Kompetensi Perencana Wilayah dan Kota

Pada awal topik ini rekan BSP dan Ibnu Taufan menanggapi bahwa Planolog bisa "masuk" ke berbagai bidang karena kompetensinya dalam kajian n "perencanaan pengembangan" yang "komprehensif n multisektor". Saya termasuk yang setuju dalam hal ini. Mengapa?

Kalau saya perhatikan, alami, memang "ciri pandangan" Planolog umumnya adalah multi-perspektif. Pertimbangan Sosial-Ekonomi-Teknologi-Ekologi-Policy (SETEP) digunakan sekaligus dalam analisisnya. Jarang sekali profesi lain yang punya kebiasaan multi-perspektif seperti ini. Naluri dasar Sipil di engineeringnya, naluri Arsitek di desain mikronya, Naluri para Ekolog kebanyakan ekologi berbasis biologi, kimia (mikro system).

Kalau saya flashback ke masa kuliah, yang paling sulit dari belajar Planologi/PWK bukanlah land-suitability analysis, kuantitatif. Tapi yang bikin banyak mahasiswa "senewen" adalah memahami interaksi pertimbangan SETEP di atas. Umumnya mahasiswa frustrasi, merasa ngambang karena membiasakan berpikir multi-perspektif ini. Kadang merasa frustrasi karena seperti "ilmu berkelit" saja, argumen teknologi dipatahkan pertimbangan ekonomi, diserang dari sisi sosial/demografi merespons dengan ekologi, dst. Tapi, setelah mengalami dan dari pekerjaan/karier, kesuksesan teman-teman, maka saya yakin yang dulu sebagai "kesulitan terbesar" itu, saya pikir justru itu "core competence" dari Planolog.

Apa bedanya dengan studi pembangunan yang juga komprehensif? Menurut saya bedanya terletak pada kata "perencanaan pengembangan". Studi pembangunan adalah "studi", mereka komprehensif dalam analisis, tapi kurang di "perencanaan, rekomendasi". Kalau kita perhatikan dalam berbagai kasus, analisis mereka panjang, lalu Kesimpulan, tapi Rekomendasi atau Rencana Tindakan nya terbatas sekali. Mereka kuat di analisis, tapi memang tidak dididik khusus untuk "merencana".

Pada waktu sekolah (S1), Planolog di didik untuk akhirnya bermuara ke studio Site Planning, Urban Planning, Regional (n Rural) Planning, Infrastructure (Transport) Planning. Ini adalah pengelompokan berbasis luas area, menurut saya bukan batasan bidang terbatas "Tata Ruang". Menurut saya Tata Ruang adalah salah satu bidang dari Planning/Planolog, karena Pengembangan Kota, Wilayah tetaplah bidang yang multi-perspektif dan multi-product.

Tata Ruang itu satu produk, dan entry point untuk memasuki dunia Perencanaan Wilayah dan Kota yang luas. Ada yang menyanggah, "kalau bukan tata-ruang, lalu apa?" Jawab saya: datanglah ke Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bangda, atau ke Kementerian Perumahan (n Permukiman). Akan tampak jelas disana ada judul-judul Pengembangan Kota, Pengembangan Wilayah, Pengembangan Perumahan, Pengembanga Program, Dir Perencanaan - yang "sangat Planologi, sangat PWK", tapi tidak hanya bidang tata-ruang.

Kesimpulannya, bidang kerja Planolog/PWK masih begitu luas, banyak bidang, irisan-irisan bidang yang perlu diterjuni. Yang penting ialah "entry-point" supaya Planolog diterima masuk ke situ. Tata Ruang adalah salah satu entry-point strategis, karena dalam memasuki dunia profesi atau pemikiran kalau tanpa pijakan bidang teknis yang mantap bisa terombang-ambing. Dan, orang lain mengenal kita dari situ, walau tidak terbatas, atau membatasi profesi pada tata ruang semata.

(Bagaimana pun, daya tampungnya terbatas dibanding lulusan sekolah Planologi/PWK yang banyak jumlahnya)

Malcolm Goldwell, psikolog dari MIT, pencetus "multiple intelligence", dalam bukunya tentang "5 kecerdasan (yang dibutuhkan) masa depan", menyebut salah satunya ialah "kecerdasan multi-disiplin". Ini adalah milik Planolog, yang dulu dipelajari dengan susah payah

Kembali kapada respons rekan BSP, Ibnu Taufan di atas, dari segi pengembangan profesi, menurut saya Planolog harus seperti sarjana Teknik Industri. Ilmu yang di ITB munculnya belakangan ini, secara agresif dosen dan alumninya memainkannya beyond "ilmu asli"nya. Origin TI setahu saya terkait dengan sistem produksi (cabang ilmu Mesin), tentang lay-out (tata letak) peralatan pabrik, time-motion studies, OR (kita ADK), ekonomi teknik (produksi). Tapi oleh pelakunya (dosen, alumni) bidang profesinya diperluas ke bidang manajemen yang luas, hingga ke manajemen proyek, manajemen operasi (semua industri jasa, termasuk perbankan dan pemerintahan). Dengan cara pandang bahwa operation research (OR), manajemen, ekonomi-teknik bisa "dimainkan" secara luas, secara profesi TI mencakup bidang yang luas, dan diakui di perbankan, manajemen pembangunan/ pemerintahan, dst.

Menurut saya, dari segi sebaran alumni, profesi Planologi juga telah mengantarkan alumni atau profesionalnya menjelajahi bidang yang sangat luas. Banyak Planolog yang menempati posisi Eselon 1 pemerintahan selain di Tata Ruang seperti di Bappenas, Kem PDT, Kemenko Kesra, Kemenko Perekonomian, Kemdagri, KLH, BP Daerah Perbatasan, Kemenperkim, KemBudPar, KemDag, KemKUKM, dst. Posisi puncak di Provinsi,kabupaten, kota. Sebagai direktor beberapa perusahaan properti, di lembaga/program berbagai donor. Posisi di swasta pada berbagai jalur bisnis. Mereka berhasil menjelajah karier ke berbagai bidang kerja itu, antara lain karena kesiapannya dalam pemikiran "multi-perpektif" dan "preskriptis" (solusi, saran, rencana).

Banyak sekali yang sukses. Hanya saja, terus terang dalam hati kecil, yang saya juga rasakan, ada obsesi ingin bekerja sebagai orang teknik, seperti "kapan aku kerja sebagai insinyur". Psikologis ini sering membuat kita kurang bangga dengan profesi di pekerjaan yang kita geluti. Kadang ada perasaan telah, keluar jalur, keluar dari profesi. Ini mungkin perasaan yang kita ciptakan sendiri dalam pikran. Seperti anekdot Jenderal berbintang 4, yang pulang kampung, oleh ibunya dia ditanya,"Nak, kapan kamu jadi Sersan?"

Lihatlah di sekitar kita, banyak Arsitek, Ir Sipil, TI, Geografer, Ekonom, dst yang mau jadi perencana wilayah dan kota. Dengan menyadari hal ini saya sendiri bisa obsesi jadi ahli yang "teknikal dan terfokus", karena memang umumnya di bidang apapun, setelah 5 tahun kerja disitu, seseorang akan mulai dituntut untuk bisa berpikir multi-perpektif.

Dalam hati kecil saya juga ingin seperti "Arsitek rumah tinggal" yang kerjanya "gambar, hitung, dapat anggaran" lalu jadilah rumah yang membanggakan kita. Tapi Planologi/PWK memang bidang Publik, yang harus melalui proses dan efektivitas manajemen publik (dan politik tentunya). Maka, Planolog harus berprofesi dengan sabar seperti ahli transportasi yang menyaksikan kemacetan tak segera tertangani secara komprehensif; seperti ahli keuangan yang melihat kebocoran menerus; ribuan ekonom yang bergelut dengan angka ekspor yg sulit naik; ribuan sosiolog dengan kemiskinan yang sulit turun; seperti ribuan ahli hukum yang menyaksikan korupsi dan kejahatan kerah putih merajalela, dst. Tidak bisa ngomel, karena masalah pengangguran dan kemiskinan perkotaan, shg slum area, PKL, rumah jadi toko akan ada terus; ketertinggalan perdesaan, eksploitasi lingkungan; konflik peruntukan lahan (antar individu, sektor, daerah); rusaknya prasarana karena anggaran tak cukup, backlog rumah, air bersih, etc; pertarungan antar sektor/urusan berebut anggaran - itu semua akan terjadi sepanjang umur dunia. Itulah situasi pekerjaan Planolog sebagai perencana di area publik. So, seperti arsitek publik, ahli transportasi, ekonom, sosiolog, lawyers hadapi area publik apa adanya.

Dengan pemahaman diatas, maka karya, produk, hasil kerja Planolog sebagian besar akan berupa: domumen rencana, policy paper, draft-draft peraturan, pedoman-pedoman, saran-saran solusi, feasibility studies, dst, baik disusun Planolog sendiri, maupun bersama profesi terkait.

Mengenai perluasan wilayah kerja Planolog. Apapun istilahnya memang mesti dilakukan "marketing", kalau mau survive dengan puluhan PT (anggota ASPI) yang menyelenggarakan Prodi PWK. Dulu pendahulu kita melebarkan sayap dari PU ke Kemdagri, Bappenas, ke daerah-daerah, dst. Sebagian adalah mengikuti Planolog yang pejabat senior yang di tempatkan di suatu instansi. Ini bisa jadi salah satu strategi perluasan langan kerja. Atau, Planolog yang atas usahanya, kawannya, famiinya masuk ke bidang ttt seperti realestate, appraiser, bisa juga jadi sarana "promosi" bahwa (ternyata ilmu PWK) efektif diterapkan disitu.

Tapi, tentu perlu juga strategi "marketing", langsung mempromosikan ilmu, teknik dan karya-karyanya untuk memasuki wilayah-wilayah kerja baru (frontier).

Caranya, antara lain sejak mahasiswa perliu banyak mengadakan diskusi, debat, menulis tentang PWK dikaitkan dengan isu aktual, dengan bidang-bidang tertentu. Misalnya: green, climate change, konflik pertanahan, pengembangan perbatasan, daerah tertinggal, maritim, liveable city, kemacetan, sampah, krisis air, lingkungan perumahan yang nyaman, konflik "hutan - tambang - daerah", metropolitan dev, KEK, pelabuhan dan wilayah, newtown development, superblok, pemberdayaan ekonomi lokal, peran Planner sebagai fasilitator pendamping pemberdayaan masyarakat, dst. Peran PWK dalam pengurangan kemiskinan, dalam mendorong ekspor daerah, dalam meningkatkan devisa pariwisata dan klaster UKM, dsb. Dengan begitu makin banyak dunia yang tahu kontribusi multi-perspektif dari PWK.

Sekali lagi, setuju dengan rekan BSP dan Ibnu, kian hari dengan kompleksitas masalah pembangunan wilayah, kota, desa, prasarana, bisnis umumnya - profesi yang core competence nya "multi-perspektif" dan preskriptif (solusi, rencana) ini akan selaludan kian dibutuhkan kontribusinya. Semoga.

Renungan (Pribadi) 51th Planologi ITB (2)

MELIHAT KE DEPAN

Setelah merenung ke belakang, ada kebutuhan untuk melihat ke depan. Ini tentu menyangkut trend faktors SETEP (Sosial, Ekonomi, Tekno, Ekologi, Politik).

Sosial

Jumlah penduduk sekarang 238 juta, pertumbuhan masih cukup tingg. Arus migrasi ke kota besar masih trendy. Sementara dari luar Jawa ke Jawa untuk belajar dan mencari kerja di perusahaa. Dari perdesaan Jawa banyak yang harus jadi migran ke luar negeri.
Implikasinya ke depan beban kota-kota besar masih kian besar dengan masalah konflik, kemacetan dan kekumuhannya. Di sisi lain masalah buruh migran di luar negeri, terutama di negara tetangga juga frekuensinya meninggi. Naik menjadi masalah hubungan antar negara.
Masalah sosial dib sekitar proyek investasi pertambangan, industri, perkebunan juga masuknya investor skala besar ke KTI juga di beberapa titik memicu masalah sosial setempat. Sementara konflik dengan sebab lain juga terjadi di beberapa wilayah.
Hal-hal ini juga ada hubungan sebab akibatnya dengan pengembangan wilayah.

Ekonomi

Bicara ekonomi mau tak mau bicara aktornya. Ekonomi nasional saat ini sedang dalam kondisi prima. Indeks IHSG melamapaui 3500, niai ekspor naik, surat utang pemerintah diminati, dan arus investasi asing meningkat. Kalau melihat akumulasi kapital beberapa perusahaan swasta nasional terjadi kelipatan mencengangkan. Bahkan ada developer di Jabodetabek yang land bank nya mencapai puluhan ribu hektar.

Secara kewilayahan pemain modal besar ini juga sedang menujukan investasinya ke KTI. Baik dalam industri ekstraktif tambang, kehutanan, belakangan pertanian skala besar, pariwisata, dan mulai di perkotaan juga. Event yang menandai trend yang layak dicatat misalnya penyataan LIPPO group yang pada ultah ke 60 bisnisnya menyatakan bahwa masa depan ada di KTI.

Di perkotaan pemain swasta juga ekspansif, di beberapa kawasan industri juga. Namun kecenderungan saat ini tampaknya manufaktur masih dibayangi deindustrialisasi. Mungkin karena besarnya kendala manufaktur, ekses modal banyak disaluirkan ke sektor properti, khususnya perumahan dan perdagangan, termasuk pembangunan banyak newtowns dan supermal. Ini tentu agak menghawatirkan kalau oversupply bisa menjadi bomb waktu akibat gelembung harga tanah dst dan kredit macet. Sementara ekspor tak terdorong karenanya. Belum lagi dampaknya bagi sektor perdagangan/retail setempat, karena keuntungan pertokoan modern lebih disalurkan ke luar daerah.

