat.

Angkutan dalam kota ada angkutan kota, ojek, taxi. Taxi yang populasinya banyak kelihatannya Vinasun, dengan kedaraan merk Vios dan Innova. Para sopir taxinya umumnya berbaju putih, celana panjang hitam. Mengingatkan pada pakaian orang keturunan China di tahun 60an. Pengendara sepeda motor banyak sekali, sepertinya lebih mendominasi lalu lintas kota. Karena kendaraan roda empat pribadi jumlahnya tidak dominan. Secara sepintas jalan kota lebih bersih daripada jalanan di kota-kota di Indonesia pada umumnya. Mungkin karena pengelolaan sampah yang lebih baik, atau masyarakatnya juga lebih disiplin. Karena mereka sangat sadar akan peran pengembangan pariwisata, sebagai andalan ekonomi nasionalnya.

Tadinya tak terbayangkan akan menginap di hotel seperti apa dengan paket tour AirAsia, walau sudah melihat fotonya. Maklum di pikiran saya pelayanan di kota negara komunis ini belum terbayang seperti apa. Namun ternyata hotel Metropole HCMC memang comfortable tak jauh beda dengan kondisi hotel bintang empat umumnya. Dengan pemanas air minum, TV channel internasional, internet cable dan perlengkapan lainnya.
Mungkin salah satu faktor penting dalam perwujudan penyatuan ekonomi dan persahabatan ASEAN yang riil adalah adanya penerbangan budget seperti AirAsia ini. Selain juga kebijakan bebas visa antar negara Asean (termasuk ke Hongkong) dan bebas fiscal dari pemerintah RI.

Salah satu atraksi yang ditonjolkan Vietnam adalah Cu Chi Tunnels (baca: Ku Ci), terowongan pertahanan pasukan gerilyawan Vietnam. Ini bisa dikatakan lambang kebanggaan kepahlawan mereka yang mengusir pasukan Adikuasa yang bersenjata modern. Taktik gerilya yang dilancarkan di desa Cu Chi (dekat Airport Ton San) berhasil karena kegigihan mereka yang didukung warga desa. Terowongan sempit yang bersusun tiga, dan panjang berliku ini sungguh menggambarkan ketahanan gerilyawan yang hidup bertahun-tahun dalam lubang sempit, gelap, lembab dan sulit mendapatkan oksigin. Teknologi jebakan tradisional hingga ranjau darat anti tank yang mereka buat di desa ini sungguh menggambangkan keunggulan teknologi tepat guna atas teknologi modern yang tergantung pasokan bahan bakar, onderdil (components) yang sering jadi kendala. Ini jadi perlambang bahwa menghadapi serangan banyak teknologi maju yang membuat suatu bangsa bergantung, teknologi tepat guna yang sederhana, namun berbasis pada keunggulan lokal, sehingga bisa melibatkan banyak partisipasi masyarakat.

Lingkungan wisata Cu Chi Tunnels ini berupa hutan dekat sungai Saigon, yang dipelihara. Rute dimulai dari pelataran parkir, kemudian loket, lalu mengikuti jalan setapak dalam hutan yang melingkar. Di tengah hutan kecil itu ada gubug-gubug seperti 'tenda' komando militer tempat wisatawan diberi 'ceramah' tentang sejarah dan peta situasi desa gerilyawan lengkap dengan maket terowonga-terowongannya. Setelah diberi penjelasan oleh tour guide, lalu diputar video yang dibuat tahun 1967 tentang perjuangan desa Cu Chi. Kisahnya mulai dari ketenangan dan kenyamanan hidup warga, yang bertani dan anak-anaknya bersekolah, lalu datang musuh yang membombardir desa mereka dan menyerang dengan tank dan senjata perusak lainnya. Waarga akhirnya melawan dengan cara bergerilya menggunakan terowongan-terowongan tersebut dalam taktik "hit & run". Termasuk para 'lasykar wanita' nya.

Setelah menyaksikan film dokumenter yang memberikan kerangka sejarah dan peristiwa tersebut wisatawan diajak melihat lubang-lubang masuk terowongan. Mengesankan (atau mengerikan) kalau membayangkan mereka menggali terowongan sempit itu hingga ratusan kilometer. Wisatawan diajak untuk masuk lubang tersebut untuk merasakan atraksi terowongan sekitar 20m yang memakan waktu sekitar 5 menit. Gelap, lembab dan menegangkan.

Selain menyaksikan terowongan, juga ditunjukkan jebakan-jebakan yang dibuat gerilyawan, mulai dari berbagai rupa jebakan manual yang dipasang tanah dan di dalam lubang.

Atraksi lain yang ditunjukkan adalah produk kerajinan rakyat, yaitu berbagai souvenier terkait perlengkapan gerilya.

Kerajinan rakyat setempat yang juga ditunjukkan ialah industri rumahan pembuatan rice paper yaitu kertas dari beras untuk bungkus 'spring roll' (lumpia) Vietnam. Selain produk 'gula-kacang' dan makanan kecil lainnya.

Disini kita melihat kejelian Vietnam. Peninggalan perang yang menggoreskan kenangan pahit itu bisa di-REFRAME (rubah cara pandangnya) menjadi daya darik. Dia tahu bahwa bagi warga dunia atau wisatawan nama Vietnam selalu diasosiasikan dengan sejarah perang Vietnam yang melibatkan dua negara adikuasa dan para sekutunya.

Pariwisata sudah dipilih menjadi andalan sumber devisa. Perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah dan kota karenanya tak dapat dipisahkan dengan perencanaan pariwisata. Dalam konsep Tourism, Trade, Investment (TTI) sektor pariwisata bisa menjadi duta atau pengundang investor. Sesuai peribahasa tak kenal maka tak saying, pengembangan pariwisata merupakan langkah membuka pintu dan menanamkan citra “ramah” kepada calon investor. Karenanya perencanaan pengembangan wilayah dan kota memerlukan perencanaan pariwisata. [Risfan Munir, alumni ITB]

Perencanaan Wilayah Aliran Sungai, Climate Change

2010-06-02T21:14:00.000-07:00

Antisipasi Climate Change di Delta Mekong. Perencanaan Wilayah dan Kota saat ini mesti mengantisipasi dampak climate change. Terutama untuk pengembangan wilayah aliran sungai. Dpl Perencanaan Wilayah Aliran Sungai mesti mengantisipasi perubahan iklim. Salah satu kasus yang dapat diangkat untuk memahami fenomena ini ialah pengembangan wilayah aliran sungai Mekong, khususnya Mekong Delta. Wilayah Delta Mekong di Viet Nam merupakan muara sungai Mekong yang melintasi beberapa negara. Mekong Delta termasuk the three most vulnarable delta in the world.

Dengan skenario muka air laut naik hingga satu meter, maka 70 persen lahan di Delta Mekong mengalami salinasi; dua juta hektar sawah lenyap; dan banyak desa mengalami banjir serius. Menurut skenario ini periode banjir bisa sampai 4-5 bulan per-tahun (Sumber: Vietnam Economic News, May 25, 2010).

Secara umum kondisi sosial-ekonomi penduduk Mekong Delta akan terkena dampaknya. Menurut Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, jika tidak ditemukan varietas baru yang lebih toleran terhadap salinasi dan fluktuasi (banjir dan kekeringan) yang tinggi, maka masa depan pertanian kawasan Mekong Delta akan mengalami kesulitan. Bisa terjadi perubahan besar pada permukiman, area perkotaan dan pola pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Mekong Delta ini. Perubahan ini mempengaruhi sustainable development dari kawasan. Kehidupan 10 juta penduduk dipertaruhkan, karena kawasan Mekong Delta ini merupakan lumbung makan Viet Nam, berkontribusi besar terhadap pendapatan ekspor. Ketahanan pangan bisa terancam.

Untuk mengantisipasi skenario diatas, ada beberapa ide yang diusulkan, yang bisa jadi pelajaran di Indonesia, mengingat kita punya banyak wilayah pertahian dan kota pantai.
Pertama, cari dan kembangkan varietas tanaman, ikan, ternak yang lebih tahan/ toleran terhadap salinasi, masa banjir/kekeringan yang panjang; antisipasi epidemi penyakit akibat banjir; membangun reservoir untuk persediaan air bersih, mengontrol fluktuasi air mencegah banjir di musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau; mengkaji ulang rencana tanam dan budidaya aquaculture, serta masa tangkap ikan.
Kedua, penerangan kepada masyarakat agar mereka siap menghadapi risiko terkait climate change. Sehingga masyarakat tidak meremehkan tapi juga tidak panik. Beri petunjuk apa yang mesti dilakukan.
Ketiga, perencanaan tata ruang dan permukiman untuk menghindari kawasan berisiko tinggi, dan pengaturannya agar risiko pada kawasan sedang bisa dikurangi.
Keempat, kerjasama lebih erat dan fokus antar negara, antar provinsi (ada 13 provinsi), yang termasuk wilayah aliran sungai Mekong (Mekong River Commision/MRC) dengan prinsip water equality dan kerja sama dalam pengelolan pantai dan pesisir dengan negara maritim lainnya seperti Indonesia, Philippines, Malaysia. Keempat inisiatif tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan wilayah aliran sungai dan pesisir di negara kita untuk mengantisipasi risiko akibat climate change.

