Pengembangan Wilayah, Geografi Ekonomi, dan Kepemerintahan

Dari diskusi beberapa topik, termasuk soal Batam dst, saya semkin yakin bahwa struktur dan perimbangan pengembangan wilayah atau pembangunan daerah secara nasional saat ini lebih ditentukan oleh aspek kelembagaan.

Dulu dalam kajian NUDS ada skenario melihat masa depan dari dua faktor: (1)laju transformasi kegiatan ekonomi dari pertanian - manufaktur -jasa; (2) laju desentralisasi pemerintahan.

Yang terjadi, kayaknya skenario: laju transformasi ekonomi melambat (malah mungkin deindustrialisasi); sementara desentralisasi dipercepat (hanya kesiapan daerah diluar dugaan).

Tampaknya juga agak sulit diharapkan adanya pembangunan infrastruktur yang signifikan/dramatis di daerah. Pembangunan koridor2 ekonomi terbatas menguatkan pola yang sudah ada wilayah barat.

Ke depan nampaknya tantangan pengembangan wilayah nasional akan banyak menyangkut "kepemerintahan". Bagaimana arah pembangunan daerah oleh Pemda-pemda. Bagaimana kerjasama antar daerah membentuk keunggulan ekonomi? dst.

Yang saya tidak tahu apakah pemerintah nasional masih punya anggaran untuk investasi besar di pusat2 pertumbuhan di daerah, dan apakah justified di era otonomi ini? Karena masih banyak anggaran dibutuhkan untuk skala nasional, untuk mengatasi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan subsidi BBM dll.

Kalau memang masalah capacity building "kepemerintahan" ini yg dianggap kunci mengatasi regional inequality (misi utama regional planning), apa yang mesti dilakukan? (Risfan Munir, penggiat pengembangan ekonomi lokal)


Powered by Telkomsel BlackBerry®