Pada kutub lain, perkembangan ekonomi masyarakat umumnya, sektor UMKM, khususnya yang Kecil dan Mikro yang mencakup 95% lebih pelaku ekonomi, dan menyerap 95% an lapangan kerja juga. Pada kenyataannya mereka ini pada data lain juga mayoritas sektor informal. Terlepas dari soal definisi 90% lebih peaku ekonomi Indonesia masih sektor pegel, gurem dan pegel (pelaku golongan ekonomi lemah). Mereka ini dalam statistik disebut pelaku ekonomi, namun tampak visualnya bisa PKL, usaha rumahan, pengisi lahan tak bertuan, lahan marginal, bantaran kali, pinggiran pabrik, konstruksi, tambang, kebun, hutan. Sehingga lebih mudah dianggap sebagai pelanggar aturan, yang selayaknya diusir. Jadi secara statistik disanjung sebagai "katup penyelamat", tapi secara riil "diusir", sehingga tidak pernah memupuk kapital, karena setelah menabung sedikit, dipakai untuk menebus alat kerja akau mengganti yang dihancurkan.

Masalah kemiskinan yang besar dengan berbagai manifestasinya masih akan menjadi tantangan pokok dalam pembangunan di Indonesia ke depan.

Pada sektor pemerintah, pernyataan Menkeu bahwa anggaran terbatas, BUMN pun akan terus diprivatisasi. Maka meskipun secara kenyataan anggaran pembangunan masih jadi penggerak ekonomi. Namun instrumen kebijakan fiskal mungkin bukan alat ampuh lagi untuk merubah pola, karena sebagian sudah dialokasikan sebagai DAU, anggaran rutin/aparatur, cicilan utang dan bunga, sedang DAK sifatnya sektoral.

Pola pembangunan regional dengan demikian akan lebih dpengaruhi oleh pola minat investasi swasta nasional dan asing. Sehing nantinya perlu dilihat juga pengaruh pemerintah dalam "menjaga keseimbangan kepentingan pertumbuhan ekonomi, fasilitasi investasi (swasta), dan partisipasi masyarakat".

Peran pemerintah sebagai regulator serta pengeturan, pembinaan dan pengawasan menjadi andalan daripada sebagai investor (prasarana). Dengan keterbatasan anggaran ini maka mesti sangat pandai dan jeli memilih titik-titikb "akupuntur" intervensi dan obyek pengaturan yang tepat. Di satu sisi, kalau dianggap menyulitkan swasta akan mendapat komplin, sementara kalau terlalu menekan dan menyudutkan usaha kecil, mikro akan mendapatkan "perlawanan" secara politik. Dan dengan populasi yang besar, maka usaha kecil, mikro berarti pula konstituen penyumbang suara yang perlu direbut hatinya.

Teknologi

Teknologi baru terutama bidang ICT (information, communication technologi) dan aplikasinya dalam mempererat komunikasi lintas jarak/ruang dan waktu tak bisa tidak akan mempengaruhi pola pengambilan keputusan bidang ekonomi, pemerintahan, sosial budaya. Setiap kejadian, keputusan di satu tempat, dalam hitungan detik sudah ditangkap oleh orang di daerah lain, bahkan secara internasional. Ini berkah, tapi juga bisa jadi maslah baru pada sisi lain.

Banyak warga tinggal terpencil melihat "indahnya ibukota" dari televisi, sehingga pengharapannya meningkat, sementara lingkungan tidak mendukung, maka kekecewaan, rasa diperlakukan tidak-adil meningkat. Juga konflik antar kelompok dengan kelompok lain, atau dengan aparat, bisa memicu keresahan nasional, salah-salah diikuti kejadian serupa di tempat lain.

Sedang teknologi GIS membawa manfaat bagi akurasi perencanaan. Simulasi untuk antisipasi berbagai skenario bisa dilakukan. Serta penyebarannya secara nasional untuk saling sharing juga dapat dilakukan cepat. Ini akan sangat membantu efektivitas kerja perencana.

Di sisi lain, karena penguasaan ICT ini tidak merata, bagi yang mampu vs yang tak mampu, maka kesenjangan informasi juga jadi masalah baru. Penguasaan data ekonomi, sumber daya daerah yang timpang juga membuat yang kuat makin cepat meninggalkan yang lemah. Ini menjadi tantangan baru bagi kaum profesi untuk mengurangi kesenjangan informasi dengan aplikasi ICT yang lebih terjangkau, dan kemauan untuk berbagi informasi.

Ekologi

Masalah ekologi atau lingkungan hidup kian terasa dengan gejala climate change yang kian menunjukkan gejalanya. Pola musim hujan atau kemarau yang berkepanjangan kian menyulitkan kehidupan petani. Sulit menentukan kapan musim tanam yang tepat, dan tentu mempengaruhi stok bahan pangan, produksi untuk ekspor. Sehingga mempengaruhi pula pendapatan petani, harga pangan dan produk pertanian lainnya. Walhasil mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan.

Kekeringan panjang sempat mengurangi sediaan air di waduk-waduk. Di beberapa daerah telah jadi salah satu sebab kurangnya pasokan listrik, sehingga proses produksi dan pembangunan cukup terganggu.

Pada sisi lain masalah lingkungan yang diakibatkan pembukaan hutan untuk perkebunan (sawit, dst), pertambangan, pertanian rakyat, telah menjadi masalah lingkungan yang dampaknya muncul secara nnyata seperti bencana alam Wasior yang baru terjadi.
Masalah lingkungan sekitar perkotaan atau permukiman, terutama kota besar yang berpenduduk padat juga kian akut, tanpa ada solusi yang significant dan applicable.

Kalau kecenderungan yang ada tidak bisa diubah, maka masalah ekologi di perkotaan dan di wilayah rawan akan semakin manjadi-jadi, sehingga kian sulit diatasi atau dikendalikan.

Politik

Dalam bidang politik, demam reformasi nampaknya belum menunjukkan segera mereda. Proses demokrasi formal yang memilih anggota legislatif (partai) dan pemimpin (nasional, daerah) ternyata juga tidak serta merta menghasilkan pemimpin yang didukung penuh dan efektif bekerja. Kericuhan, protes berkepanjangan, jegal-menjegal terjadi terus dimana-mana.

Misi memberantas korupsi juga telah menjadi ajang saling tuduh, cara untuk menggembosi lawan politik. Dan, tren yang memprihatinkan mengarah kepada tuduhan atau 'ketidak percayaan pada legitimasi lembaga' negara. Juga mempertanyakan aturan perundangan yang ada. Ini sungguh memprihatinkan, karena menghambat kerja lembaga pemerintah, disamping menyebarkan situasi saling tidak percaya.

Pola pemilihan umum yang mengandalkan cara-cara iklan berbiaya tinggi, mau tak mau membuat politik dicirikan kerjasama dengan pemodal. Kalau tidak dalam bentuk sponsor (hutang budi), juga pemodalnya sendiri terjun dalam poitik. Ini mau tak mau mengundang pertanyaan akan netralitas pilitikus dalam kebijakan ekonomi yang menyangkut kepentingan kaum padat modal.

Dalam situasi seperti ini, planning yang masih kuat mengandalkan instrumen "regulasi, law enforcement" dalam implementasi rencananya, menghadapi tantangan situasi politik yang sulit. Rencana yang selama ini diyakini bisa terlaksana dalam bentuk peraturan, jika ada konflik kepentingan, bisa-bisa aturan dan justifikasi rencana itu yang dipertanyakan.

Situasi SETEP itulah sementara ini yang melintas dalam pikiran saya dalam suasana setengah abad Planologi atau PWK di Indonesia ini.

Banyak tantangan, tentu banyak pula peluang yang terbuka untuk profesi perencanaan wilayah dan kota yang komprehensif lingkupnya.

SIMPULAN
Dari segi aktor, Perencanaan di masa depan, tak bisa tidak saya pikir perlu mempertimbangkan trologi "pemerintah - swasta - masyarakat" dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya.
Tak bisa lagi Perencana menyusun dengan asumsi instansi-instansi tertentu yang akan melaksanakannya.
Kenyataannya banyak swasta yang membangun realestat, newtown, kawasan industri, wisata dan lainnya.

Potensi masyarakat dalam pembangunan lingkungannya sendiri juga tidak bisa diabaikan. Selain karena pemerintah daerah tidak punya anggaran, partisipasi masyarakat akan menjadi wahana pemberdayaan.

Otonomi daerah boleh jadi pada dekade mandatang semakin dirasakan kenyataannya. Urusan-urusan pembangunan dan pelayanan publik semakin nyata ada pada pemerintah daerah. Untuk itu penguatan kapasitas dan kapabilitas Pemda dalam perencanaan dan manajemen pembangunan lebih lengkap menjadi semakin diperlukan.

Hal yang perlu dicermati adalah realita Pemda yang punya otonomi tetapi kapasitasnya relatif terbatas, kadang bertemu dengan pemodal yang kapasitas pendanaan dan kapabilitas manajemennya jauh melebihi Pemda, punya jaringan nasional bahkan internasional. Sementara kerjasama antar daerah juga masih sulit dilakukan. Dalam situasi ini peran Pemda sebagai regulator, fasilitator yang melindungi kepentingan publik menjadi tantangan besar.

Pada sisi lain, masyarakat, warga tetap butuh pelayanan, dukungan, fasilitasi, baik untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan lainnya. Sementara kemampuan anggaran Pemda terbatas. Kekecewaan masyarakat tentu tidak dapat dibiarkan.
Karena kemampuan Pemda (terutama anggaran) memang terbatas, maka perubahan sikap dan strategi perlu dilakukan.

Selama ini Pemda atau pemerintah umumnya berasumsi bahwa sumber daya di tangannya, dan masyarakat dianggap cuma bisa minta, sehingga juga diperlakukan sebagai obyek, bukan subyek. Sehingga mudah diperintah, diatur, dilarang, digusur. Dengan kenyataan yang ada, akan dibituhkan sikap bahwa masyarakat (sebagian besar) punya kemampuan, hanya perlu difasilitasi, diizinkan (bukan malah dimintai surat, biaya, bahkan digusur) atau diberi stimulan dan diberdayakan agar mandiri. Peran inisiatif swadaya masyarakat sangat dibutuhkan, sayangnya kehadirannya masih terbatas dan sporadis.

Hal yang menarik dicatat ialah trend tumbuhnya kegiatan CSR sebagai cermin adanya agenda dari korporasi yang melakukan kegiatan membantu pembangunan masyarakat atau komunitas tertentu. Ini potensial untuk dipadukan dengan program pemerintah dan Pemda serta potensi swadaya masyarakat. Kalau bisa difasilitasi bisa menjadi potensi bagi pembangunan daerah.

Akan menjadi tantangan dalam perencanaan di masa depan dengan memadukan ketiga sumber daya "swasta - Pemda - masyarakat". Dan, kepentingan ketiganya bisa diakomodir. Karena selama ini, kenyataannya, kian lebih banyak pembangunan ekonomi dan fisik dilakukan swasta. Sedang masyarakat mencari solusi sendiri dengan membuka usaha mikro, kecil dan mengembangkan permukiman sporadis. Sementara Pemda tampak tak kuasa mengendalikannya karena menata diri dan memperbaiki prasarana yang rusak saja mesih kesulitan, belum lagi soal ekses Pilkada. Ini adalah salah satu tantangan riil bagi para perencana.[Risfan Munir]

Renungan (Pribadi) 51th Planologi (1)

Menjelang 51th Planologi ITB (PWK-ITB) saya mengalami kemacetan kota Jakarta, membaca bencana alam Wasior, melihat kota yang acak dengan perkampungan padat, PKL cermin angka kemiskinan masih tinggi, dominanya sektor informal, karena kurangnya pekerjaan formal, dst. Apa hubungan kekacauan dan bencana dengan peran saya sebagai sarjana perencana wilayah dan kota (PWK)?

Dengan pikiran sederhana, peran sarjana PWK adalah merencana, lalu siapa yang melaksanakan rencana? Pemerintah. Namun beberapa waktu lalu saya baca berita Menkeu mengatakan bahwa pemerintah tak punya cukup anggaran untuk bangun infrastruktur. Diharapkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur (utama). Dengan kata lain dalam pembangunan kota dan wilayah, anggaran pemerintah juga terbatas.

Pada sisi lain saya melihat pembangunan newtown di wilayah Jabiodetabek, Surabaya, Makassar kian intensif. Para swasta justru kian mampu dan ekstensif membangun kota. Urban renewal pun banyak mereka lakukan, dengan menyulap kawasan "tak terencana" (atau terencana tapi tak terwujud) menjadi newtown in town, superblock, dst. Jadi, secara fisik sesungguhnya perencanaan kota bisa diwujudkan, bukan visi gambar semata. Sudah banyak kota diwujudkan sebagai implementasi rencana kota.

Seorang teman berkomentar, kalau untuk private bisa. Itu untuk masyarakat yang mampu beli rumah, kantor, belanja. Sementara tugas PWK adalah menyangkut publik, masyarakat kebanyakan yang kemampuannya terbatas. Lah, susah dong? Waktu belajar lingkungan visual dulu saya kok tidak belajar tentang indahnya "kampung kumuh"?

Tapi intinya ada pemahaman bersama bahwa PWK memposisikan diri di sisi publik. Tetapi apakah sikap dan peralatan keilmuan saya sebagai sarjana PWK begitu? Kalau dikaitkan dengan realita penyataan Menkeu bahwa negara tak punya anggaran untuk bangun infrastruktur utama. Lalu sebagai perencana kota saya mesti rekomendasikan apa? Gambar jaringan, hitung kebutuhan anggaran, terus sedih karena pasti pemerintah 5an daerah tak mampu melaksanakannya?