Sekali lagi, climate change berdampak besar pada meningginya muka air laut, yang menyebabkan banjir dan salinasi menimpa kawasan pertanian yang luas; di sisi lain lamanya kemarau membuat kekeringan yang panjang. Ini adalah saatnya mempertimbangkan pengaruh climate change terutama pada kawasan pantai/pesisir khususnya di delta/muara dungai. Perencanaan wilayah dan kota pada daerah pesisir dan muara aliran sungai, kota-kota dan permukiman pantai perlu segera mengembangkan pola permukiman, land-use dan pengelolaan lingkungan yang antisipatif terhadap dampak climate change.[Risfan Munir, alumni Institut Teknologi Bandung, ITB]

Perencanaan Wilayah - Cara Praktis Komprehensif

2010-05-28T20:49:00.001-07:00

Perencanaan Wilayah dan Kota menghendaki pola berfikir komprehensif. Ini tidak mudah, dan selalu jadi persoalan bagi mereka yang baru berkenalan dengan dunia perencanaan wilayah dan kota memerlukan cara praktis belajar berfikir komprehensif, mengingat di dunia ini ilmu sudah dibagi-bagi. Ada ilmu kebumian, fisik, yang telah dibagi dalam geografi, geologi, geodesi. Ada ilmu ekonomi, yang dibagi lagi dalam studi pembangunan, makro-ekonomi, mikro-ekonomi dan lainnya. Ada ilmu sosial yang dibagi dalam kependudukan, anthropologi, politik dan seterusnya. Bagaimana perencana wilayah dan kota harus merangkainya?

Kadang perencana wilayah dan kota menganggap penguasaan ilmunya komprehensif, tapi apakah demikian? Karena pada sisi lain perencana masih sangat membatasi diri pada aspek fisik semata. Bagaimana bisa disebut komprehensif? Ini sering karena kesulitan dalam memahami ke-komprehensif-an wilayah dan kota, yang memang tidak mudah. Tidak mudah bagi mahasiswa baru, tidak mudah pula bagi mereka yang terbiasa dengan pola pikir ilmu tertentu, misalnya: engineering, arsitektur, ekonomi, sosial, hukum, dst. Bahkan yang belajar di tingkat S-3 atau doktoral dalam memperdalam teori dan analisisnya sering masuk kembali ke liang-liang akar ilmu tertentu yang sangat spesifik, seraya masuk ke filsafat ilmu di atas langit dan meninggalkan realita dunia nyata yang komprehensif.

Menguasai pola pikir perencanaan wilayah dan kota yang komprehensif sebetulnya bisa dengan cara praktis. Kuncinya latihan praktik berfikir. Salah satu cara praktis ini ialah: Latih tiap hari membaca, mengamati suatu gejala atau kebijakan di wilayah dan kota dari satu sisi, misalnya pembangunan fisik pembangunan perumahan mewah di pantai. Pikirkan aspek FISIK-nya, apa pengaruh pembangunan perumahan di pantai itu terhadap: pola penggunaan lahan sekitarnya, pola lalu-lintas sekitarnya. Apa nilai positif dan negatifnya, bagi lingkungan, kota dan wilayah.
Lalu pikirkan aspek SOSIAL-nya, apa pengaruhnya terhadap penduduk sekitar, adakah yang tergusur, adakah proses ganti-rugi yang wajar? bagaimana nasib mereka selanjutnya? Mereka pindah kemana, ke pinggiran, perdesaan, jadi gelandangan? Bagaimana pengaruhnya di tingkat kota dan wilayah?
Selanjutnya pikirkan aspek EKONOMI nya. Bagaimana pengaruh positif dan negatifnya, bagi penghuni baru, bagi masyarakat sekitar, bagi kota dan wilayah? tambah menarik investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah? Apa dampak negatifnya bagi perekonomian warga sekitar (jalan harus berputar, pasar tradisional digusur, dst)? Apa pengaruhnya bagi kota dan wilayah?

Cara praktis berfikir komprehensif dalam perencanaan wilayah dan kota yang melatih cara pandang "FISIK-LINGKUNGAN, SOSIAL, EKONOMI" (PLACE - FOLK - WORK)ini perlu dilatih dalam menganalisis, memperhatikan setiap PERUBAHAN dalam perkembangan wilayah dan kota [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah dan Kota - Gesang dan Bengawan Solo

2010-05-25T19:35:00.000-07:00

Perencanaan Wilayah dan Kota terkait pengelolaan sumber daya air atau pengelolaan daerah aliran sungai. Mengenang Bapak Keroncong Gesang, warisan beliau yang legendaries ialah lagu “Bengawan Solo”. Lagu ini sangat kuat gemanya, digemari di Jepang dan banyak Negara lainnya. Pesannya jelas, “Mata air mu dari Solo, terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhir ke laut.”

Visi perencanaan wilayah dan kota tentu harus bisa melihatnya sebagai pesan untuk selalu memperhatikan pengelolaan wilayah sungai, sumber daya air. Dari kawasan hulu, gunung-gunung, dataran tinggi, lereng-lereng yang subur tapi rawan longsor erosi. Hingga kota-kota, desa-desa, yang membutuhkan air bersih, irigasi untuk lahan persawahan. Dan seterusnya ke laut sebagai muara. Seluruh sistem harus dipelihara, dikelola secara berkelanjutan (sustainable development).

Saat ini mengawali musim ujan banyak sekali kota-kota, desa-desa, lahan pertanian di DAS Cisadane, Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Brantas yang mengalami ancaman banjir. Bersamaan dengan berita meninggalnya Gesang juga ada khabar banjir di Bojonegoro, Trenggalek, Tulungagung, Bandung. Ini sudah sering dibahas terjadi karena kurangnya antisipasi, kurangnya pemeliharaan kawasan hulu. Masih segar dalam ingatan juga kasus jebolnya Bendung Situgintung Tangerang. Semua terkait dengan perencanaan wilayah dan kota juga.

Perencanaan wilayah dan kota perlu lebih banyak bekerjasama dan perhatian pada aspek pengelolaan sumber daya air karena air, disamping lahan adalah sumber daya yang menentukan kehidupan yang selama ini kian langka. Bukan karena kekurangan, tetapi karena meluap di musim hujan, kekeringan di musim kemarai. Artinya ini soal pengelolaan. [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah Raja Ampat

2010-05-24T08:29:00.000-07:00

Perencanaan wilayah dan kota bagi pembangunan daerah Raja Ampat bisa berarti pengembangan wilayah, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil, penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Raja Ampat yang baru berdiri sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong pada 2002 itu telah menarik banyak perhatian secara nasional maupun internasional. Salah satunya adalah daya tarik wisata alamnya, tertama wisata bahari. Padahal pemerintah kabupaten Raja Ampat baru serius mengembangkannya tahun 2007.
Potensi wisata bahari, terutama keindahan bawah lautnya sudah sangat tersohor.

Perencanaan wilayah dan Kota. Potensi lain adalah kekayaan tambang nikel dan krom yang tinggi pula. Namun kekayaan pertambangan yang sudah mulai dieksploitasi ini ternyata membawa persoalan dan dilema tersendiri. Proyek penambangan, terutama tambang terbuka, pada umumnya menimbulkan persoalan lingkungan. Di Kabupaten Raja Ampat, di beberapa tempat terjadi dampak seperti pantai yang dipenuhi lumpur yang hanyut, endapan lumpur yang mematikan karang dan biota (Kompas, 22-5-2010).

Perencanaan wilayah dan kota. Untungnya Bupati Raja Ampat Marcus Wanma cepat tanggap dengan menetapkan sektor pariwisata bahari dan perikanan sebagai prioritas pembangunan daerah, dan berkomitmen untuk tidak mengeluarkan izin penambangan baru, hingga penyusunan rencana tata ruang wilayah Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat selesai dilakukan.

