Besaran Anggaran Perencanaan Spasial

Soal keluh kesah menurut saya kalau memang itu masalah, oke-ke saja untuk dibicarakan. Kayaknya IAP juga merespons hal tersebut. Pada acara Ultah kemarin disebar angket soal "pekerjaan n imbalan". Mudah-mudahan ada tindak lanjut.

Tapi perlu juga disadari plafon APBN, APBD untuk suatu urusan, kegiatan juga ada batas plafon-nya.
Asumsi sd 60-65% untuk rutin/aparatur; 20% urusan pendidikan; 5-10% kesehatan. So, sekitar 15% diperebutkan banyak urusan/sektor. Yang fisik (sarpras), pengadaan, biasanya makan banyak. Untuk perencanaan juga ada macam2 disamping untuk RTRW.

Sehingga nominalnya bisa dihitung. Kalau untuk tingkat nasional bisa ditanya pengurus yang kerja disitu rata2 budget tahunan dapat berapa?
Secara keseluruhan bisa tahu: BELANJA NEGARA tiap tahun untuk (penataan ruang) itu berapa.

Lalu, dari sisi kebutuhan Penyusunan Rencana: bagaimana komposisinya?
Berapa % untuk pengadaan peta, survey (transpor, akomodasi, tenaga lapangan), dst. Berapa biaya overhead bagi "perusahaan". Berapa untuk konsultasi, persetujuan "PERDA". Sehingga tahu "Berapa % anggaran untuk Perencana?"
Dengan mengalikannya dengan unit cost (sesuai daerah) untuk nilai wajar biaya Penyusunan Rencana.

Dengan begitu, secara nasional IAP atau anggota bisa menghitung berapa unit RTRW (atau revisi) bisa dibuat. Berapa jumlah Planner dengan gaji wajar (sesuai unit cost) bisa diserap?

Bagaimana kalau ternyata terjadi over-supply tenaga Perencana?
Bisa disimulasi supply perencana nambah (brp?), maka gaji turun jadi berapa?
>> How low can you go?
>> Apakah alokasi anggaran bisa dinaikkan? Siapa yang mesti berjuang? Kemana? (Bowheer juga tak kuasa dalam keputusan besar anggaran ini)--
Sekedar sumbang saran, Risfan Munir, anggota.



Powered by Telkomsel BlackBerry®