Pertanyaan berikutnya: perlukah keilmuan PWK juga masuk ke area implementasi, yang tentu (karena kata Menkeu pemerintah tak punya anggaran cukup) akan menyangkut partsipasi masyarakat dan swasta (kecil sd besar). Konsekuensinya "ilmu teknik" PWK ini akan "tercemari" dengan ilmu-ilmu sosial, kemasyarakatan (yang dulu tampak remeh), dan ilmu-ilmu keuangan, peran swasta (yang dulu nampak najis).

Sejenak membayangkan masa lalu, tahun 1959 kira-kira adalah era Marshal Plan, era rehabilitasi dunia pasca PD-II, dimana ada bantuan besar untuk membangun infrastruktur dan permukiman bagi dunia ketiga. Lalu dilanjutkan dengan era Orba, yang mana pemerintah punya anggaran tak terbatas (dari Bank, oil boom, dll) sehingga peran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan permukiman untuk mewujudkan rencana PWK sangat besar. Tapi dengan pernyataan Menkeu di atas, era itu telah berlalu.

Renungan saya, kalau era pembangunan yang didukung dana Marshall Plan dan anggaran ditopang Oil Boom itu saja hasilnya adalah masih ribuan atau jutaan hektar "kawasan kumuh", lalu apa yang bisa diwujudkan perencanaan wilayah dan kota di era anggaran terbatas ini.

Nampaknya pilihan PWK mesti dipilih diantara dua Polar: merencana kota indah bersama Developer padat modal (sehingga ilmu desain kota bisa dipuaskan), atau terjun menjadi barefoot planner (sehingga merencana bersama kelompok tak mampu, sambil memberdayakan mereka, sehingga puas apa yang direncana bisa dilaksanakan). Tentu ada the third way, pilihan di tengah, merencana saja untuk instansi pusat atau daerah, lalu lupakan, atau berharap-harap.
Pilihan ketiga tersebut bisa positif kalau diikuti dengan advokasi, pengawalan rencana dengan perjuangan melengkapi aturan yang ada, memenangkan prioritas anggaran. Caranya bisa lobi antar instansi, mengerahkan demo, dst. Tapi apakah PWK itu sebuah gerakan? Ilmu tetaplah ilmu.

Tentu saja instrumen pelaksanaan rencana kota dan wilayah bukan cuma investasi pemerintah, ada instrumen police power (aturan, larangan), juga instrumen insentif/disinsentif. Tapi membuat larangan untuk pelanggaran massal PKL, rumah tumbuh spontan di tengah laut kemiskinan adalah seperti "menyapu daun kering dibawah pohon besar", pagi disapu, sore berserakan lagi. Kalau terlalu galak, aparatnya dikroyok. Kalau terjadi insiden, pejabat bisa dicopot. Jutaan massa miskin selalu siap mebanjiri kota.

Secara pribadi, saya tidak bisa mengusulkan solusi. Tapi karena tak ingin jadi korban "frustrasi" karena ketidak-berdayaan yang disebabkan oleh "ilmu merencana yang pelaksanaannya diluar pengetahuan". Maka ya saya pelajari public policy, pengembangan ekonomi lokal & regional, manajemen pelayanan publik dan urban management, perencanaan bersama masyarakat dan sejenisnya. Kalau toh rencana komprehensif (masterplan) sulit terwujud, setidaknya bisa kontribusi di pemberdayaan ekonomi masyarakatnya, di perbaikan manajemen pelayanannya, public policy dan regulasinya.

Kesimpulan pribadi saya, seperti kata orang "koordinasi itu mudah dikatakan, sulit diwujudkan". Mempelajari hal yang komprehensif, sinergis, multisektor, metadisiplin itu sulit. Lebih sulit lagi menperjuangkan, meyakinkan mayoritas orang yang sekolah dan kerjanya di sektor/ilmu tertentu. Ilmu komprehensif seperti "hollowgram", pada titik/moment yang tepat saja dia tampak, pada moment lain dia invisible. Dari pengalaman juga, kesimpulan saya orang lebih mudah menerima apa-apa yang focused, konkrit, visible. Lebih spesifik lagi, yang ada nomenklatur anggarannya. Sehingga wajar kalau pada kenyataannya planolog sendiri (yang ngaku komprehensif, multisektor) juga ambil spesialisasi (bias) sesuai tempat kerja dan pengalaman profesi masing-masing. Dan, wajar kalau di lapangan terbentuk ragam planolog yang berspesialisasi sesuai tempat kerja dan pengalamannya dalam interaksi aspek fisik, lingkungan, teknoilogi, ekonomi, kemasyarakatan, manajemen, kebijakan publik, dst.

Tapi mungkin inilah profesi yang berkaitan dengan area publik. Seperti visi daerah, "gemah ripah repeh rapih" (baldatun toyyibatun wa robbun ghofur). Niat memakmurkan dan melestarikan semua secara komprehensif. Tapi kadang saya berpikir, bisa menanam satu pohon, memberi makan satu orang lapar, sementara cukup, asal dilakukan secara berkelanjutan. Paling tidak untuk melegakan diri bahwa dengan PWK saya bisa berbuat sesuatu untuk warga kota dan wilayah.[Risfan Munir]

Pertanahan: Hernando de Soto

Menyangkut "public policy", termasuk perencanaan wilayah dan kota, yang mesti dihindari memang "pukul rata" (gebyah uyah). Begitu pula dalam membahas peran Hernando de Soto dalam formalisasi modal/aset kaum lemah (sektor informal).

Program pendaftaran/ sertifikasi (murah, masal) seperti PAP atau Larasita untuk komunitas2 yang memang membutuhkan memang perlu. Untuk memperjelas batasan hak milik, mengurangi risiko konflik. Bisa diagunkan untuk dapat cash/modal kerja yang dibutuhkan. Kalau ada pihak lain yang mengakuisisi memudahkan pemilik menerima ganti rugi secara wajar.

Kelemahannya, kontrol komunitas jadi berkurang, tiap individu bisa dibujuk pihak lain untuk melepaskan kepemilikan tanahnya. Tapi komunitas sendiri juga bisa punya kelemahan kalau feodalistik, nasib kelompok ditentukan satu-dua godfather saja, yang tidak adil lagi.

Tentang de Soto, saya melihatnya bahwa pada masanya (dulu) memang dia yang memperkenalkan "fenomena informal" (kaum miskin) kepada kelompok "kanan" atau pihak yang konvensional (pemerintah, perbankan) yang dalam policy nya cenderung tak peduli "yang informal" atau menganggap kaum miskin sebagai persoalan saja. Bahwa kaum miskin itu bukan tak punya apa-apa, mereka juga punya kapital/aset tapi informal. Sehingga program untuk meng-include kan mereka ya lewat formalisasi aset mereka. Omongan dia didengar karena dia juga dari sisi "kanan".

Tapi sekarang pemerintah dan perbankan sudah mulai banyak aware dengan potensi kaum "informal". Perbankan sudah punya linkage dengan BPR, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam dst. Di sektor riil kemitraan-kemitraan UB - UMKM juga banyak berkembang. Sehingga pilihan banyak. Oleh karena itu saran de Soto soal sertifikasi sudah saatnya jadi salah satu pilihan saja dari banyak pilihan. Bukan satu-satunya 'resep'. Kalau menempatkannya begitu mungkin jadi resep yang wajar.

Kenyataannya masalah colateral untuk kredit, atau syarat "berbadan hukum" itu masih jadi syarat prinsip menurut peraturan BI ataupun Pemerintah (Keppres 80 ttg procurement) Kadang lembaga swadaya kampung tak bisa mengerjakan program perbaikan fisik di lingkungannya, karena harus tender dan berberbadan hukum. Ini kan bukan saran de Soto, tapi pemerintah sendiri (yang pukul rata).
Mudah-mudahan ikut meningkatkan khasanah diskusi perencanaan wilayah dan kota yang lebih luas. [Risfan Munir]

Pengembangan Pariwisata Lesson Learned dari Vietnam

Perencanaan wilayah dan kota bisa mengambil fokus pada perencanaan pariwisata. Pengembangan pariwisata bisa jadi pintu pembuka bagi pengembangan sektor lain di wilayah dan kota.

Sebagai contoh Vietnam menggenjot pengembangan ekonomi, juga wilayah dan kotanya antara lain dengan menarik wisatawan asing lebih banyak. Diharapkan jumlah wisatawan meningkat 50 persen dibanding tahun lalu.

Menurut Kementerian Statistik sampai bulan Mei tahun ini, tercatat 2,2 juta wisatawan asing. Naik 37 persen dibanding tahun lalu. (Sumber: VEN)
Wisatawan tersebut terutama dari China daratan, Australia, Korea Selatan, Taiwan, Perancis, USA, Thailand, Malaysia dan ASEAN lainnya.

Untuk menggenjot wisatawan asing tersebut Pemerintah Viet Nam bekerja sama dengan pemerintah beberapa provinsinya dalam melakukan promosi.

Momentum penting yang dimanfaatkan tahun ini a.l. Ialah: peringatan 35th of Liberation of South Vietnam atau National Reunification Day; ulang tahun founding father-nya, President Ho Chi Minh ke 120; lalu Sen (Lotus) Village Festival. Di tingkat provinsi ada Vietnam Ethnic Culture Week di Provinsi Thai Ngyen.

Banyak perusahaan jasa wisata, biro perjalanan memberikan paket diskon. Provinsi Khanh Hoa Tengah memberikan diskon untuk akomodasi, hiburan dan tiket penerbangan hingga 30-50 persen, sementara Kota Da Nang memberikan diskon 5-25 persen untuk bulan Agustus dan September. Ini sekedar contoh kerjasama yang sinkron.

Promosi pariwisata juga dilakukan secara ofensif ke negara asal tourist. Karena target utamanya China yang diharapkan menarik setidaknya satu juta foreign tourists dari Sang Naga.

Untuk itu Vietnam Airlines sebagai flag carrier membuka rute langsung dari Hanoi dan Saigon (HCMC) ke Shanghai. Promosi pariwisata juga digelar di Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou dan Sichuan tahun lalu. Hasilnya cukup significant ditunjukkan dengan antusiasme tak kurang dari 100 biro perjalanan dan penyelenggara paket wisata. Mereka bahkan merencanakan membuka rute penerbangan langsung ke Vietnam.

Fakta dan pengalaman tersebut menunjukkan, bahwa dengan obyek dan atraksi pariwisata yang sebetulnya terbatas, tapi dengan perencanaan pariwisata yang baik, kerjasama Pusat dan daerah yang optimal, terutama dengan fokus dan tema yang jelas, maka hasilnya significant. Padahal cukup banyak, misalnya penguasaan bahasa asing (English) operator pariwisatanya sangat terbatas.

Hal penting yang lain untuk Vietnam, dia berhasil me-REFRAME kenangan Masa Perang yang sesungguhnya "memilukan" menjadi misteri daya tarik tersendiri. Obyek wisata Cu Chi tunnels dan the War Remnant Museum membuktikan hal ini. Dan, satu hal lagi Vietnam juga menunjukkan citra yang "ramah" kepada wisatawan, padahal orang asing tahu ideologi politik negara itu. Nuansa keramahan dan iklim usaha yang welcome lebih terasa, daripada nuansa kekuasaan, propaganda, dst.

Mengenal Vietnam saat ini nuansanya seperti Indonesia di era 70an, atau awal 80an, ketika semua berpadu dalam suasana semangat "pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja". Pengembangan wilayah dan kota di tanah air mungkin perlu melihat potensi pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah. [Risfan Munir, alumni ITB]

Air Asia dan Pengembangan Pariwisata

Penerbangan Air-Asia dan penerbangan budget lainnya harus diakui besar peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan daerah pariwisata di ASEAN dan East Asia. Perencanaan pariwisata perlu memperhitungkannya, karena nampak sekali meningkatnya wisatawan antar negara ASEAN atau East Asia, wilayah jelajah Air Asia.

Dengan tiket murah, terutama bagi yang merencanakan perjalanan jauh hari, memesan via internet. Trend ini juga secara tidak langsung meningkatkan wisatawan usia muda, mahasiswa, karena mereka yang paling banyak menggunakan internet. Ini dampak positifnya bagi hubungan antar negara ASEAN dan East Asia juga akan baik di kemudian hari. Saling berkunjung dan saling mengenal budaya masing-masing tentunya akan memudahkan mereka bekerja sama kalau sudah bekerja nanti. Apalagi kalau biaya transportasi murah mendorong mereka untuk belajar dan kuliah di negara tetangganya.

Bagi pedagang, businessmen, operator jasa pariwisata tentunya inovasi Air Asia ini juga menjadi katalisator hubungan perdagangan dan kerjasama bisnis antar negatra yang makin intensif.

Perencanaan wilayah dan kota juga akan dibukakan cakrawala berfikirnya untuk regional ASEAN dan Asia Timur. Banyak perencana kota dari Singapura yang melalui real estate & property business nya telah merencana beberapa kota di region ASEAN dan East Asia. Ini tentunya tantangan bagi perencana wilayah dan kota dari Indonesia untuk berkiprah di kawasan ASEAN dan East Asia juga. Sejauh ini urban designer Ridwan Kamil dari Urbane Indonesia Bandung yang telah berkiprah di kawasan ini. [Risfan Munir, alumni Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB]

Perencanaan Pariwisata - ACFTA, Vietnam

Perencanaan wilayah dan kota terkait perencanaan pariwisata dapat dirasakan dengan berwisata. Ini adalah cara praktis belajar perencanaan wilayah dan kota serta perencanaan pariwisata (tourism planning) secara "gembira, asyik dan menyenangkan" (GASING, istilah fisikawan, pencetak juara Olimpiade Sains, Prof. Yohanes Surya).