Ini adalah contoh perencanaan wilayah dan kota dan pembangunan daerah berbasis potensi wisata alam. Paduan perencanaan wilayah dan kota dengan perencanaan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat desa pesisir dan pulau kecil yang layak difasilitasi dan dikaji terus untuk menemukan key success factors nya.

Perencanaan Wilayah dan Kota: Pengembangan Pariwisata

2010-05-22T17:49:00.000-07:00

Perencanaan wilayah dan kota dikaitkan dengan pengembangan ekonomi lokal, bagi perencananya kadang dirasakan ada “ganjalan”, misalnya soal perdagangan yang dikonotasikan sebagai komersialisasi karya seni. Di kalangan perencana pariwisata, budayawan ini juga merisaukan. Dilematis.

Bagi perencana wilayah dan kota, idealnya karya komunitas dibiarkan saja keaslian karya Asli dari suku Asli tetap asli. Sehingga ritme hidup dia juga tetap asli. Ini harapan wajar. Namun, kalau Anda tahu bahwa karya Asli itu di pasar ternyata harganya mahal dan Anda membiarkan suku Asli itu tidak tahu , apalagi mereka secara ekonomi (IPM) terbatas, butuh tambahan income. Maka membiarkan mereka tidak masuk sistem ekonomi, bisa dibilang tidak fair juga. Dan, praktiknya kebijakan pemerintah (diluar kontrol kita) membuka peluang itu.

Tapi mengajari mereka terjun bebas ke sistem ekonomi memang beresiko: (1) memudarkan keaslian berganti motif komersial; (2) akan memicu eksploitasi, disamping tumbuhnya individualism yang tidak sehat. Untuk inilah maka pendekatan pengembangan ekonomi local melalui “penguatan Cluster”/sentra /kelompok diperlukan agar bargaining position mereka (mikro-kecil) naik, dan ada keseimbangan informasi (harga, kualitas).

Kecuali kalau (red: omongan negarawan ini) negara ini betul2 menganut faham Negara Sejahtera, dan mampu konsisten memberi jaminan sosial yang wajar bagi tiap warganya. Sehinga semua warga bisa berprofesi, berkarya dengan kesejahteraannya dijamin Negara, maka konversi “karya seni menjadi produk UMKM” tak perlu. Kenyataannya, air saja mesti beli, rumah sakit atau sekolah mendiskriminasi orang tak mampu, kan tidak fair kalau seniman, suku Asli, gak boleh jualan karya seninya.

Perencanaan wilayah dan kota dikaitkan dengan perencanaan pariwisata memang jadi harus mempertimbangkan dilemma ini. Saya jadi ingat potongan syair Rendra yang juga mengritik bisnis Pariwisata di satu daerah. Intinya digambarkan seorang wisatawan perempuan bilang ke suaminya, “Well, look John, mereka asli ya. Tanpa baju manjat pohon kelapa. Eksotis ya seperti monyet. Ayo kita foto”. Bagaimana operator pariwisata mengambil keuntungan dari “keaslian” tradisi. Namun sebaliknya, membiarkan mereka tidak monetized juga tidak fair, karena itu peluang adat mendapat keuntungan ekonomi.

Debat "seni untuk seni vs seni bertendens (sekarang komersial)" sepertinya juga abadi. Seingat saya Bagong K (bapaknya Butet dan Jadug) dan Garin Nugroho yang ambil jalan tengah. Mengambangkan yang seni banget (klasik, eksperimental) dan yang pop (komersial?).

Dalam dilemma perencanaan wilayah dan kota dan pengembangan ekonomi lokal ini, yang penting keseimbangan informasi diperjuangkan. Jangan seperti praktik pembangunan kota. Kepada warga pemilik tanah Pemda bilang ini kepentingan umum , tutup mata bahwa begitu prasarana dibangun para pengembang menikmati gain harga tanah puluhan kali. Karena itu menurut saya Planner juga mesti tahu dinamika harga tanah, supaya bisa menjembatani kepentingan masing-masing pihak.

Kembali ke perencanaan wilayah dan kota khususnya aspek supply-chain, idealnya produsen A, B, C, .....tahu di proses X nanti harga jualnya berapa (walau kasar) dan tiap jenjang porsinya berapa, apa kriteria mutunya, sehingga dia bisa menaikkan posisinya. [Risfan Munir, perencana wilayah dan kota, pengembangan ekonomi lokal]

Perencanaan Wilayah dan Kota: Kampung Batik Laweyan

2010-05-21T22:44:00.000-07:00

Perencanaan wilayah dan kota, dan pengembangan ekonomi lokal contoh skala mikronya ialah pengembangan atau konservasi Kampoeng Batik Laweyan. Pemerintah Kota Surakarta berniat untuk meng-konservasi kawasan batik Laweyan yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan batik tradisional, sekaligus sebagai salah satu warisan budaya dengan beragam motif batik yang telah diciptakan, dan bangunan peninggalan zaman dulu.

Walikota Solo Joko Widodo (Pak Jokowi) menjelaskan, rencana penataan lingkungan itu membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Dan, beliau berharap ada partisipasi dari masyarakat setempat, ini wajar mengingat banyak dari mereka yang usahanya sukses dan diuntungkan dengan pengembangan kawasan/konservasi Kapung Batik Laweyan ini (Tempointeraktif, 16-5-2010).

Sementara itu, Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan Alpha Febela Priyatmono mengatakan Kelurahan Laweyan telah menjadi kawasan cagar budaya berdasarkan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik per Januari 2010.

Kampung Batik Laweyan memiliki sejarah, bangunan, lingkungan, batik, tradisi, adat istiadat, yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, dia mendukung rencana konservasi terhadap kawasan tersebut. Dia menambahkan, masyarakat Laweyan selama ini juga sudah turut serta dalam konservasi, misalnya mengembalikan bentuk Langgar Laweyan seperti aslinya. “Kami swadaya untuk kegiatan itu,” jelasnya. Juga renovasi Langgar Merdeka, di mana masing-masing membutuhkan biaya Rp 100 juta. Selain itu, pemilik rumah kuno secara mandiri merenovasi rumahnya. “Agar kawasan Laweyan tetap memiliki ruh sebagai kawasan cagar budaya,” tuturnya.

Perencanaan wilayah dan kota atau penataan lingkungan Kampung Batik Laweyan juga diperkuat dengan kekayaan bentuk bangunan rumah para juragan batik yang dipengaruhi arsitektur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi dengan pagar tinggi atau "beteng" yang menyebabkan terbentuknya gang-gang sempit spesifik seperti kawasan Town Space. Kelengkapan khasanah seni dan budaya Kampung Batik Laweyan tersebut membuat Laweyan banyak dikunjungi wisatawan dari dinas dan institusi pendidikan, swasta, mancanegara (Jepang, Amerika Serikat, dan Belanda).
Kampung Batik Laweyan sudah terkenal sejak awal kemerdekaan republik ini. Bahkan jauh sebelum itu kampung Laweyan sudah mengukir sejarah dengan munculnya Serikat Dagang Islam ( SDI ) yang dibentuk oleh KH Samanhudi, salah satu saudagar batik terkemuka. Lewat SDI inilah nafas Islam menjadi bagian yang penting dalam perdagangan di Indonesia. Di wilayah ini pula berdiri bangunan Mesjid Laweyan yang konon dibangun pada tahun 1546 Masehi.

Krisnina (Nina) Akbar Tandjung, terdorong kepedulianya pada sejarah perjuangan tokoh pendiri bangsa, maka dia memprakarsai pendirian Museum Haji Samanhudi di Kota Solo. Tokoh Haji Samanhudi sendiri tidak terlepas dari panggung pergerakan nasional terutama Sarekat Islam (SI) dengan latar belakang Kampung Batik Laweyan, Solo. Museum ini di dekat rumah peninggalan Samanhudi di Kampung Laweyan, Solo itu. Di museum itu ditampilkan beberapa kisah: mengenai latar belakang pendirian Museum Haji Samanhudi, Kampung Laweyan, dan industri batik awal abad XX yang berisi gambar dan foto-foto Kampung Laweyan awal abad XX, gambar dan foto-foto masyarakat Laweyan baik pribumi maupun Tionghoa serta foto-foto Haji Samanhudi saat muda ketika terlibat dalam industri perdagangan batik.

Kawasan Kampung Batik Laweyan ini sejak dulu terkenal sebagai sentra industri batik. Seni batik tradisional yang dulu banyak didominasi oleh para juragan batik sebagai pemilik usaha batik, sampai sekarang masih terus ditekuni masyarakat Laweyan sampai sekarang. Sebagai langkah strategis untuk melestarikan seni batik, Kampung Laweyan didesain sebagai kampung batik terpadu, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 24 ha yang terdiri dari 3 blok.

