Perencanaan Kota dan Kebijakan Publik

Membaca nama prodi SAPPK/ITB, saya masih berusaha memahami. Sekolah Arsitek, Perencanaan, Pengembangan Kebijakan. Kata Perencanaan, tentunya PWK. Persinggungannya dengan Arsitek umumnya planner tahu. Tapi bagaimana persinggungan dengan "pengembangan kebijakan"?

Nampaknya PWK memang tak bisa dipisahkan dengan "pengembangan kebijakan (publik)". Dan, proses kebijakan publik ini telah berubah, dari pola Orba, yang mana pemerintah yang menetapkan kebijakan pembangunan kota/wilayah, sementara masyarakat (harus) menerima saja.

Tapi era reformasi ini, suka tak suka, melibatkan stakeholders, kelompok2 kepentingan dalam proses pengambilan keputusan atas "bentuk/isi rencana."

Tentu saja proses demokrasi juga tak selalu sempurna. Kelompok kepentingan ada yang kuat, ada yang lemah. Ada elit kota yang kuat. Ada mayoritas warga kota, yang walau kepentingannya tinggi, tapi posisi dalam ikut bersuara sedikit, karena ketidak-mampuan, kurang informasi, bisa juga karena "kesempatan bersuaranya dihalangi."

Begitulah yang sementara ini saya baca dari tulisan2 para pengkaji kebijakan publik. (Risfan Munir)


Powered by Telkomsel BlackBerry®