Pengalaman melihat kemajuan pengembangan pariwisata Saigon atau Ho Chi Minh city (HCMC), kota ini lebih mudah dibandingkan dengan Medan. Airport Tan Son Nhat juga serupa dengan airport Sultan Hasanuddin Makassar atau airport internasional Padang, Sumatera Barat.

Angkutan dalam kota ada angkutan kota, ojek, taxi. Taxi yang populasinya banyak kelihatannya Vinasun, dengan kedaraan merk Vios dan Innova. Para sopir taxinya umumnya berbaju putih, celana panjang hitam. Mengingatkan pada pakaian orang keturunan China di tahun 60an. Pengendara sepeda motor banyak sekali, sepertinya lebih mendominasi lalu lintas kota. Karena kendaraan roda empat pribadi jumlahnya tidak dominan. Secara sepintas jalan kota lebih bersih daripada jalanan di kota-kota di Indonesia pada umumnya. Mungkin karena pengelolaan sampah yang lebih baik, atau masyarakatnya juga lebih disiplin. Karena mereka sangat sadar akan peran pengembangan pariwisata, sebagai andalan ekonomi nasionalnya.

Tadinya tak terbayangkan akan menginap di hotel seperti apa dengan paket tour AirAsia, walau sudah melihat fotonya. Maklum di pikiran saya pelayanan di kota negara komunis ini belum terbayang seperti apa. Namun ternyata hotel Metropole HCMC memang comfortable tak jauh beda dengan kondisi hotel bintang empat umumnya. Dengan pemanas air minum, TV channel internasional, internet cable dan perlengkapan lainnya.
Mungkin salah satu faktor penting dalam perwujudan penyatuan ekonomi dan persahabatan ASEAN yang riil adalah adanya penerbangan budget seperti AirAsia ini. Selain juga kebijakan bebas visa antar negara Asean (termasuk ke Hongkong) dan bebas fiscal dari pemerintah RI.

Salah satu atraksi yang ditonjolkan Vietnam adalah Cu Chi Tunnels (baca: Ku Ci), terowongan pertahanan pasukan gerilyawan Vietnam. Ini bisa dikatakan lambang kebanggaan kepahlawan mereka yang mengusir pasukan Adikuasa yang bersenjata modern. Taktik gerilya yang dilancarkan di desa Cu Chi (dekat Airport Ton San) berhasil karena kegigihan mereka yang didukung warga desa. Terowongan sempit yang bersusun tiga, dan panjang berliku ini sungguh menggambarkan ketahanan gerilyawan yang hidup bertahun-tahun dalam lubang sempit, gelap, lembab dan sulit mendapatkan oksigin. Teknologi jebakan tradisional hingga ranjau darat anti tank yang mereka buat di desa ini sungguh menggambangkan keunggulan teknologi tepat guna atas teknologi modern yang tergantung pasokan bahan bakar, onderdil (components) yang sering jadi kendala. Ini jadi perlambang bahwa menghadapi serangan banyak teknologi maju yang membuat suatu bangsa bergantung, teknologi tepat guna yang sederhana, namun berbasis pada keunggulan lokal, sehingga bisa melibatkan banyak partisipasi masyarakat.

Lingkungan wisata Cu Chi Tunnels ini berupa hutan dekat sungai Saigon, yang dipelihara. Rute dimulai dari pelataran parkir, kemudian loket, lalu mengikuti jalan setapak dalam hutan yang melingkar. Di tengah hutan kecil itu ada gubug-gubug seperti 'tenda' komando militer tempat wisatawan diberi 'ceramah' tentang sejarah dan peta situasi desa gerilyawan lengkap dengan maket terowonga-terowongannya. Setelah diberi penjelasan oleh tour guide, lalu diputar video yang dibuat tahun 1967 tentang perjuangan desa Cu Chi. Kisahnya mulai dari ketenangan dan kenyamanan hidup warga, yang bertani dan anak-anaknya bersekolah, lalu datang musuh yang membombardir desa mereka dan menyerang dengan tank dan senjata perusak lainnya. Waarga akhirnya melawan dengan cara bergerilya menggunakan terowongan-terowongan tersebut dalam taktik "hit & run". Termasuk para 'lasykar wanita' nya.

Setelah menyaksikan film dokumenter yang memberikan kerangka sejarah dan peristiwa tersebut wisatawan diajak melihat lubang-lubang masuk terowongan. Mengesankan (atau mengerikan) kalau membayangkan mereka menggali terowongan sempit itu hingga ratusan kilometer. Wisatawan diajak untuk masuk lubang tersebut untuk merasakan atraksi terowongan sekitar 20m yang memakan waktu sekitar 5 menit. Gelap, lembab dan menegangkan.

Selain menyaksikan terowongan, juga ditunjukkan jebakan-jebakan yang dibuat gerilyawan, mulai dari berbagai rupa jebakan manual yang dipasang tanah dan di dalam lubang.

Atraksi lain yang ditunjukkan adalah produk kerajinan rakyat, yaitu berbagai souvenier terkait perlengkapan gerilya.

Kerajinan rakyat setempat yang juga ditunjukkan ialah industri rumahan pembuatan rice paper yaitu kertas dari beras untuk bungkus 'spring roll' (lumpia) Vietnam. Selain produk 'gula-kacang' dan makanan kecil lainnya.

Disini kita melihat kejelian Vietnam. Peninggalan perang yang menggoreskan kenangan pahit itu bisa di-REFRAME (rubah cara pandangnya) menjadi daya darik. Dia tahu bahwa bagi warga dunia atau wisatawan nama Vietnam selalu diasosiasikan dengan sejarah perang Vietnam yang melibatkan dua negara adikuasa dan para sekutunya.

Pariwisata sudah dipilih menjadi andalan sumber devisa. Perencanaan pembangunan dan perencanaan wilayah dan kota karenanya tak dapat dipisahkan dengan perencanaan pariwisata. Dalam konsep Tourism, Trade, Investment (TTI) sektor pariwisata bisa menjadi duta atau pengundang investor. Sesuai peribahasa tak kenal maka tak saying, pengembangan pariwisata merupakan langkah membuka pintu dan menanamkan citra “ramah” kepada calon investor. Karenanya perencanaan pengembangan wilayah dan kota memerlukan perencanaan pariwisata. [Risfan Munir, alumni ITB]

Perencanaan Wilayah Aliran Sungai, Climate Change

Antisipasi Climate Change di Delta Mekong. Perencanaan Wilayah dan Kota saat ini mesti mengantisipasi dampak climate change. Terutama untuk pengembangan wilayah aliran sungai. Dpl Perencanaan Wilayah Aliran Sungai mesti mengantisipasi perubahan iklim. Salah satu kasus yang dapat diangkat untuk memahami fenomena ini ialah pengembangan wilayah aliran sungai Mekong, khususnya Mekong Delta. Wilayah Delta Mekong di Viet Nam merupakan muara sungai Mekong yang melintasi beberapa negara. Mekong Delta termasuk the three most vulnarable delta in the world.

Dengan skenario muka air laut naik hingga satu meter, maka 70 persen lahan di Delta Mekong mengalami salinasi; dua juta hektar sawah lenyap; dan banyak desa mengalami banjir serius. Menurut skenario ini periode banjir bisa sampai 4-5 bulan per-tahun (Sumber: Vietnam Economic News, May 25, 2010).

Secara umum kondisi sosial-ekonomi penduduk Mekong Delta akan terkena dampaknya. Menurut Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, jika tidak ditemukan varietas baru yang lebih toleran terhadap salinasi dan fluktuasi (banjir dan kekeringan) yang tinggi, maka masa depan pertanian kawasan Mekong Delta akan mengalami kesulitan. Bisa terjadi perubahan besar pada permukiman, area perkotaan dan pola pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Mekong Delta ini. Perubahan ini mempengaruhi sustainable development dari kawasan. Kehidupan 10 juta penduduk dipertaruhkan, karena kawasan Mekong Delta ini merupakan lumbung makan Viet Nam, berkontribusi besar terhadap pendapatan ekspor. Ketahanan pangan bisa terancam.

Untuk mengantisipasi skenario diatas, ada beberapa ide yang diusulkan, yang bisa jadi pelajaran di Indonesia, mengingat kita punya banyak wilayah pertahian dan kota pantai.
Pertama, cari dan kembangkan varietas tanaman, ikan, ternak yang lebih tahan/ toleran terhadap salinasi, masa banjir/kekeringan yang panjang; antisipasi epidemi penyakit akibat banjir; membangun reservoir untuk persediaan air bersih, mengontrol fluktuasi air mencegah banjir di musim hujan, dan kekeringan di musim kemarau; mengkaji ulang rencana tanam dan budidaya aquaculture, serta masa tangkap ikan.
Kedua, penerangan kepada masyarakat agar mereka siap menghadapi risiko terkait climate change. Sehingga masyarakat tidak meremehkan tapi juga tidak panik. Beri petunjuk apa yang mesti dilakukan.
Ketiga, perencanaan tata ruang dan permukiman untuk menghindari kawasan berisiko tinggi, dan pengaturannya agar risiko pada kawasan sedang bisa dikurangi.
Keempat, kerjasama lebih erat dan fokus antar negara, antar provinsi (ada 13 provinsi), yang termasuk wilayah aliran sungai Mekong (Mekong River Commision/MRC) dengan prinsip water equality dan kerja sama dalam pengelolan pantai dan pesisir dengan negara maritim lainnya seperti Indonesia, Philippines, Malaysia. Keempat inisiatif tersebut relevan untuk dipertimbangkan dalam perencanaan wilayah aliran sungai dan pesisir di negara kita untuk mengantisipasi risiko akibat climate change.

Sekali lagi, climate change berdampak besar pada meningginya muka air laut, yang menyebabkan banjir dan salinasi menimpa kawasan pertanian yang luas; di sisi lain lamanya kemarau membuat kekeringan yang panjang. Ini adalah saatnya mempertimbangkan pengaruh climate change terutama pada kawasan pantai/pesisir khususnya di delta/muara dungai. Perencanaan wilayah dan kota pada daerah pesisir dan muara aliran sungai, kota-kota dan permukiman pantai perlu segera mengembangkan pola permukiman, land-use dan pengelolaan lingkungan yang antisipatif terhadap dampak climate change.[Risfan Munir, alumni Institut Teknologi Bandung, ITB]

Perencanaan Wilayah - Cara Praktis Komprehensif

Perencanaan Wilayah dan Kota menghendaki pola berfikir komprehensif. Ini tidak mudah, dan selalu jadi persoalan bagi mereka yang baru berkenalan dengan dunia perencanaan wilayah dan kota memerlukan cara praktis belajar berfikir komprehensif, mengingat di dunia ini ilmu sudah dibagi-bagi. Ada ilmu kebumian, fisik, yang telah dibagi dalam geografi, geologi, geodesi. Ada ilmu ekonomi, yang dibagi lagi dalam studi pembangunan, makro-ekonomi, mikro-ekonomi dan lainnya. Ada ilmu sosial yang dibagi dalam kependudukan, anthropologi, politik dan seterusnya. Bagaimana perencana wilayah dan kota harus merangkainya?

Kadang perencana wilayah dan kota menganggap penguasaan ilmunya komprehensif, tapi apakah demikian? Karena pada sisi lain perencana masih sangat membatasi diri pada aspek fisik semata. Bagaimana bisa disebut komprehensif? Ini sering karena kesulitan dalam memahami ke-komprehensif-an wilayah dan kota, yang memang tidak mudah. Tidak mudah bagi mahasiswa baru, tidak mudah pula bagi mereka yang terbiasa dengan pola pikir ilmu tertentu, misalnya: engineering, arsitektur, ekonomi, sosial, hukum, dst. Bahkan yang belajar di tingkat S-3 atau doktoral dalam memperdalam teori dan analisisnya sering masuk kembali ke liang-liang akar ilmu tertentu yang sangat spesifik, seraya masuk ke filsafat ilmu di atas langit dan meninggalkan realita dunia nyata yang komprehensif.

Menguasai pola pikir perencanaan wilayah dan kota yang komprehensif sebetulnya bisa dengan cara praktis. Kuncinya latihan praktik berfikir. Salah satu cara praktis ini ialah: Latih tiap hari membaca, mengamati suatu gejala atau kebijakan di wilayah dan kota dari satu sisi, misalnya pembangunan fisik pembangunan perumahan mewah di pantai. Pikirkan aspek FISIK-nya, apa pengaruh pembangunan perumahan di pantai itu terhadap: pola penggunaan lahan sekitarnya, pola lalu-lintas sekitarnya. Apa nilai positif dan negatifnya, bagi lingkungan, kota dan wilayah.
Lalu pikirkan aspek SOSIAL-nya, apa pengaruhnya terhadap penduduk sekitar, adakah yang tergusur, adakah proses ganti-rugi yang wajar? bagaimana nasib mereka selanjutnya? Mereka pindah kemana, ke pinggiran, perdesaan, jadi gelandangan? Bagaimana pengaruhnya di tingkat kota dan wilayah?
Selanjutnya pikirkan aspek EKONOMI nya. Bagaimana pengaruh positif dan negatifnya, bagi penghuni baru, bagi masyarakat sekitar, bagi kota dan wilayah? tambah menarik investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah? Apa dampak negatifnya bagi perekonomian warga sekitar (jalan harus berputar, pasar tradisional digusur, dst)? Apa pengaruhnya bagi kota dan wilayah?