Perencanaan wilayah dan kota atau khususnya penataan lingkungan ini diharapkan dapat mengungkapkan kisah proses pembuatan batik juga, supaya wisatawan, selain diharapkan belanja juga menikmati proses pembuatannya. Proses situ bisa meliputi pembuatan batik dengan menggunakan cap atau canting sebagai peralatan kerja. Dalam proses pembuatannya menggunakan lilin yang ditorehkan di kain putih. Lilin atau malam digoreskan menggunakan cap tembaga atau canting. Karena dibuat dengan cap maka dinamakan batik cap sedangkan yang menggunakan canting disebut batik carik atau batik tulis. Malam atau lilin ini melekat dikain putih lalu dalam proses pengerjaannya disertakan warna untuk memperindah corak motif batik. Bagaimana proses batik itu dikerjakan, labeling, pemasaran, yang mana sebagian dijual di pasar Klewer. Selanjutnya bagaimana yang diproses lanjut untuk menjadi pakaian jadi. Upaya promosi (branding) dilakukan melalui stiker yang ditempelkan di kain batik yang sudah jadi. Selanjutnya batik dipasarkan di toko batik atau dijual dalam partai besar di Pasar Klewer. Dan, sekarang tentunya ke seluruh tanah air dan mancanegara.

Perencanaan Wilayah dan Kota skala penataan lingkungan Kampung Batik Laweyan ditujukan untuk menciptakan suasana wisata dengan konsep utama "Rumahku adalah Galeriku". Artinya rumah memiliki fungsi ganda sebagai show-room sekaligus rumah produksi.Konsep pengembangan ini untuk memunculkan nuansa batik yang dominan yang secara langsung akan mengantarkan para pengunjung pada keindahan seni batik. Untuk mengenal lebih lanjut, bisa langsung ke sumber dari tulisan ini, terutama Kampoeng Batik Laweyan dan Pasar Solo ini.
Rangkuman tulisan diatas menunjukkan contoh perencanaan wilayah dan kota pada skala penataan lingkungan, yang memfasilitasi berkembangnya cluster pengembangan ekonomi lokal. Banyak pelajaran yang bisa ditarik dari pengelaman penataan lingkungan yang terkait pengembangan pariwisata, sejarah dan pengembangan UMKM, serta kerjasama pemerintah kota Solo, Walikota Jokowi dan para aktor pengusaha batik dan lembaga swadaya yang ada. [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah dan Kota: Peran Cluster Pariwisata

2010-05-21T20:27:00.000-07:00

Pengembangan wilayah dan kota dengan pengembangan ekonomi lokal sulit dipisahkan, demikian kesimpulan posting sebelumnya. Selanjutnya tentang wisatawan dari Malaysia. Saya tambahkan mereka juga ke Bukit tinggi, Maninjau dan sekitar, juga Medan, Brastagi, Toba dan sekitar. Saya tanya ke manajer beberapa hotel di Bandung kunjungan mereka significant, dari length of stay dan spending nya. Selain FO, oleh-oleh Amanda brownies, Kartika Sari, juga Spa dan sejenis.

Seorang Prof ahli pariwisata pada Seminar Pariwisata di ITB cerita kalau dia periodik ke paguyuban Angklung Mang Ujo dan sejenis. Mereka belajar bagaimana mengembangkan angklung itu menjadi atraksi wisata, melestarikan dan meluaskannya. Ini tentu tantangan bagi kita.(note: S2 Pariwisata ITB juga punya nama lho, termasuk dari kalangan NHI yang ada dari dulu. Kalau ttg Tourism Planning mereka rely on ITB).

Perencanaan wilayah dan kota. Bicara supply-chain, masih ingat waktu pasar Tanah Abang terbakar, ada bom di Kuta Bali, yang teriak juga para pedagang dan pengrajin dari Jatim, Jateng, Jabar, Sumbar, Sulsel dll. Karena Bali (Kuta, Sukawati), Tanah Abang, Mangga Dua, Beringharjo dan sejenis di beberapa kota besar, sudah jadi outlet bagi produk kerajinan, pakaian dll, dari pusat-pusat kerajinan dan UMKM di berbagai provinsi di Indonesia. Supply-chain yang terbentuk luas, antar provinsi.

Kedua, mengenai Ubud- Bali, juga Jepara yang sudah punya nama besar, brand nya kuat kata orang marketing, soalnya adalah bagaimana membinanya menjadi cluster yang kuat -berdaya-saing, berkeadilan dan berkelanjutan.
Apakah mereka sekedar bergerombol memanfaatkan brand lokasi, atau sudahkah mereka saling bermitra, input/output relation untuk mengembangkan pasar, desain, pengadaan raw materials, termasuk mengelola lingkungan, ruang, utilitas dan prasarananya. Ini juga menjadi tantangan ke depan.

Concern perencanaan wilayah dan kota memunculkan pertanyaan bagaimana posisi cluster (ekonomi lokal) dalam ekonomi wilayah? Cluster ini bisa dianggap sel, namun di banyak daerah sudah menjadi core (jantung) ekonomi wilayah. Dalam hal ini mungkin kita juga harus meninjau ulang pandangan kita tentang core yang selama ini diartikan semata sebagai besarnya kota .

Terkait perencanaan wilayah dan kota. Kalau kita baca Porter s Competitive Advantage (of the Nation , yang dibahas kan clusters daripada kota sebagai pusat unggulan daerah atau negara.

Concern perencanaan wilayah dan kota, dalam sustainability of cluster seperti Jepara, Pandeisikek, Tasikmalaya, Ubud, dst, sudah melintas zaman dengan strategi alamiah dan daya saing dan daya adaptasinya. Bahkan dengan era pemerintahan silih berganti Belanda, Jepang, era enam presiden RI mereka tetap exist.

Dalam perencanaan wilayah dan kota praktis ini, menganalisisnya jangan rumit-rumit. Ini zaman absurd, end of history , orang mewaspadai perilaku kapitalistik, lha ternyata "pusat kapital-nya kok justru di negara penganut politik komunis". Bingung toh! Jangan-jangan kategori yang dibuat ilmuwan selama ini tidak valid lagi. ... We are in journey to the Great Unknown ...... Bagaimana kalau kita nongkrong saja di lapangan, amati, ikuti apa yang riel terjadi kayak Geertz yang nongkrong di Pare, mungkin sambil makan pecel n tahu Kediri dan macho ngisap kretek GG merah).

Sambil kita amati proses yang terjadi, amati mana yang jalan/tidak. Apa key success factors-nya? Unsur, komponen, actors/stakeholders, pola kemitraan, proses, events (siklus periodic, promo) nya yang menentukan? Bisakah direplikasi, apa syaratnya? Demikianlah ada hubungan natural saling mengisi antara perencanaan wilayah dan kota dengan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, khususnya dalam pengembangan kawasan pariwisata dan industi kreatif. [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah: Perspektif Bird-eye-view dan Worm-eye-view

2010-05-20T23:05:00.000-07:00

Sebagai perencana wilayah dan kota, dalam pengembangan ekonomi lokal seyogyanya jangan bersikap seperti orang Pusat dengan beban "unggulan nasional", melihat dari atas (bird's eye view) kalau datang ke komunitas ekonomi lokal sebaiknya ikut bersama mereka (worm's eye view). Karena kemungkinan besar tak akan menemukan yang Anda "cari". Sebaliknya harus pakai pendekatan fenomenologi yaitu, "jangan mencari yang tak ada", tapi mulai dari yang ada.

Kalau dilihat dari luar mungkin perkembangan Bali biasa saja, tapi kalau diperdalam akan banyak ditemui dinamika. Di Bali, tidak seperti yang Anda lihat secara permukaan itu di dalamnya terjadi dinamika yang luar biasa. Sebagai contoh di Ubud saya ketemu kelompok ("trading house") Mitra Bali. Ini dimotori 4 orang muda yang membina, terutama marketing, produk kerajinan hampir separuh Bali (untuk jenis produk tertentu). Dia gabung dalam Alternative/Fair Trade network. Network internasional ini yang menberi info tentang "pasar" di banyak negara. Misalnya, menjelang musim ajaran baru di USA atau Eropa, ada tema utama "kura-kura lucu”.
Maka Mitra Bali membuat desain "kura-kura lucu" dalam berbagai model. Lalu mereka undang kelompok pengrajin dari beberapa kabupaten di Bali. Mereka tawarkan berbagai pola kura-kura lucu itu kepada mereka. Ada yang biasa membuat tas, kotak pinsil, kotak tisu, hiasan pensil, dst. Mereka diberi waktu 2 minggu untuk menerapkan pola itu pada produk masing-masing. serta mengajukan biaya/harganya.