Cara praktis berfikir komprehensif dalam perencanaan wilayah dan kota yang melatih cara pandang "FISIK-LINGKUNGAN, SOSIAL, EKONOMI" (PLACE - FOLK - WORK)ini perlu dilatih dalam menganalisis, memperhatikan setiap PERUBAHAN dalam perkembangan wilayah dan kota [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah dan Kota - Gesang dan Bengawan Solo

Perencanaan Wilayah dan Kota terkait pengelolaan sumber daya air atau pengelolaan daerah aliran sungai. Mengenang Bapak Keroncong Gesang, warisan beliau yang legendaries ialah lagu “Bengawan Solo”. Lagu ini sangat kuat gemanya, digemari di Jepang dan banyak Negara lainnya. Pesannya jelas, “Mata air mu dari Solo, terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai jauh, akhir ke laut.”

Visi perencanaan wilayah dan kota tentu harus bisa melihatnya sebagai pesan untuk selalu memperhatikan pengelolaan wilayah sungai, sumber daya air. Dari kawasan hulu, gunung-gunung, dataran tinggi, lereng-lereng yang subur tapi rawan longsor erosi. Hingga kota-kota, desa-desa, yang membutuhkan air bersih, irigasi untuk lahan persawahan. Dan seterusnya ke laut sebagai muara. Seluruh sistem harus dipelihara, dikelola secara berkelanjutan (sustainable development).

Saat ini mengawali musim ujan banyak sekali kota-kota, desa-desa, lahan pertanian di DAS Cisadane, Ciliwung, Citarum, Bengawan Solo, Brantas yang mengalami ancaman banjir. Bersamaan dengan berita meninggalnya Gesang juga ada khabar banjir di Bojonegoro, Trenggalek, Tulungagung, Bandung. Ini sudah sering dibahas terjadi karena kurangnya antisipasi, kurangnya pemeliharaan kawasan hulu. Masih segar dalam ingatan juga kasus jebolnya Bendung Situgintung Tangerang. Semua terkait dengan perencanaan wilayah dan kota juga.

Perencanaan wilayah dan kota perlu lebih banyak bekerjasama dan perhatian pada aspek pengelolaan sumber daya air karena air, disamping lahan adalah sumber daya yang menentukan kehidupan yang selama ini kian langka. Bukan karena kekurangan, tetapi karena meluap di musim hujan, kekeringan di musim kemarai. Artinya ini soal pengelolaan. [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah Raja Ampat

Perencanaan wilayah dan kota bagi pembangunan daerah Raja Ampat bisa berarti pengembangan wilayah, pengembangan pariwisata, pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil, penataan ruang dan pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Raja Ampat yang baru berdiri sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Sorong pada 2002 itu telah menarik banyak perhatian secara nasional maupun internasional. Salah satunya adalah daya tarik wisata alamnya, tertama wisata bahari. Padahal pemerintah kabupaten Raja Ampat baru serius mengembangkannya tahun 2007.
Potensi wisata bahari, terutama keindahan bawah lautnya sudah sangat tersohor.

Perencanaan wilayah dan Kota. Potensi lain adalah kekayaan tambang nikel dan krom yang tinggi pula. Namun kekayaan pertambangan yang sudah mulai dieksploitasi ini ternyata membawa persoalan dan dilema tersendiri. Proyek penambangan, terutama tambang terbuka, pada umumnya menimbulkan persoalan lingkungan. Di Kabupaten Raja Ampat, di beberapa tempat terjadi dampak seperti pantai yang dipenuhi lumpur yang hanyut, endapan lumpur yang mematikan karang dan biota (Kompas, 22-5-2010).

Perencanaan wilayah dan kota. Untungnya Bupati Raja Ampat Marcus Wanma cepat tanggap dengan menetapkan sektor pariwisata bahari dan perikanan sebagai prioritas pembangunan daerah, dan berkomitmen untuk tidak mengeluarkan izin penambangan baru, hingga penyusunan rencana tata ruang wilayah Raja Ampat dan Provinsi Papua Barat selesai dilakukan.

Ini adalah contoh perencanaan wilayah dan kota dan pembangunan daerah berbasis potensi wisata alam. Paduan perencanaan wilayah dan kota dengan perencanaan pariwisata serta pemberdayaan masyarakat desa pesisir dan pulau kecil yang layak difasilitasi dan dikaji terus untuk menemukan key success factors nya.

Perencanaan Wilayah dan Kota: Pengembangan Pariwisata

Perencanaan wilayah dan kota dikaitkan dengan pengembangan ekonomi lokal, bagi perencananya kadang dirasakan ada “ganjalan”, misalnya soal perdagangan yang dikonotasikan sebagai komersialisasi karya seni. Di kalangan perencana pariwisata, budayawan ini juga merisaukan. Dilematis.

Bagi perencana wilayah dan kota, idealnya karya komunitas dibiarkan saja keaslian karya Asli dari suku Asli tetap asli. Sehingga ritme hidup dia juga tetap asli. Ini harapan wajar. Namun, kalau Anda tahu bahwa karya Asli itu di pasar ternyata harganya mahal dan Anda membiarkan suku Asli itu tidak tahu , apalagi mereka secara ekonomi (IPM) terbatas, butuh tambahan income. Maka membiarkan mereka tidak masuk sistem ekonomi, bisa dibilang tidak fair juga. Dan, praktiknya kebijakan pemerintah (diluar kontrol kita) membuka peluang itu.

Tapi mengajari mereka terjun bebas ke sistem ekonomi memang beresiko: (1) memudarkan keaslian berganti motif komersial; (2) akan memicu eksploitasi, disamping tumbuhnya individualism yang tidak sehat. Untuk inilah maka pendekatan pengembangan ekonomi local melalui “penguatan Cluster”/sentra /kelompok diperlukan agar bargaining position mereka (mikro-kecil) naik, dan ada keseimbangan informasi (harga, kualitas).

Kecuali kalau (red: omongan negarawan ini) negara ini betul2 menganut faham Negara Sejahtera, dan mampu konsisten memberi jaminan sosial yang wajar bagi tiap warganya. Sehinga semua warga bisa berprofesi, berkarya dengan kesejahteraannya dijamin Negara, maka konversi “karya seni menjadi produk UMKM” tak perlu. Kenyataannya, air saja mesti beli, rumah sakit atau sekolah mendiskriminasi orang tak mampu, kan tidak fair kalau seniman, suku Asli, gak boleh jualan karya seninya.

Perencanaan wilayah dan kota dikaitkan dengan perencanaan pariwisata memang jadi harus mempertimbangkan dilemma ini. Saya jadi ingat potongan syair Rendra yang juga mengritik bisnis Pariwisata di satu daerah. Intinya digambarkan seorang wisatawan perempuan bilang ke suaminya, “Well, look John, mereka asli ya. Tanpa baju manjat pohon kelapa. Eksotis ya seperti monyet. Ayo kita foto”. Bagaimana operator pariwisata mengambil keuntungan dari “keaslian” tradisi. Namun sebaliknya, membiarkan mereka tidak monetized juga tidak fair, karena itu peluang adat mendapat keuntungan ekonomi.

Debat "seni untuk seni vs seni bertendens (sekarang komersial)" sepertinya juga abadi. Seingat saya Bagong K (bapaknya Butet dan Jadug) dan Garin Nugroho yang ambil jalan tengah. Mengambangkan yang seni banget (klasik, eksperimental) dan yang pop (komersial?).

Dalam dilemma perencanaan wilayah dan kota dan pengembangan ekonomi lokal ini, yang penting keseimbangan informasi diperjuangkan. Jangan seperti praktik pembangunan kota. Kepada warga pemilik tanah Pemda bilang ini kepentingan umum , tutup mata bahwa begitu prasarana dibangun para pengembang menikmati gain harga tanah puluhan kali. Karena itu menurut saya Planner juga mesti tahu dinamika harga tanah, supaya bisa menjembatani kepentingan masing-masing pihak.

Kembali ke perencanaan wilayah dan kota khususnya aspek supply-chain, idealnya produsen A, B, C, .....tahu di proses X nanti harga jualnya berapa (walau kasar) dan tiap jenjang porsinya berapa, apa kriteria mutunya, sehingga dia bisa menaikkan posisinya. [Risfan Munir, perencana wilayah dan kota, pengembangan ekonomi lokal]

Perencanaan Wilayah dan Kota: Kampung Batik Laweyan

Perencanaan wilayah dan kota, dan pengembangan ekonomi lokal contoh skala mikronya ialah pengembangan atau konservasi Kampoeng Batik Laweyan. Pemerintah Kota Surakarta berniat untuk meng-konservasi kawasan batik Laweyan yang selama ini dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan batik tradisional, sekaligus sebagai salah satu warisan budaya dengan beragam motif batik yang telah diciptakan, dan bangunan peninggalan zaman dulu.

Walikota Solo Joko Widodo (Pak Jokowi) menjelaskan, rencana penataan lingkungan itu membutuhkan dana sekitar Rp 200 miliar. Dan, beliau berharap ada partisipasi dari masyarakat setempat, ini wajar mengingat banyak dari mereka yang usahanya sukses dan diuntungkan dengan pengembangan kawasan/konservasi Kapung Batik Laweyan ini (Tempointeraktif, 16-5-2010).

Sementara itu, Ketua Forum Pengembangan Kampoeng Batik Laweyan Alpha Febela Priyatmono mengatakan Kelurahan Laweyan telah menjadi kawasan cagar budaya berdasarkan surat keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik per Januari 2010.

Kampung Batik Laweyan memiliki sejarah, bangunan, lingkungan, batik, tradisi, adat istiadat, yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Dengan demikian, dia mendukung rencana konservasi terhadap kawasan tersebut. Dia menambahkan, masyarakat Laweyan selama ini juga sudah turut serta dalam konservasi, misalnya mengembalikan bentuk Langgar Laweyan seperti aslinya. “Kami swadaya untuk kegiatan itu,” jelasnya. Juga renovasi Langgar Merdeka, di mana masing-masing membutuhkan biaya Rp 100 juta. Selain itu, pemilik rumah kuno secara mandiri merenovasi rumahnya. “Agar kawasan Laweyan tetap memiliki ruh sebagai kawasan cagar budaya,” tuturnya.

Perencanaan wilayah dan kota atau penataan lingkungan Kampung Batik Laweyan juga diperkuat dengan kekayaan bentuk bangunan rumah para juragan batik yang dipengaruhi arsitektur tradisional Jawa, Eropa, Cina, dan Islam. Bangunan-bangunan tersebut dilengkapi dengan pagar tinggi atau "beteng" yang menyebabkan terbentuknya gang-gang sempit spesifik seperti kawasan Town Space. Kelengkapan khasanah seni dan budaya Kampung Batik Laweyan tersebut membuat Laweyan banyak dikunjungi wisatawan dari dinas dan institusi pendidikan, swasta, mancanegara (Jepang, Amerika Serikat, dan Belanda).
Kampung Batik Laweyan sudah terkenal sejak awal kemerdekaan republik ini. Bahkan jauh sebelum itu kampung Laweyan sudah mengukir sejarah dengan munculnya Serikat Dagang Islam ( SDI ) yang dibentuk oleh KH Samanhudi, salah satu saudagar batik terkemuka. Lewat SDI inilah nafas Islam menjadi bagian yang penting dalam perdagangan di Indonesia. Di wilayah ini pula berdiri bangunan Mesjid Laweyan yang konon dibangun pada tahun 1546 Masehi.

Krisnina (Nina) Akbar Tandjung, terdorong kepedulianya pada sejarah perjuangan tokoh pendiri bangsa, maka dia memprakarsai pendirian Museum Haji Samanhudi di Kota Solo. Tokoh Haji Samanhudi sendiri tidak terlepas dari panggung pergerakan nasional terutama Sarekat Islam (SI) dengan latar belakang Kampung Batik Laweyan, Solo. Museum ini di dekat rumah peninggalan Samanhudi di Kampung Laweyan, Solo itu. Di museum itu ditampilkan beberapa kisah: mengenai latar belakang pendirian Museum Haji Samanhudi, Kampung Laweyan, dan industri batik awal abad XX yang berisi gambar dan foto-foto Kampung Laweyan awal abad XX, gambar dan foto-foto masyarakat Laweyan baik pribumi maupun Tionghoa serta foto-foto Haji Samanhudi saat muda ketika terlibat dalam industri perdagangan batik.

Kawasan Kampung Batik Laweyan ini sejak dulu terkenal sebagai sentra industri batik. Seni batik tradisional yang dulu banyak didominasi oleh para juragan batik sebagai pemilik usaha batik, sampai sekarang masih terus ditekuni masyarakat Laweyan sampai sekarang. Sebagai langkah strategis untuk melestarikan seni batik, Kampung Laweyan didesain sebagai kampung batik terpadu, memanfaatkan lahan seluas kurang lebih 24 ha yang terdiri dari 3 blok.

Perencanaan wilayah dan kota atau khususnya penataan lingkungan ini diharapkan dapat mengungkapkan kisah proses pembuatan batik juga, supaya wisatawan, selain diharapkan belanja juga menikmati proses pembuatannya. Proses situ bisa meliputi pembuatan batik dengan menggunakan cap atau canting sebagai peralatan kerja. Dalam proses pembuatannya menggunakan lilin yang ditorehkan di kain putih. Lilin atau malam digoreskan menggunakan cap tembaga atau canting. Karena dibuat dengan cap maka dinamakan batik cap sedangkan yang menggunakan canting disebut batik carik atau batik tulis. Malam atau lilin ini melekat dikain putih lalu dalam proses pengerjaannya disertakan warna untuk memperindah corak motif batik. Bagaimana proses batik itu dikerjakan, labeling, pemasaran, yang mana sebagian dijual di pasar Klewer. Selanjutnya bagaimana yang diproses lanjut untuk menjadi pakaian jadi. Upaya promosi (branding) dilakukan melalui stiker yang ditempelkan di kain batik yang sudah jadi. Selanjutnya batik dipasarkan di toko batik atau dijual dalam partai besar di Pasar Klewer. Dan, sekarang tentunya ke seluruh tanah air dan mancanegara.

Perencanaan Wilayah dan Kota skala penataan lingkungan Kampung Batik Laweyan ditujukan untuk menciptakan suasana wisata dengan konsep utama "Rumahku adalah Galeriku". Artinya rumah memiliki fungsi ganda sebagai show-room sekaligus rumah produksi.Konsep pengembangan ini untuk memunculkan nuansa batik yang dominan yang secara langsung akan mengantarkan para pengunjung pada keindahan seni batik. Untuk mengenal lebih lanjut, bisa langsung ke sumber dari tulisan ini, terutama Kampoeng Batik Laweyan dan Pasar Solo ini.
Rangkuman tulisan diatas menunjukkan contoh perencanaan wilayah dan kota pada skala penataan lingkungan, yang memfasilitasi berkembangnya cluster pengembangan ekonomi lokal. Banyak pelajaran yang bisa ditarik dari pengelaman penataan lingkungan yang terkait pengembangan pariwisata, sejarah dan pengembangan UMKM, serta kerjasama pemerintah kota Solo, Walikota Jokowi dan para aktor pengusaha batik dan lembaga swadaya yang ada. [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah dan Kota: Peran Cluster Pariwisata

Pengembangan wilayah dan kota dengan pengembangan ekonomi lokal sulit dipisahkan, demikian kesimpulan posting sebelumnya. Selanjutnya tentang wisatawan dari Malaysia. Saya tambahkan mereka juga ke Bukit tinggi, Maninjau dan sekitar, juga Medan, Brastagi, Toba dan sekitar. Saya tanya ke manajer beberapa hotel di Bandung kunjungan mereka significant, dari length of stay dan spending nya. Selain FO, oleh-oleh Amanda brownies, Kartika Sari, juga Spa dan sejenis.

Seorang Prof ahli pariwisata pada Seminar Pariwisata di ITB cerita kalau dia periodik ke paguyuban Angklung Mang Ujo dan sejenis. Mereka belajar bagaimana mengembangkan angklung itu menjadi atraksi wisata, melestarikan dan meluaskannya. Ini tentu tantangan bagi kita.(note: S2 Pariwisata ITB juga punya nama lho, termasuk dari kalangan NHI yang ada dari dulu. Kalau ttg Tourism Planning mereka rely on ITB).

Perencanaan wilayah dan kota. Bicara supply-chain, masih ingat waktu pasar Tanah Abang terbakar, ada bom di Kuta Bali, yang teriak juga para pedagang dan pengrajin dari Jatim, Jateng, Jabar, Sumbar, Sulsel dll. Karena Bali (Kuta, Sukawati), Tanah Abang, Mangga Dua, Beringharjo dan sejenis di beberapa kota besar, sudah jadi outlet bagi produk kerajinan, pakaian dll, dari pusat-pusat kerajinan dan UMKM di berbagai provinsi di Indonesia. Supply-chain yang terbentuk luas, antar provinsi.

Kedua, mengenai Ubud- Bali, juga Jepara yang sudah punya nama besar, brand nya kuat kata orang marketing, soalnya adalah bagaimana membinanya menjadi cluster yang kuat -berdaya-saing, berkeadilan dan berkelanjutan.
Apakah mereka sekedar bergerombol memanfaatkan brand lokasi, atau sudahkah mereka saling bermitra, input/output relation untuk mengembangkan pasar, desain, pengadaan raw materials, termasuk mengelola lingkungan, ruang, utilitas dan prasarananya. Ini juga menjadi tantangan ke depan.

Concern perencanaan wilayah dan kota memunculkan pertanyaan bagaimana posisi cluster (ekonomi lokal) dalam ekonomi wilayah? Cluster ini bisa dianggap sel, namun di banyak daerah sudah menjadi core (jantung) ekonomi wilayah. Dalam hal ini mungkin kita juga harus meninjau ulang pandangan kita tentang core yang selama ini diartikan semata sebagai besarnya kota .

Terkait perencanaan wilayah dan kota. Kalau kita baca Porter s Competitive Advantage (of the Nation , yang dibahas kan clusters daripada kota sebagai pusat unggulan daerah atau negara.

Concern perencanaan wilayah dan kota, dalam sustainability of cluster seperti Jepara, Pandeisikek, Tasikmalaya, Ubud, dst, sudah melintas zaman dengan strategi alamiah dan daya saing dan daya adaptasinya. Bahkan dengan era pemerintahan silih berganti Belanda, Jepang, era enam presiden RI mereka tetap exist.

Dalam perencanaan wilayah dan kota praktis ini, menganalisisnya jangan rumit-rumit. Ini zaman absurd, end of history , orang mewaspadai perilaku kapitalistik, lha ternyata "pusat kapital-nya kok justru di negara penganut politik komunis". Bingung toh! Jangan-jangan kategori yang dibuat ilmuwan selama ini tidak valid lagi. ... We are in journey to the Great Unknown ...... Bagaimana kalau kita nongkrong saja di lapangan, amati, ikuti apa yang riel terjadi kayak Geertz yang nongkrong di Pare, mungkin sambil makan pecel n tahu Kediri dan macho ngisap kretek GG merah).

Sambil kita amati proses yang terjadi, amati mana yang jalan/tidak. Apa key success factors-nya? Unsur, komponen, actors/stakeholders, pola kemitraan, proses, events (siklus periodic, promo) nya yang menentukan? Bisakah direplikasi, apa syaratnya? Demikianlah ada hubungan natural saling mengisi antara perencanaan wilayah dan kota dengan kegiatan pengembangan ekonomi lokal, khususnya dalam pengembangan kawasan pariwisata dan industi kreatif. [Risfan Munir]

Perencanaan Wilayah: Perspektif Bird-eye-view dan Worm-eye-view

Sebagai perencana wilayah dan kota, dalam pengembangan ekonomi lokal seyogyanya jangan bersikap seperti orang Pusat dengan beban "unggulan nasional", melihat dari atas (bird's eye view) kalau datang ke komunitas ekonomi lokal sebaiknya ikut bersama mereka (worm's eye view). Karena kemungkinan besar tak akan menemukan yang Anda "cari". Sebaliknya harus pakai pendekatan fenomenologi yaitu, "jangan mencari yang tak ada", tapi mulai dari yang ada.

Kalau dilihat dari luar mungkin perkembangan Bali biasa saja, tapi kalau diperdalam akan banyak ditemui dinamika. Di Bali, tidak seperti yang Anda lihat secara permukaan itu di dalamnya terjadi dinamika yang luar biasa. Sebagai contoh di Ubud saya ketemu kelompok ("trading house") Mitra Bali. Ini dimotori 4 orang muda yang membina, terutama marketing, produk kerajinan hampir separuh Bali (untuk jenis produk tertentu). Dia gabung dalam Alternative/Fair Trade network. Network internasional ini yang menberi info tentang "pasar" di banyak negara. Misalnya, menjelang musim ajaran baru di USA atau Eropa, ada tema utama "kura-kura lucu”.
Maka Mitra Bali membuat desain "kura-kura lucu" dalam berbagai model. Lalu mereka undang kelompok pengrajin dari beberapa kabupaten di Bali. Mereka tawarkan berbagai pola kura-kura lucu itu kepada mereka. Ada yang biasa membuat tas, kotak pinsil, kotak tisu, hiasan pensil, dst. Mereka diberi waktu 2 minggu untuk menerapkan pola itu pada produk masing-masing. serta mengajukan biaya/harganya.

Kemudian "trading house" ini akan menilai, terima/perbaiki/ tolak, bagi yang Oke akan diberi uang muka untuk memproduksi sekian. Ada juga kerjasama dengan perbankan.
Jadi layanan trading house mini ini adalah mewarnai desain, link dengan pasar, packaging, dan link dengan perbankan. Ini adalah model yang layak direplikasi. Komitmen mereka terhadap alternative fair trade, yang punya misi: membangun kemitraan global diluar jalur yang kapitalistik semata, concern terhadap "green criteria", anti mempekerjakan anak di bawah umur. Imbalan dari networking itu mereka dapat fasilitas networking yang luas. Jadi kerajinan Bali juga berkembang pada jalur ini, selain yang klasik/tradisional dan yang kontemporer.

Sekali lagi kalau dalam perencanaan pengembangan wilayah dan kota konvensional banyak digunakan perspektif “bird's eye view”, maka dalam pengembangan ekonomi lokal digunakan perspektif “worm's eye view” (sudut pandang cacing). [Risfan Munir, perencana wilayah dan kota, pengembangan ekonomi local, alumni ITB]

Perencanaan Wilayah: Core Competence Klaster UMKM

Perencanaan Wilayah Kota menyangkut pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan daya saing daerah. Seperti saya kutip dari pakar pemasaran Al-Ries "We live in the battle of perception, not product".(Silahkan baca buku saya "Jurus Menang dalam Karier dan Hidup ala Samurai Sejati"),

Agak berlebihan memang, tapi ya begitulah. Pulau Belitung tidak terbayangkan sebagai DTW sebelum kisah "Laskar Pelangi". Betapa sering kita datang ke satu lokasi "ada gubuk, batu besar, pohon tua". Tak ada kesan apa-apa. Baru setelah disodori kisah ini dulu tempat Sang Tokoh waktu kecil atau waktu dibuang..... Kita jadi antusias. Tapi lalu bagaimana dukungan tangible nya (produk, sarana, prasarana). Tapi kalau tidak diimbangi manajemen yang baik bisa segera merosot, seperti adanya rumor tentang malaria, dst

Budayawan mungkin melihat sebagai produk budaya. Tapi Rhenald Kasali, seperti pada buku yang diceritakan Pak Djarot melihatnya sebagai "knowledge" yang dikembangkan komunitas (organisasi bisnis) yang perlu di"manage".

Dalam bisnis jasa, termasuk pariwisata, dalam starategi pemasarannya dikenal istilah 7P. Kalau untuk produk umumnya 4P (product, price, place, promotion), untuk wisata ditambah 3P (people, process, physical evidence). Jadi yang tangible dan intangible memang dipadukan.

Kalau kembali kepada kasus Jawa Tengah. Saya pikir "kebanggaan akan budaya khas sendiri" memang harus dikaitkan dengan "marketing" juga. Supaya ada alasan juga memadukan "intangible" dan "tangible" asset ekonomi lokal, khususnya ekonomi lokal. Yang terjadi di Jawa Tengah menurut saya baru terbatas mencoba "bangga pada budaya sendiri". Tapi apa manfaatnya, menariknya, kenyamananannya bagi wisatawan, masih "diserahkan ke para wisatawan sendiri".

Sebagai contoh: Kalau menurut statistik wisatawan terbesar adalah dari Asia Timur (Jepang, Taiwan dan lainnya yang tertarik karena Borobudur dan artefak Budha lainnya) tapi hal yang paling nyata soal informasi (rambu, brosur) yang berhuruf kanji sangat terbatas. Ini beda dengan Bali yang sudah lebih biasa berinteraksi dengan wisatawan. Orang Jawa Tengah masih seperti daerah lain masih di level "berusaha bangga", sementara Bali sudah di level "menawarkan paket-paket" sesuai kondisi wisatawan (budget dan length of stay) dari tiap segmen wisatawan.

Sekali lagi, untuk produk apapun tangible/intangible perlu mengaitkan "aset budaya" dengan "kebutuhan pembeli/penikmat" kalau mau dijadikan potensi ekonomi lokal/daerah.

Kesimpulan: dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, pengembangan ekonomi lokal termasuk komponen penunjang yang utama, oleh karena itu penetapan core competence dalam pengembangan klaster akan besar perannya. Selanjutnya bisa baca juga di bahasan Ekonomi Perkotaan. Silahkan. [Risfan Munir].

Perencanaan Wilayah: Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Sel-sel Wilayah

Memang pengembangan ekonomi lokal ini sesungguhnya "lahan amal" Perencana Wilayah Kota yang masih perlu lebih banyak perhatian, Area ini unik, karena pembina UKM tidak main di "lokal"nya, sementara Perencana Wilayah Kota umumnya tidak main di "sektor kegiatan"nya. Tapi sesungguhnya ini adalah sel-sel wilayah, bagian terkecil dan riil dari pengembangan wilayah. Cluster adalah perpaduan area fisik, prasarana dan hubungan antar kegiatan yang saling terkait (supply-chain management), jadi ada planning, ada management, ada business development services (BDS) nya juga.

Soal marketing, dalam pendampingan peran saya (fasilitator) sesungguhnya lebih pada "connecting people", menghubungkan "pemasok - pengrajin - pengumpul - pedagang/eksporter", selanjutnya mereka jalan sendiri. Yang utama adalah mengumpulkan para pelaku UKM itu, Lalu membentuk kemitraan yang produktif. Ini bagian crucial, karena pada kenyataannya banyak daerah dimana SKPD Pertanian > Industri > UKM & Koperasi > Perdagangan tidak saling komunikasi, rencana/priortasnya gak nyambung.

Para pelaku UKM masih perlu dibangkitkan kesadaran "bersama kita bisa"nya. Karena tanpa itu, mereka satu demi satu "ditundukkan" oleh rentenir dan tengkulak ijon (beli saat mentah).