Kemudian "trading house" ini akan menilai, terima/perbaiki/ tolak, bagi yang Oke akan diberi uang muka untuk memproduksi sekian. Ada juga kerjasama dengan perbankan.
Jadi layanan trading house mini ini adalah mewarnai desain, link dengan pasar, packaging, dan link dengan perbankan. Ini adalah model yang layak direplikasi. Komitmen mereka terhadap alternative fair trade, yang punya misi: membangun kemitraan global diluar jalur yang kapitalistik semata, concern terhadap "green criteria", anti mempekerjakan anak di bawah umur. Imbalan dari networking itu mereka dapat fasilitas networking yang luas. Jadi kerajinan Bali juga berkembang pada jalur ini, selain yang klasik/tradisional dan yang kontemporer.

Sekali lagi kalau dalam perencanaan pengembangan wilayah dan kota konvensional banyak digunakan perspektif “bird's eye view”, maka dalam pengembangan ekonomi lokal digunakan perspektif “worm's eye view” (sudut pandang cacing). [Risfan Munir, perencana wilayah dan kota, pengembangan ekonomi local, alumni ITB]

Perencanaan Wilayah: Core Competence Klaster UMKM

2010-05-18T23:18:00.000-07:00

Perencanaan Wilayah Kota menyangkut pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah. Seperti saya kutip dari pakar pemasaran Al-Ries "We live in the battle of perception, not product".(Silahkan baca buku saya "Jurus Menang dalam Karier dan Hidup ala Samurai Sejati"),

Agak berlebihan memang, tapi ya begitulah. Pulau Belitung tidak terbayangkan sebagai DTW sebelum kisah "Laskar Pelangi". Betapa sering kita datang ke satu lokasi "ada gubuk, batu besar, pohon tua". Tak ada kesan apa-apa. Baru setelah disodori kisah ini dulu tempat Sang Tokoh waktu kecil atau waktu dibuang..... Kita jadi antusias. Tapi lalu bagaimana dukungan tangible nya (produk, sarana, prasarana). Tapi kalau tidak diimbangi manajemen yang baik bisa segera merosot, seperti adanya rumor tentang malaria, dst

Budayawan mungkin melihat sebagai produk budaya. Tapi Rhenald Kasali, seperti pada buku yang diceritakan Pak Djarot melihatnya sebagai "knowledge" yang dikembangkan komunitas (organisasi bisnis) yang perlu di"manage".

Dalam bisnis jasa, termasuk pariwisata, dalam starategi pemasarannya dikenal istilah 7P. Kalau untuk produk umumnya 4P (product, price, place, promotion), untuk wisata ditambah 3P (people, process, physical evidence). Jadi yang tangible dan intangible memang dipadukan.

Kalau kembali kepada kasus Jawa Tengah. Saya pikir "kebanggaan akan budaya khas sendiri" memang harus dikaitkan dengan "marketing" juga. Supaya ada alasan juga memadukan "intangible" dan "tangible" asset ekonomi lokal, khususnya ekonomi lokal. Yang terjadi di Jawa Tengah menurut saya baru terbatas mencoba "bangga pada budaya sendiri". Tapi apa manfaatnya, menariknya, kenyamananannya bagi wisatawan, masih "diserahkan ke para wisatawan sendiri".

Sebagai contoh: Kalau menurut statistik wisatawan terbesar adalah dari Asia Timur (Jepang, Taiwan dan lainnya yang tertarik karena Borobudur dan artefak Budha lainnya) tapi hal yang paling nyata soal informasi (rambu, brosur) yang berhuruf kanji sangat terbatas. Ini beda dengan Bali yang sudah lebih biasa berinteraksi dengan wisatawan. Orang Jawa Tengah masih seperti daerah lain masih di level "berusaha bangga", sementara Bali sudah di level "menawarkan paket-paket" sesuai kondisi wisatawan (budget dan length of stay) dari tiap segmen wisatawan.

Sekali lagi, untuk produk apapun tangible/intangible perlu mengaitkan "aset budaya" dengan "kebutuhan pembeli/penikmat" kalau mau dijadikan potensi ekonomi lokal/daerah.

Kesimpulan: dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, pengembangan ekonomi lokal termasuk komponen penunjang yang utama, oleh karena itu penetapan core competence dalam pengembangan klaster akan besar perannya. Selanjutnya bisa baca juga di bahasan Ekonomi Perkotaan. Silahkan. [Risfan Munir].

Perencanaan Wilayah: Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Sel-sel Wilayah

2010-05-17T05:04:00.000-07:00

Memang pengembangan ekonomi lokal ini sesungguhnya "lahan amal" Perencana Wilayah Kota yang masih perlu lebih banyak perhatian, Area ini unik, karena pembina UKM tidak main di "lokal"nya, sementara Perencana Wilayah Kota umumnya tidak main di "sektor kegiatan"nya. Tapi sesungguhnya ini adalah sel-sel wilayah, bagian terkecil dan riil dari pengembangan wilayah. Cluster adalah perpaduan area fisik, prasarana dan hubungan antar kegiatan yang saling terkait (supply-chain management), jadi ada planning, ada management, ada business development services (BDS) nya juga.

Soal marketing, dalam pendampingan peran saya (fasilitator) sesungguhnya lebih pada "connecting people", menghubungkan "pemasok - pengrajin - pengumpul - pedagang/eksporter", selanjutnya mereka jalan sendiri. Yang utama adalah mengumpulkan para pelaku UKM itu, Lalu membentuk kemitraan yang produktif. Ini bagian crucial, karena pada kenyataannya banyak daerah dimana SKPD Pertanian > Industri > UKM & Koperasi > Perdagangan tidak saling komunikasi, rencana/priortasnya gak nyambung.

Para pelaku UKM masih perlu dibangkitkan kesadaran "bersama kita bisa"nya. Karena tanpa itu, mereka satu demi satu "ditundukkan" oleh rentenir dan tengkulak ijon (beli saat mentah).

Tentang industri "makanan rumahan", memang kebanyakan titik lemahnya di packaging ya. Saya di Sumatera Barat mandapat banyak keluhan itu, sehingga dalam pertemuan-pertemuan klaster saya ikut mengingatkan Pemda, kalau membantu beli alat buat mengepak (plastik) untuk pembuat makanan. Tapi di Sumbar relatif banyak ragam makanan/camilan oleh-oleh yang tahan lama, seperti juga di Jawa Tengah (terutama alen-alen, yaitu cincin warna-warni dari singkong, untuk latihan adu "keras" dengan gigi kita he he). Harapannya semua bisa seperti brownies Amanda, Karya Umbi, Kartika Sari (Bandung), Christin Hakim (Sumbar), Zulaikha (Medan) dan Bolu Meranti, Bandeng Semarang, dst

Sekarang layanan ekspedisi di tanah air sudah bagus ya terutama antar kota besar, dari Medan s/d Makasar, sehingga bolu dari Medan bisa dipesan via internet dan dikirim via Tiki/JNE, kalau intra-island bisa dengan travel (Cipaganti, X-Trans dst) yang menyediakan layanan khusus untuk kiriman makanan (yg expired datenya cepat).
Begitu pula umumnya pengajin tembikar, kayu di Jawa, umumnya bisa terima di rumah, mungkin sampai Perancis juga. Jadi Mas Fajar bisa mengaku di Indoinesia punya usaha mebel, kalau ada yang pesan teman-teman Jepara siap supply. Kasarnya begitu.
Banyak mahasiswa "memfasilitasi" petani bunga di Cipanas, Bogor untuk memasarkan bunga-bunga mereka dengan foto yang dipajang di website, kalau ada yang minat mereka memfasilitasi. Diaspora marketing kali ya namanya. Supply-chain yang ditopang jejaring social network diaspora orang Indonesia yang mulai tersebar.
Sekali lagi warna lokal dari pengembangan wilayah mungkin bisa dikuatkan dengan pengembangan ekonomi lokal ini. [Risfan Munir, perencana wilayah/kota dan pengembangan ekonomi lokal]

Pegembangan Wilayah: Klaster UKM dan Pendidikan Lokal

2010-05-17T03:32:00.000-07:00

Perencanaan wilayah dalam praktik tingkat lokal melibatkan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang menyangkut pengembangan kemitraan klaster UKM yang saya fasilitasi memang selalu berusaha melibatkan SMK dan lembaga pendidikan lainya. Karena SMK (teknik ex STM) biasanya punya alat bantuan German, Spanyol, Jepang yang cukup bagus.