Tentang industri "makanan rumahan", memang kebanyakan titik lemahnya di packaging ya. Saya di Sumatera Barat mandapat banyak keluhan itu, sehingga dalam pertemuan-pertemuan klaster saya ikut mengingatkan Pemda, kalau membantu beli alat buat mengepak (plastik) untuk pembuat makanan. Tapi di Sumbar relatif banyak ragam makanan/camilan oleh-oleh yang tahan lama, seperti juga di Jawa Tengah (terutama alen-alen, yaitu cincin warna-warni dari singkong, untuk latihan adu "keras" dengan gigi kita he he). Harapannya semua bisa seperti brownies Amanda, Karya Umbi, Kartika Sari (Bandung), Christin Hakim (Sumbar), Zulaikha (Medan) dan Bolu Meranti, Bandeng Semarang, dst

Sekarang layanan ekspedisi di tanah air sudah bagus ya terutama antar kota besar, dari Medan s/d Makasar, sehingga bolu dari Medan bisa dipesan via internet dan dikirim via Tiki/JNE, kalau intra-island bisa dengan travel (Cipaganti, X-Trans dst) yang menyediakan layanan khusus untuk kiriman makanan (yg expired datenya cepat).
Begitu pula umumnya pengajin tembikar, kayu di Jawa, umumnya bisa terima di rumah, mungkin sampai Perancis juga. Jadi Mas Fajar bisa mengaku di Indoinesia punya usaha mebel, kalau ada yang pesan teman-teman Jepara siap supply. Kasarnya begitu.
Banyak mahasiswa "memfasilitasi" petani bunga di Cipanas, Bogor untuk memasarkan bunga-bunga mereka dengan foto yang dipajang di website, kalau ada yang minat mereka memfasilitasi. Diaspora marketing kali ya namanya. Supply-chain yang ditopang jejaring social network diaspora orang Indonesia yang mulai tersebar.
Sekali lagi warna lokal dari pengembangan wilayah mungkin bisa dikuatkan dengan pengembangan ekonomi lokal ini. [Risfan Munir, perencana wilayah/kota dan pengembangan ekonomi lokal]

Pegembangan Wilayah: Klaster UKM dan Pendidikan Lokal

Perencanaan wilayah dalam praktik tingkat lokal melibatkan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang menyangkut pengembangan kemitraan klaster UKM yang saya fasilitasi memang selalu berusaha melibatkan SMK dan lembaga pendidikan lainya. Karena SMK (teknik ex STM) biasanya punya alat bantuan German, Spanyol, Jepang yang cukup bagus.

Tapi pelaksanaan kemitraan lokal itu tak harus menggiring anak pengrajjin sekolah. Para pengrajin bisa dihadirkan ke sekolah, dan anak sekolah bisa praktik di lingkungan kerja pengrajin. Malah kalau perlu anak(anak pengrajin yang pandai bekerja, dengan ditambahi pelajaran tertentu bisa diikutkan Paket C. Jadi mereka bisa ikut ujian "penyetaraan" tanpa berlama-lama meninggalkan tempat kerja.

Kedua, soal "identitas lokal" dan daya saing atau daya jual, kita perlu melihatnya dengan cermat. "Identitas lokal", kebanggaan budaya, bisa lain dengan "apa yang dicari pembeli".

Kita umumnya melihat keunggulan Jepara adalah di "seni ukir" khas Jepara yang terkenal itu. Tapi kenyataan penjualan terbesar dan yang mayoritas dikerjakan pengrajin di sana adalah "desain bawaan pembeli". Jadi pengrajin disana keterampilan perkayuannya dipakai untuk menggarap desain pesanan.

Pertanyaannya, kita mau membantu perekonomian mereka, atau menyuruh mereka jadi pelestari potensi budaya? Yang jelas kompetensi mereka pada "keterampilan membuat" mebel, ukir asli atau pesanan.

Di klaster-klaster UKM itu beberapa anak muda biasa membantu usaha orang tuanya/ tetangganya untuk komunikasi dengan buyer dari banyak negara, soal kesepakatan desain.
Kadang buyer hanya kirim sket kasar, lalu mereka gambar yang baik, atau buat sampel, dipotret, dikirim untuk dapat kesepakatan.

Klaster-klaster UKM dengan kemitraan dan fasilitasi BDS networks sudah jalan. Sekolah kejuruan di Solo (lagi-lagi prakarsa Walikota Jokowi) di link ke ATM yang jadi cikal Technopark Solo, ada dukungan dari Swiss-German, dan Ristek/ BPPT yang menjadikannya sebagai salah satu hub bagi simpul-simpul diseminasi teknologi (saya lupa namanya), tapi networknya internasional.

Kesimpulan: kegiatan ekonomi lokal sesungguhnya menggeliat terus. Tapi kuncinya kalau mau bantu, apresiasi upaya dan keberhasilan mereka. Jangan bawa konsep ttt yang rigid, yang kemudian melihat upaya mereka sebagai "kesalahan". (Risfan Munir)

Perencanaan Wilayah Kota: Engineering atau Policy Studi

Refleksi Perencanaan Wilayah Kota kali ini dipicu oleh diskusi dengan Pak Abiyoso, yang mengaharapkan peran perencana wilayah dan kota agar lebih leading dalam engineering dan mengarahkan pembangunan wilayah.

Pertama, saya salut atas kepercayaan kepada profesi PWK. Pada saat wacana PWK sudah menyempit menjadi perangkat konservasi lingkungan, atau acuan pengurusan IMB semata. Ada yang percaya dan optimis pada wacana PWK sebagai pemberi arah pembangunan wilayah, pemerataan antar wilayah, seperti era Pak Poernomosidhi dan Pak Sugiyanto S. Ini tentu mendukung Buku 3 RPJM Nasional.
Kedua, namun bagaimanapun semangatnya, sebagai ilmu PWK juga punya basic concept dan teori-teori yang mendasarinya, seperti Teori Lokasi dan Teori Pertumbuhan, yang kaidahnya tidak bisa dilanggar atau dipaksa. Seperti “gravitasi bumi”, kekuatan itu bisa dimanipulasi atau dimanfaatkan, tapi tidak bisa dilawan. Artinya ahli PWK tidak bisa gagah-gagahan merencana pembangunan permukiman di padang pasir tandus, di lokasi terisolasi tanpa SDA ataupun nilai lokasi.
Ketiga, kalau PWK disebut engineering bisa saja. Karena sebagian besar yang sekolah PWK memang bercita-cita jadi Insinyur. Tetapi sayang, urusan pembangunan kota, apalagi wilayah adalah masalah public. Engineer bisa merancang model pakai computer aided design (CAD), berbagai perangkat simulasi. Tetapi pembangunan permukiman adalah keputusan public (eksekutif, legislative, masyarakat, dan … suka/tidak ……dunia usaha).
Keempat, mungkin seperti kata Thomas Alva Edison, “1-5% ide, 95-99% kerja keras”. Rencana yang dibuat ahli PWK, atau karya “engineering” itu artinya baru 1-5% dari upaya, sementara itu masih diperlukan upaya memenangkan “public policy” (persetujuan eksekutif, legislative, masyarakat,LSM, lembaga sektoral, musrenbangda, prov, nas, setahun, dua tahun, tiga tahun …). Disinilah bagi sarjana PWK bisa memilih, mau jadi “engineer murni” (mungkin 80% teknik, 20% public policy), atau jadi ahli perencana “ruang public” (20% teknik, 80% public policy). (NB: Kalau mau jadi konsultan juga perlu mengenali kebutuhan dan tendensi klien nya, ke “teknik” atau ke “policy” (planning, programming, budgeting, management pelayanan).
Kelima, implikasi dari adanya dua sisi “teknik” dan “public policy” di atas tentu akan menyangkut siapa aktornya. Pada saat ini yang membangun kota, newtowns, realestat, kawasan industry, pariwisata, ya swasta. Sementara kalangan Pemerintah, makin mengarah kepada fungsi regulator, pengaturan, pembinaan, pengawasan (Arah pembangunan + Turbinwas). Jadi kalau hobi “teknik” akan lebih terbuka peluangnya kalau kerja di developer. Biar Bos yang membebaskan tanah, perencana tinggal menggambar dengan CAD-nya. Namun kalau suka “policy” akan lebih banyak keasyikannya di pemerintahan, atau LSM advokasi. Ini tentu over-simplified ya, tapi kasarnya begitu.
Keenam, kalau logika diterima, diikuti, mungkin kesedihan dan apatisme Perencana bisa sedikit berkurang. Masalahnya selama ini, memperlakukan wilayah yang penduduknya aneka rupa (pengusaha, karyawan, suku terpinggirkan, kelompok radikal, PKL, dst) sebagai “kertas kosong”, ya repot. Lalu semua lembaga pemerintah yang lain, pelaku ekonomi, kompetisi anggaran, menjadi “kambing hitam” kekecewaan. Kalau mindset nya sejak awal melihat Perencanaan sebagai pergulatan “public policy” mungkin beda. Sehingga dari awal sudah siap mental bahwa Rencana yang disusunnya pasti ada yang setuju ada yang tidak, ada yang setuju globalnya, tapi eksekusinya tidak, mengeluarkan anggaran tidak, dst. Dan, tentu melengkapi diri dengan “alat tempur” (ilmu lobby, nego, persuasi, sampai provokasi, bicara di kantor atau bicara di lapangan, ….. otak oke, otot boleh… he he he.., dst), bagaimana memenangkan proses jaring aspirasi, musrenbang, legislasi, sampai ke orang-orang yang menyusun “draft peraturan/perundangan”, dan pemegang otoritas anggaran. Setidaknya tahu lah cara memetakan dan mempengaruhi stakeholders. Dan kalau kalah, biasa, bangkit lagi, namanya juga perjuangan. Cuma mungkin syaratnya harus jelas, apa manfaatnya bagi setiap kelompok stakeholders.
Ketujuh, kembali ke profesi. Untuk yang baru memulai karier, memilih sisi engineering dari PWK sesuai cita-cita tentu bagus sekali. Tapi cari tempat kerja yang betul-betul menerapkan desain, seperti developer yang sekarang banyak membangun. Tapi, sisi ilmu PWK yang lain, mungkin yang lebih luas adalah yang terkait “urban/regional development policy” dan “development management”. Ini area profesi PWK yang ternyata sangat luas, dan para senior Planner leading (beberapa eselon-1) disana. Sisi ini menawarkan pekerjaan perencanaan, proses regulasi, programmining, budgeting. Mencakup sector pembangunan yang luas, seperti perencanaan pengembangan perumahan, prasarana kota, wilayah aliran sungai, transportasi, lingkungan hidup, pariwisata, pembangunan perdesaan, komunitas, kelautan, dst.
Kedelapan, pilihan di atas juga berlaku bagi yang mau melanjutkan sudi, ke master atau doktoral degree. Mau pilih yang bersifat "spatial engineering/design" murni atau yang cenderung ke "public policy". Dan ada pilihan tengah barangkali adalah sekolah "business administration", mengingat saat ini kian banyak proyek pembangunan perkotaan dan infrastructure yang melibatkan aktor pemerintah dan swasta. Pengembangan wilayah kota dan prasarana nya dengan model pendanaan public-private partnership. [Risfan Munir]

PETA KOMPETENSI DAN PROFESI PWK/Planologi

Oleh Risfan Munir

Tulisan ini dimaksud untuk retrospeksi atas pengalaman belajar, bekerja dan mengamati teman-teman sebagai Planner, Planolog, atau Ahli PWK. Tidak ada maksud mempertanyakan atau menggugat sesuatu. Melihat ilmu dan profesi bisa dari Kurikulum (bekal sekolah)nya, juga dari kiprah Keprofesian atau pekerjaan alumni sekolahnya.

Kompetensi (Bekal Ilmu)

Melihat gambar pohon PWK (perencanaan wilayah & kota) di bawah, secera diagram sederhana jelas bahwa akar atau bekal dasar ilmu PWK berasal dari sumber-sumber ilmu basic Lingkungan, Kebumian (geologi, geodesi, geografi), Engineering (sipil), Ekonomi, Demografi, Sosial, Budaya (arsitek, anthropologi), Manajemen, Hukum, MKDU (mata kuliah dasar umum).



Dari bahan dasar yang multi bidang itu, diserap, diracik dengan ilmu gabungan (teori lokasi, urban/regional geography, urban/regional economic), Ilmu-ilmu gabungan/sintesis ini penting untuk menguasai ilmu (bahan adonan) wilayah/kota. Seperti insinyur mesin harus menguasai ilmu logam, sifat fisika dan kimianya, Planner juga harus menguasai teori lokasi (gabungan ekonomi dan geografi) untuk memahami persebaran penduduk, kegiatan ekonomi (tani, industri, dagang, jasa). Dalam implementasi skala kota atau wilayahnya. Sebagai dasar memahami land-use dan Struktur Ruang Kota dan Wilayah. Suka atau tidak “pertimbangan ekonomi” (terutama skala wilayah) adalah motivasi dasar manusia berlokasi, beraglomerasi. Hampir tidak ada kota di zaman sekarang yang tidak tumbuh, di datangi orang, karena motif “ekonomi” atau “diekonomikan” (kota wisata budaya misalnya).

Karena itu perlu belajar juga Studi Pembangunan (development studies) sebagai perkawinan ilmu ek-sos-bud-link dengan unsur Kebijakan Pembangunan. Apa orientasi kebijakan pembangunan pemerintah (pro-growth, pro-equality, dan apakah serius atau basa-basi soal pro-poor dan sustainable development). Ini tentu sangat berpengaruh dalam lokasi-alokasi dan distribusi pembangunan dalam ruang. Disamping Planning Theory, Development Studies ini bekal intellectual thinking Planner, agar tidak jadi pelaksana PP, SK saja, tapi bisa mempengaruhinya, mengonsepnya. Kurang kuatnya planning theory dan development studies ini sering membuat Planner agak naïf, dengan menganggap Planning/Pembangunan cuma satu aliran, dan menganggap pemerintah otomatis seperti pemilik setiap jengkal ruang (public), sehingga otomatis produk rencana bisa diterapkan begitu saja.

Naik lagi makin ke inti (core) adalah STRATEGIC PLANNING. Menurut saya pribadi, inilah salah satu CORE COMPETENCE dari Planning/PWK. Seorang Planner baru boleh disebut Planner kalau menguasai Strategic Planning, sebagai way of thinking ataupun tehnik. Apakah menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif tidak soal, asal way of thinking dan teknik ber-Strategic Planning ini dia kuasai dengan baik. Tanpa ini seorang Planner akan terombang-ambing oleh bidang-bidang dari basic multi-disiplin itu.

Alat-alat analisis quantitative & qualitative analysis, prinsip-prinsip desain, model-model relasi antar factor, model rencana, dan teknik evaluasi semua ini adalah peralatan ilmiah bagi penyusunan rencana.

Lalu di puncaknya adalah materi dan praktek Site Planning, Urban Planning, Regional Planning, Transportation/Infrastructure Planning, Community Development Planning. Ini adalah model-model perencanaan yang digunakan sebagai studio dan praktek Perencanaan Wilayah & Kota. Model-model kemampuan menyusun produk jadi suatu Rencana Wilayah & Kota. Tentunya nantinya di masyarakat diterapkan sesuai dengan lingkup wilayah, sector dan hubungan “pemerintah-masyarakat-swasta”nya.

Keprofesian (Pekerjaan dan Tempat Kerja alumni)

Dengan berbekal ilmu dan kompetensi di atas, sesungguhnya banyak sekali bidang yang bisa digeluti dan menerima kontribusi profesi PWK. Dan ini terbukti dalam dunia kerja, sebaran alumni sekolah PWK/Planologi ada di berbagai bidang seperti Kem-PU (DJ Penataan Ruang, DJ Ciptakarya, DJ Bina Marga, DJ, Pengairan). Kementerian Perumahan, Perumnas, Bappenas, Kemdagri (Dj Bangda, DJ Otda, DJ BAKD, DJ PUM, DJ Bina Desa), Kementreian Daerah Tertinggal, Menko Kesra, Menko Perekonomian, BKPM, Kem Kelautan & Perikanan, dst. Di daerah hamper pada semua posisi. Di swasta Perusahaan Realestat, Jasa Penilai, Konsultan PWK, Manajemen Pelayanan Publik, capacity building lembaga pelayanan public. Pada lembaga donor, Bank Dunia, UNDP, dan berbagai lembaga bilateral lainnya. Serta di berbagai LSM nasional dan daerah.

Dapat dicatat bahwa di semua bidang kerja dan institusi di atas posisi Perencana bukanlah di pinggiran. Mereka juga menempati posisi puncak, misalnya Eselon-1 untuk lembaga pemerintahan, atau jajaran direksi untuk lembaga swasta dan LSM.

Keimpulannya, di lapangan ilmu Perencanaan wilayah dan kota itu sudah dikembangkan oleh pada alumninya sedemikian rupa sehingga applicable dalam bidang-bidang tersebut. Dalam knowledge management, ilmu memang tidak hanya dari kurikulum sekolah, tetapi siklusnya dilengkapi dengan “pengayaan” (enrichment) dari pelakunya (community of practice) di lapangan. Kekayaan dan visi praktisi dan pengembang/penerap di lapangan ini yang perlu dirangkul dan diakui sebagai “kekayaan khasanah ilmu PWK”.

Sering saya ditanya, kalau begitu ilmunya PL/PWK itu apa kok luas sekali. Jawaban saya CORE dari PWK/Planologi itu sesuai namanya ya (1) STRATEGIC PLANNING dan (2) Penguasaan Materi/Fenomena DINAMIKA WILAYAH & KOTA, atau kemudian ditambah STUDI PEMBANGUNAN.
Ada beberapa profesi yang kuat di Strategic Planning, misalnya dari sekolah bisnis (sumbernya) tapi mereka menerapkannya di dunia bisnis/manajemen. Karena itu kita khasnya di WILAYAH/KOTA. Penguasaan materi dan dinamika W/K ini sebagai sesuatu yang komprehensif tidak banyak orang/ilmu yang menguasainya.

Satu hal yang (menurut saya pribadi) suka tak suka harus dikuasai supaya bisa berargumentasi dengan difahami berbagai disiplin adalah “argumentasi EKONOMI (urban/regional)”. Kalau dianalogkan dengan insinyur sipil atau mesin dasar argumentasi mereka adalah hukum alam (fisika, mekanika). Konstruksi atau desain mesin adalah desain untuk memanfaatkan, mengendalikan hukum gravitasi atau kekekalan energy. Maka PWK analog dengan itu adalah “memanfaatkan, mengendalikan” perilaku ekonomi kota/wilayah. Soal fisik biasanya sekali saja dalam membuat peta land suitability. Selanjutnya dinamika budidaya “memanfaatkan/mengendalikan” motif ekonomi lokasi. Ini argumentasi yang bisa digunakan dialog dengan berbagai disiplin lain yang relatif konsisten. Punya daya ramal juga, karena motif penduduk cukup universal, berlaku di hamper semua tempat dan waktu.

Bahwa itu perlu dimodifikasi dengan pertimbangan lingkungan dan humaniora Oke. Tapi pertimbangan ekonomi adalah motif awal penduduk/kegiatan berlokasi. Masalah ruang yang universal ialah struggle for life (ekonomi). Kalau mau menyeimbangkan juga koreksi atas motif ekonomi itu. Tapi mulainya dari analisis/bahasa ekonomi, supaya dimengerti oleh banyak ilmu lain. Bekal ilmu dasar-dasar ekonomi, regional/urban economic, teori lokasi di S-1 sekarang sudah cukup, tinggal mengembangkan sesuai tempat kerja.

Demikianlah, mudah-mudahan pada Planner muda bisa mengembangkan diri dan berprofesi dengan “dada bidang, bahu lebar”, penuh keyakinan bahwa ilmu PWK sangat menarik dan bisa membekali sarjananya untuk berbuat banyak bagi negeri dan pengembangan diri dan keluarganya. Amin. [RM]

Menggagas IAP Masa Depan

Acara Talkshow Syukuran Ulang Tahun IAP, 39th, 1971-2010, sungguh meriah. Ada yang bilang "life begin at 40", berarti IAP sedang masuk kehidupan yang sesungguhnya itu.

Talkshow IAP tanggal 20/4/10, bertema,"Menggagas IAP Masa Depan". Sejauh yang saya tangkap dari 3 Ketua IAP dari periode berbeda tatkala oleh Dhani dipancing dengan pertanyaan: bagaimana IAP (Profesi Perencanaan) ke depan, sementara yang sekarang saja banyak masalah tak tertangani, rencana sering dilanggar, atau disimpan saja.

Ketiga narasumber merespons:
1. Aca S., menyampaikan pandangannya dengan flashback sedikit sejarah IAP, saat beliau jadi Ketua, dan sebagai petinggi bidang lingkungan hidup. Menurut beliau identitas perencana/IAP adalah tetap perencana fisik, penataan ruang. Perencanaan fisik/ruang ini yang jadi "alat manajemen pembangunan". Menghadapi berbagai perubahan, beliau mengingatkan pada adagium "Planning as a process" yang perlu dikawal terus melintas perubahan.

2. Kemal T., yang berlatar-belakang aktivis mahasiswa, pengelola lembaga lingkungan, advisor menteri dan UNDP. Melihat dari kompleksitas perubahan tingkat nasional, internasional (demokrasi, desentralisasi, politik, , lingkungan/climate change, ekonomi, keuangan, hukum, justice, dst). Berpendapat, ada keniscayaan untuk bekerja sama, terbuka thd berbagai disiplin yang terkait kota dan wilayah.

Planner tak perlu kecil hati kalau "rencana tak selalu bisa diterapkan". Karena bidang apapun yang menyangkut "publik" kok tidak sesuai harapan. Apakah itu hukum, ekonomi, bahkan standar teknik sipil pun dilanggar. Ada situasi struktural di luar kewenangan profesi.

Sebab lain ialah karena planner selama ini tidak punya "kewenangan" di "ruang operasi"nya. Beda dengan dokter yang punya kewenangan di meja operasi. Planner selama ini kewenangannya sebatas institusi perencanaan. Untuk itu harus berjuang atau memperjuangkan "kewenangan" operasionalisasi rencana itu.

3. Iman S., Ketua IAP yang sekarang (2007-2010) menggambarkan pandangannya dengan mengisahkan pengalamannya dengan "blue print planning" untuk wilayah/kota Banda Aceh pasca Tsunami. Rencana yang begitu bagus, melibatkan berbagai disiplin fisik, mempertimbangkan faktor risiko bencana, budaya lokal, akhirnya kandas di tangan pemegang otoritas rekonstruksi, yang menganut pendekatan berbeda (community development). Apa yang salah? Bagaimana ke depan?

Kesimpulan saya pribadi setelah mendengar ketiga pandangan tersebut, terpikir perlunya melihat pilihan-pilihan oleh IAP ke depan dalam skenario.
Ada dua faktor dominan yang mencuat dari ketiganya: (1) Faktor membatasi diri pada tata ruang/ fisik, atau melibatkan bidang terkait kota/wilayah; (2) Faktor pendekatan blue-print planning vs "planning as a (learning) process" (John Friedman).

Kalau kedua faktor itu dibuat jadi sumbu vertikal & horizontal, jadinya:
-Kwadran1: Orientasi TERBUKA atas keterlibatan disiplin lain; dan Planning as a LEARNING PROCESS.
-Kwadran2: Orientasi TERBUKA atas keterlibatan disiplin lain; tapi cenderung kepada pendekatan BLUE PRINT Planning.
-Kwadran3: Orientasi BATASI DIRI pada Penataan Ruang; dan Planning as a LEARNING PROCESS.
-Kwadran4: Orientasi BATASI DIRI pada Penataan Ruang; dan cenderung kepada pendekatan BLUE PRINT Planning.



Skenario1 (KW1) - Progresif. Ini kalau IAP memilih menyongsong masa depan dengan keterbukaan untuk melibatkan dan mengakomodir disiplin lain, seperti hukum, ekonomi, lingkungan, sosbud terkait masalah pembangunan kota & wilayah. Dan, mengembangkan pendekatan yang mangakomodir perubahan dan partisipasi stakeholders dengan melihat "Planning as a process" (John Friedman) yang berkelanjutan (continuous process improvement).

Argumentasi: Perkembangan wilayah dan kota sudah begitu kompleks, dengan isyu-isyu yang melibatkan berbagai bidang, disiplin ilmu. Isyu-isyu spatial justice, dampak climate change, desentralisasi kewenangan, demokratisasi proses perencanaan dan implementasi. Semua menuntut kerja multi disiplin. Isolasi pada dengan membatasi diri pada ‘tata ruang’ dan menganggapnya sebagai ‘pusat atau kunci’ solusi perkotaan dan wilayah layak dipertanyakan

Skenario2 (KW2) - Ini kalau IAP terbuka tidak membatasi diri pada penataan ruang semata. Tapi pendekatannya memilih konvensional seperti blue-print planning, disiplin ketat.

Argumentasi: pertimbangan boleh melibatkan berbagai disiplin, tetapi kalau keterbukaan multi disiplin itu dibiarkan melebar, maka tidak akan kemana-mana. Proponen Skenario ini berpendapat bahwa setelah pertimbangan multi-disiplin ditangkap, maka penyusunan rencana dan pelaksanaannya haruslah terstruktur baik, jangan ada perdebatan lagi. Sehingga semuanya bisa terstruktur dan terukur dengan baik.

Skenario3 (KW3) – Ini kalau IAP pokoknya membatasi (kompetensi) diri pada disiplin perencana ruang semata, tapi luwes dalam implementasi. Realistis terhadap berbagai perubahan situasi (pol, ek, sos, bud, link) dan aspirasi masyarakat (stakeholders).

Argumentasi: pendukung scenario ini beranggapan bahwa Perencana Wilayah dan Kota jelas batasan bidangnya pada aspek fisik, ruang. Bukan ekonomi, bukan hokum. Karena kalau terlalu luas pertimbangan dan tujuannya malah tidak kemana-mana. Identitas di mata profesi lain dan masyarakat juga jadi membingungkan, bisa diminta/dituntut macam-macam. Lebih baik jelas-jelas saja, tata ruang. Namun, dalam proses penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendaliannya bersifat terbuka, partisipatif. Planning as a learning process. Berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan waktu.

Skenario4 (KW4) - kalau ternyata IAP membatasi diri pada penataan ruang semata; serta cenderung teguh pada blue-print planning. Rencana sebagai sesuatu yang fixed.

Argumentasi: ilmu planologi (perencanaan wilayah, kota) adalah engineering, maka sebisa mungkin harus fisik, ruang dan determined (kalau bukan eksak). Masyarakat, swasta, Pemda, birokrat sektoral harus mematuhi peraturan-perundangan penataan ruang yang ada. Bukan sebaliknya. Pendukung scenario ini beranggapan bahwa secara bertahap semua pihak harus mengikuti rencana tata ruang yang ada.

Keempat scenario di atas tentu saja visualisasi saya yang mencoba memahami dan membayangkan seperti apa “IAP Masa Depan” berdasarkan pointer atau keywords dari tiga nara sumber dalam Talkshow IAP yl.

Sekali lagi scenario disini adalah alat untuk memahami masa depan, bukan rencana masa depan. Dengan memahami skenario yang mungkin terjadi, arah langkah bisa difokuskan, dan terhadap skenario yang manapun (karena terjadi luar kendali kita) kita siap mengahadapinya. Bagaimana implikasi dari masing-masing Skenario tersebut, dan program aksi apa untuk mengantisipasi apa yang terjadi di masa depan ada pada Tulisan berikutnya. [Risfan Munir, alumni PL-ITB]