Tapi pelaksanaan kemitraan lokal itu tak harus menggiring anak pengrajjin sekolah. Para pengrajin bisa dihadirkan ke sekolah, dan anak sekolah bisa praktik di lingkungan kerja pengrajin. Malah kalau perlu anak(anak pengrajin yang pandai bekerja, dengan ditambahi pelajaran tertentu bisa diikutkan Paket C. Jadi mereka bisa ikut ujian "penyetaraan" tanpa berlama-lama meninggalkan tempat kerja.

Kedua, soal "identitas lokal" dan daya saing atau daya jual, kita perlu melihatnya dengan cermat. "Identitas lokal", kebanggaan budaya, bisa lain dengan "apa yang dicari pembeli".

Kita umumnya melihat keunggulan Jepara adalah di "seni ukir" khas Jepara yang terkenal itu. Tapi kenyataan penjualan terbesar dan yang mayoritas dikerjakan pengrajin di sana adalah "desain bawaan pembeli". Jadi pengrajin disana keterampilan perkayuannya dipakai untuk menggarap desain pesanan.

Pertanyaannya, kita mau membantu perekonomian mereka, atau menyuruh mereka jadi pelestari potensi budaya? Yang jelas kompetensi mereka pada "keterampilan membuat" mebel, ukir asli atau pesanan.

Di klaster-klaster UKM itu beberapa anak muda biasa membantu usaha orang tuanya/ tetangganya untuk komunikasi dengan buyer dari banyak negara, soal kesepakatan desain.
Kadang buyer hanya kirim sket kasar, lalu mereka gambar yang baik, atau buat sampel, dipotret, dikirim untuk dapat kesepakatan.

Klaster-klaster UKM dengan kemitraan dan fasilitasi BDS networks sudah jalan. Sekolah kejuruan di Solo (lagi-lagi prakarsa Walikota Jokowi) di link ke ATM yang jadi cikal Technopark Solo, ada dukungan dari Swiss-German, dan Ristek/ BPPT yang menjadikannya sebagai salah satu hub bagi simpul-simpul diseminasi teknologi (saya lupa namanya), tapi networknya internasional.

Kesimpulan: kegiatan ekonomi lokal sesungguhnya menggeliat terus. Tapi kuncinya kalau mau bantu, apresiasi upaya dan keberhasilan mereka. Jangan bawa konsep ttt yang rigid, yang kemudian melihat upaya mereka sebagai "kesalahan". (Risfan Munir)

Perencanaan Wilayah Kota: Engineering atau Policy Studi

2010-05-09T18:19:00.000-07:00

Refleksi Perencanaan Wilayah Kota kali ini dipicu oleh diskusi dengan Pak Abiyoso, yang mengaharapkan peran perencana wilayah dan kota agar lebih leading dalam engineering dan mengarahkan pembangunan wilayah.

Pertama, saya salut atas kepercayaan kepada profesi PWK. Pada saat wacana PWK sudah menyempit menjadi perangkat konservasi lingkungan, atau acuan pengurusan IMB semata. Ada yang percaya dan optimis pada wacana PWK sebagai pemberi arah pembangunan wilayah, pemerataan antar wilayah, seperti era Pak Poernomosidhi dan Pak Sugiyanto S. Ini tentu mendukung Buku 3 RPJM Nasional.
Kedua, namun bagaimanapun semangatnya, sebagai ilmu PWK juga punya basic concept dan teori-teori yang mendasarinya, seperti Teori Lokasi dan Teori Pertumbuhan, yang kaidahnya tidak bisa dilanggar atau dipaksa. Seperti “gravitasi bumi”, kekuatan itu bisa dimanipulasi atau dimanfaatkan, tapi tidak bisa dilawan. Artinya ahli PWK tidak bisa gagah-gagahan merencana pembangunan permukiman di padang pasir tandus, di lokasi terisolasi tanpa SDA ataupun nilai lokasi.
Ketiga, kalau PWK disebut engineering bisa saja. Karena sebagian besar yang sekolah PWK memang bercita-cita jadi Insinyur. Tetapi sayang, urusan pembangunan kota, apalagi wilayah adalah masalah public. Engineer bisa merancang model pakai computer aided design (CAD), berbagai perangkat simulasi. Tetapi pembangunan permukiman adalah keputusan public (eksekutif, legislative, masyarakat, dan … suka/tidak ……dunia usaha).
Keempat, mungkin seperti kata Thomas Alva Edison, “1-5% ide, 95-99% kerja keras”. Rencana yang dibuat ahli PWK, atau karya “engineering” itu artinya baru 1-5% dari upaya, sementara itu masih diperlukan upaya memenangkan “public policy” (persetujuan eksekutif, legislative, masyarakat,LSM, lembaga sektoral, musrenbangda, prov, nas, setahun, dua tahun, tiga tahun …). Disinilah bagi sarjana PWK bisa memilih, mau jadi “engineer murni” (mungkin 80% teknik, 20% public policy), atau jadi ahli perencana “ruang public” (20% teknik, 80% public policy). (NB: Kalau mau jadi konsultan juga perlu mengenali kebutuhan dan tendensi klien nya, ke “teknik” atau ke “policy” (planning, programming, budgeting, management pelayanan).
Kelima, implikasi dari adanya dua sisi “teknik” dan “public policy” di atas tentu akan menyangkut siapa aktornya. Pada saat ini yang membangun kota, newtowns, realestat, kawasan industry, pariwisata, ya swasta. Sementara kalangan Pemerintah, makin mengarah kepada fungsi regulator, pengaturan, pembinaan, pengawasan (Arah pembangunan + Turbinwas). Jadi kalau hobi “teknik” akan lebih terbuka peluangnya kalau kerja di developer. Biar Bos yang membebaskan tanah, perencana tinggal menggambar dengan CAD-nya. Namun kalau suka “policy” akan lebih banyak keasyikannya di pemerintahan, atau LSM advokasi. Ini tentu over-simplified ya, tapi kasarnya begitu.
Keenam, kalau logika diterima, diikuti, mungkin kesedihan dan apatisme Perencana bisa sedikit berkurang. Masalahnya selama ini, memperlakukan wilayah yang penduduknya aneka rupa (pengusaha, karyawan, suku terpinggirkan, kelompok radikal, PKL, dst) sebagai “kertas kosong”, ya repot. Lalu semua lembaga pemerintah yang lain, pelaku ekonomi, kompetisi anggaran, menjadi “kambing hitam” kekecewaan. Kalau mindset nya sejak awal melihat Perencanaan sebagai pergulatan “public policy” mungkin beda. Sehingga dari awal sudah siap mental bahwa Rencana yang disusunnya pasti ada yang setuju ada yang tidak, ada yang setuju globalnya, tapi eksekusinya tidak, mengeluarkan anggaran tidak, dst. Dan, tentu melengkapi diri dengan “alat tempur” (ilmu lobby, nego, persuasi, sampai provokasi, bicara di kantor atau bicara di lapangan, ….. otak oke, otot boleh… he he he.., dst), bagaimana memenangkan proses jaring aspirasi, musrenbang, legislasi, sampai ke orang-orang yang menyusun “draft peraturan/perundangan”, dan pemegang otoritas anggaran. Setidaknya tahu lah cara memetakan dan mempengaruhi stakeholders. Dan kalau kalah, biasa, bangkit lagi, namanya juga perjuangan. Cuma mungkin syaratnya harus jelas, apa manfaatnya bagi setiap kelompok stakeholders.
Ketujuh, kembali ke profesi. Untuk yang baru memulai karier, memilih sisi engineering dari PWK sesuai cita-cita tentu bagus sekali. Tapi cari tempat kerja yang betul-betul menerapkan desain, seperti developer yang sekarang banyak membangun. Tapi, sisi ilmu PWK yang lain, mungkin yang lebih luas adalah yang terkait “urban/regional development policy” dan “development management”. Ini area profesi PWK yang ternyata sangat luas, dan para senior Planner leading (beberapa eselon-1) disana. Sisi ini menawarkan pekerjaan perencanaan, proses regulasi, programmining, budgeting. Mencakup sector pembangunan yang luas, seperti perencanaan pengembangan perumahan, prasarana kota, wilayah aliran sungai, transportasi, lingkungan hidup, pariwisata, pembangunan perdesaan, komunitas, kelautan, dst.
Kedelapan, pilihan di atas juga berlaku bagi yang mau melanjutkan sudi, ke master atau doktoral degree. Mau pilih yang bersifat "spatial engineering/design" murni atau yang cenderung ke "public policy". Dan ada pilihan tengah barangkali adalah sekolah "business administration", mengingat saat ini kian banyak proyek pembangunan perkotaan dan infrastructure yang melibatkan aktor pemerintah dan swasta. Pengembangan wilayah kota dan prasarana nya dengan model pendanaan public-private partnership. [Risfan Munir]

PETA KOMPETENSI DAN PROFESI PWK/Planologi

2010-04-28T19:40:00.000-07:00

Oleh Risfan Munir

Tulisan ini dimaksud untuk retrospeksi atas pengalaman belajar, bekerja dan mengamati teman-teman sebagai Planner, Planolog, atau Ahli PWK. Tidak ada maksud mempertanyakan atau menggugat sesuatu. Melihat ilmu dan profesi bisa dari Kurikulum (bekal sekolah)nya, juga dari kiprah Keprofesian atau pekerjaan alumni sekolahnya.

Kompetensi (Bekal Ilmu)

Melihat gambar pohon PWK (perencanaan wilayah & kota) di bawah, secera diagram sederhana jelas bahwa akar atau bekal dasar ilmu PWK berasal dari sumber-sumber ilmu basic Lingkungan, Kebumian (geologi, geodesi, geografi), Engineering (sipil), Ekonomi, Demografi, Sosial, Budaya (arsitek, anthropologi), Manajemen, Hukum, MKDU (mata kuliah dasar umum).

Dari bahan dasar yang multi bidang itu, diserap, diracik dengan ilmu gabungan (teori lokasi, urban/regional geography, urban/regional economic), Ilmu-ilmu gabungan/sintesis ini penting untuk menguasai ilmu (bahan adonan) wilayah/kota. Seperti insinyur mesin harus menguasai ilmu logam, sifat fisika dan kimianya, Planner juga harus menguasai teori lokasi (gabungan ekonomi dan geografi) untuk memahami persebaran penduduk, kegiatan ekonomi (tani, industri, dagang, jasa). Dalam implementasi skala kota atau wilayahnya. Sebagai dasar memahami land-use dan Struktur Ruang Kota dan Wilayah. Suka atau tidak “pertimbangan ekonomi” (terutama skala wilayah) adalah motivasi dasar manusia berlokasi, beraglomerasi. Hampir tidak ada kota di zaman sekarang yang tidak tumbuh, di datangi orang, karena motif “ekonomi” atau “diekonomikan” (kota wisata budaya misalnya).

Karena itu perlu belajar juga Studi Pembangunan (development studies) sebagai perkawinan ilmu ek-sos-bud-link dengan unsur Kebijakan Pembangunan. Apa orientasi kebijakan pembangunan pemerintah (pro-growth, pro-equality, dan apakah serius atau basa-basi soal pro-poor dan sustainable development). Ini tentu sangat berpengaruh dalam lokasi-alokasi dan distribusi pembangunan dalam ruang. Disamping Planning Theory, Development Studies ini bekal intellectual thinking Planner, agar tidak jadi pelaksana PP, SK saja, tapi bisa mempengaruhinya, mengonsepnya. Kurang kuatnya planning theory dan development studies ini sering membuat Planner agak naïf, dengan menganggap Planning/Pembangunan cuma satu aliran, dan menganggap pemerintah otomatis seperti pemilik setiap jengkal ruang (public), sehingga otomatis produk rencana bisa diterapkan begitu saja.

Naik lagi makin ke inti (core) adalah STRATEGIC PLANNING. Menurut saya pribadi, inilah salah satu CORE COMPETENCE dari Planning/PWK. Seorang Planner baru boleh disebut Planner kalau menguasai Strategic Planning, sebagai way of thinking ataupun tehnik. Apakah menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif tidak soal, asal way of thinking dan teknik ber-Strategic Planning ini dia kuasai dengan baik. Tanpa ini seorang Planner akan terombang-ambing oleh bidang-bidang dari basic multi-disiplin itu.

Alat-alat analisis quantitative & qualitative analysis, prinsip-prinsip desain, model-model relasi antar factor, model rencana, dan teknik evaluasi semua ini adalah peralatan ilmiah bagi penyusunan rencana.

Lalu di puncaknya adalah materi dan praktek Site Planning, Urban Planning, Regional Planning, Transportation/Infrastructure Planning, Community Development Planning. Ini adalah model-model perencanaan yang digunakan sebagai studio dan praktek Perencanaan Wilayah & Kota. Model-model kemampuan menyusun produk jadi suatu Rencana Wilayah & Kota. Tentunya nantinya di masyarakat diterapkan sesuai dengan lingkup wilayah, sector dan hubungan “pemerintah-masyarakat-swasta”nya.

Keprofesian (Pekerjaan dan Tempat Kerja alumni)

Dengan berbekal ilmu dan kompetensi di atas, sesungguhnya banyak sekali bidang yang bisa digeluti dan menerima kontribusi profesi PWK. Dan ini terbukti dalam dunia kerja, sebaran alumni sekolah PWK/Planologi ada di berbagai bidang seperti Kem-PU (DJ Penataan Ruang, DJ Ciptakarya, DJ Bina Marga, DJ, Pengairan). Kementerian Perumahan, Perumnas, Bappenas, Kemdagri (Dj Bangda, DJ Otda, DJ BAKD, DJ PUM, DJ Bina Desa), Kementreian Daerah Tertinggal, Menko Kesra, Menko Perekonomian, BKPM, Kem Kelautan & Perikanan, dst. Di daerah hamper pada semua posisi. Di swasta Perusahaan Realestat, Jasa Penilai, Konsultan PWK, Manajemen Pelayanan Publik, capacity building lembaga pelayanan public. Pada lembaga donor, Bank Dunia, UNDP, dan berbagai lembaga bilateral lainnya. Serta di berbagai LSM nasional dan daerah.

Dapat dicatat bahwa di semua bidang kerja dan institusi di atas posisi Perencana bukanlah di pinggiran. Mereka juga menempati posisi puncak, misalnya Eselon-1 untuk lembaga pemerintahan, atau jajaran direksi untuk lembaga swasta dan LSM.

Keimpulannya, di lapangan ilmu Perencanaan wilayah dan kota itu sudah dikembangkan oleh pada alumninya sedemikian rupa sehingga applicable dalam bidang-bidang tersebut. Dalam knowledge management, ilmu memang tidak hanya dari kurikulum sekolah, tetapi siklusnya dilengkapi dengan “pengayaan” (enrichment) dari pelakunya (community of practice) di lapangan. Kekayaan dan visi praktisi dan pengembang/penerap di lapangan ini yang perlu dirangkul dan diakui sebagai “kekayaan khasanah ilmu PWK”.

Sering saya ditanya, kalau begitu ilmunya PL/PWK itu apa kok luas sekali. Jawaban saya CORE dari PWK/Planologi itu sesuai namanya ya (1) STRATEGIC PLANNING dan (2) Penguasaan Materi/Fenomena DINAMIKA WILAYAH & KOTA, atau kemudian ditambah STUDI PEMBANGUNAN.
Ada beberapa profesi yang kuat di Strategic Planning, misalnya dari sekolah bisnis (sumbernya) tapi mereka menerapkannya di dunia bisnis/manajemen. Karena itu kita khasnya di WILAYAH/KOTA. Penguasaan materi dan dinamika W/K ini sebagai sesuatu yang komprehensif tidak banyak orang/ilmu yang menguasainya.

Satu hal yang (menurut saya pribadi) suka tak suka harus dikuasai supaya bisa berargumentasi dengan difahami berbagai disiplin adalah “argumentasi EKONOMI (urban/regional)”. Kalau dianalogkan dengan insinyur sipil atau mesin dasar argumentasi mereka adalah hukum alam (fisika, mekanika). Konstruksi atau desain mesin adalah desain untuk memanfaatkan, mengendalikan hukum gravitasi atau kekekalan energy. Maka PWK analog dengan itu adalah “memanfaatkan, mengendalikan” perilaku ekonomi kota/wilayah. Soal fisik biasanya sekali saja dalam membuat peta land suitability. Selanjutnya dinamika budidaya “memanfaatkan/mengendalikan” motif ekonomi lokasi. Ini argumentasi yang bisa digunakan dialog dengan berbagai disiplin lain yang relatif konsisten. Punya daya ramal juga, karena motif penduduk cukup universal, berlaku di hamper semua tempat dan waktu.

Bahwa itu perlu dimodifikasi dengan pertimbangan lingkungan dan humaniora Oke. Tapi pertimbangan ekonomi adalah motif awal penduduk/kegiatan berlokasi. Masalah ruang yang universal ialah struggle for life (ekonomi). Kalau mau menyeimbangkan juga koreksi atas motif ekonomi itu. Tapi mulainya dari analisis/bahasa ekonomi, supaya dimengerti oleh banyak ilmu lain. Bekal ilmu dasar-dasar ekonomi, regional/urban economic, teori lokasi di S-1 sekarang sudah cukup, tinggal mengembangkan sesuai tempat kerja.

Demikianlah, mudah-mudahan pada Planner muda bisa mengembangkan diri dan berprofesi dengan “dada bidang, bahu lebar”, penuh keyakinan bahwa ilmu PWK sangat menarik dan bisa membekali sarjananya untuk berbuat banyak bagi negeri dan pengembangan diri dan keluarganya. Amin. [RM]

Menggagas IAP Masa Depan

2010-04-21T18:26:00.000-07:00

Acara Talkshow Syukuran Ulang Tahun IAP, 39th, 1971-2010, sungguh meriah. Ada yang bilang "life begin at 40", berarti IAP sedang masuk kehidupan yang sesungguhnya itu.

Talkshow IAP tanggal 20/4/10, bertema,"Menggagas IAP Masa Depan". Sejauh yang saya tangkap dari 3 Ketua IAP dari periode berbeda tatkala oleh Dhani dipancing dengan pertanyaan: bagaimana IAP (Profesi Perencanaan) ke depan, sementara yang sekarang saja banyak masalah tak tertangani, rencana sering dilanggar, atau disimpan saja.

Ketiga narasumber merespons:
1. Aca S., menyampaikan pandangannya dengan flashback sedikit sejarah IAP, saat beliau jadi Ketua, dan sebagai petinggi bidang lingkungan hidup. Menurut beliau identitas perencana/IAP adalah tetap perencana fisik, penataan ruang. Perencanaan fisik/ruang ini yang jadi "alat manajemen pembangunan". Menghadapi berbagai perubahan, beliau mengingatkan pada adagium "Planning as a process" yang perlu dikawal terus melintas perubahan.

2. Kemal T., yang berlatar-belakang aktivis mahasiswa, pengelola lembaga lingkungan, advisor menteri dan UNDP. Melihat dari kompleksitas perubahan tingkat nasional, internasional (demokrasi, desentralisasi, politik, , lingkungan/climate change, ekonomi, keuangan, hukum, justice, dst). Berpendapat, ada keniscayaan untuk bekerja sama, terbuka thd berbagai disiplin yang terkait kota dan wilayah.

Planner tak perlu kecil hati kalau "rencana tak selalu bisa diterapkan". Karena bidang apapun yang menyangkut "publik" kok tidak sesuai harapan. Apakah itu hukum, ekonomi, bahkan standar teknik sipil pun dilanggar. Ada situasi struktural di luar kewenangan profesi.

Sebab lain ialah karena planner selama ini tidak punya "kewenangan" di "ruang operasi"nya. Beda dengan dokter yang punya kewenangan di meja operasi. Planner selama ini kewenangannya sebatas institusi perencanaan. Untuk itu harus berjuang atau memperjuangkan "kewenangan" operasionalisasi rencana itu.

3. Iman S., Ketua IAP yang sekarang (2007-2010) menggambarkan pandangannya dengan mengisahkan pengalamannya dengan "blue print planning" untuk wilayah/kota Banda Aceh pasca Tsunami. Rencana yang begitu bagus, melibatkan berbagai disiplin fisik, mempertimbangkan faktor risiko bencana, budaya lokal, akhirnya kandas di tangan pemegang otoritas rekonstruksi, yang menganut pendekatan berbeda (community development). Apa yang salah? Bagaimana ke depan?

Kesimpulan saya pribadi setelah mendengar ketiga pandangan tersebut, terpikir perlunya melihat pilihan-pilihan oleh IAP ke depan dalam skenario.
Ada dua faktor dominan yang mencuat dari ketiganya: (1) Faktor membatasi diri pada tata ruang/ fisik, atau melibatkan bidang terkait kota/wilayah; (2) Faktor pendekatan blue-print planning vs "planning as a (learning) process" (John Friedman).

Kalau kedua faktor itu dibuat jadi sumbu vertikal & horizontal, jadinya:
-Kwadran1: Orientasi TERBUKA atas keterlibatan disiplin lain; dan Planning as a LEARNING PROCESS.
-Kwadran2: Orientasi TERBUKA atas keterlibatan disiplin lain; tapi cenderung kepada pendekatan BLUE PRINT Planning.
-Kwadran3: Orientasi BATASI DIRI pada Penataan Ruang; dan Planning as a LEARNING PROCESS.
-Kwadran4: Orientasi BATASI DIRI pada Penataan Ruang; dan cenderung kepada pendekatan BLUE PRINT Planning.

Skenario1 (KW1) - Progresif. Ini kalau IAP memilih menyongsong masa depan dengan keterbukaan untuk melibatkan dan mengakomodir disiplin lain, seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosbud terkait masalah pembangunan kota & wilayah. Dan, mengembangkan pendekatan yang mangakomodir perubahan dan partisipasi stakeholders dengan melihat "Planning as a process" (John Friedman) yang berkelanjutan (continuous process improvement).

Argumentasi: Perkembangan wilayah dan kota sudah begitu kompleks, dengan isyu-isyu yang melibatkan berbagai bidang, disiplin ilmu. Isyu-isyu spatial justice, dampak climate change, desentralisasi kewenangan, demokratisasi proses perencanaan dan implementasi. Semua menuntut kerja multi disiplin. Isolasi pada dengan membatasi diri pada ‘tata ruang’ dan menganggapnya sebagai ‘pusat atau kunci’ solusi perkotaan dan wilayah layak dipertanyakan

Skenario2 (KW2) - Ini kalau IAP terbuka tidak membatasi diri pada penataan ruang semata. Tapi pendekatannya memilih konvensional seperti blue-print planning, disiplin ketat.

Argumentasi: pertimbangan boleh melibatkan berbagai disiplin, tetapi kalau keterbukaan multi disiplin itu dibiarkan melebar, maka tidak akan kemana-mana. Proponen Skenario ini berpendapat bahwa setelah pertimbangan multi-disiplin ditangkap, maka penyusunan rencana dan pelaksanaannya haruslah terstruktur baik, jangan ada perdebatan lagi. Sehingga semuanya bisa terstruktur dan terukur dengan baik.

Skenario3 (KW3) – Ini kalau IAP pokoknya membatasi (kompetensi) diri pada disiplin perencana ruang semata, tapi luwes dalam implementasi. Realistis terhadap berbagai perubahan situasi (pol, ek, sos, bud, link) dan aspirasi masyarakat (stakeholders).

Argumentasi: pendukung scenario ini beranggapan bahwa Perencana Wilayah dan Kota jelas batasan bidangnya pada aspek fisik, ruang. Bukan ekonomi, bukan hokum. Karena kalau terlalu luas pertimbangan dan tujuannya malah tidak kemana-mana. Identitas di mata profesi lain dan masyarakat juga jadi membingungkan, bisa diminta/dituntut macam-macam. Lebih baik jelas-jelas saja, tata ruang. Namun, dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendaliannya bersifat terbuka, partisipatif. Planning as a learning process. Berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan waktu.

Skenario4 (KW4) - kalau ternyata IAP membatasi diri pada penataan ruang semata; serta cenderung teguh pada blue-print planning. Rencana sebagai sesuatu yang fixed.

Argumentasi: ilmu planologi (perencanaan wilayah, kota) adalah engineering, maka sebisa mungkin harus fisik, ruang dan determined (kalau bukan eksak). Masyarakat, swasta, Pemda, birokrat sektoral harus mematuhi peraturan-perundangan penataan ruang yang ada. Bukan sebaliknya. Pendukung scenario ini beranggapan bahwa secara bertahap semua pihak harus mengikuti rencana tata ruang yang ada.

Keempat scenario di atas tentu saja visualisasi saya yang mencoba memahami dan membayangkan seperti apa “IAP Masa Depan” berdasarkan pointer atau keywords dari tiga nara sumber dalam Talkshow IAP yl.

Sekali lagi scenario disini adalah alat untuk memahami masa depan, bukan rencana masa depan. Dengan memahami skenario yang mungkin terjadi, arah langkah bisa difokuskan, dan terhadap skenario yang manapun (karena terjadi luar kendali kita) kita siap mengahadapinya. Bagaimana implikasi dari masing-masing Skenario tersebut, dan program aksi apa untuk mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan ada pada Tulisan berikutnya. [Risfan Munir, alumni PL-ITB]